Daerah Pemilihan dan Peran Partai Politik

Logo KPU dan Pemilu 2014/antarajateng.com
Logo KPU dan Pemilu 2014/antarajateng.com

Sebagai bentuk penerapan sistem proporsional dalam pemilu di Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan. Cakupan geografis yang begitu luasnya tersebut terkotak-kotak (dipetakan) dalam zona pertempuran politik yang lebih kecil, baik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu 2004, 2009, dan 2014, pembagian (pemetaan) daerah pemilihan relatif sama. Hanya ada beberapa yang berubah dikarenakan pemekaran wilayah, maupun perubahan jumlah penduduk, mengingat jumlah penduduk menjadi acuan dalam penyusunan daerah pemilihan.

Ketika awal dilakukan pemetaan daerah pemilihan beberapa hal menjadi pertimbangan, seperti integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan, selain juga faktor geografis, ketersediaan jaringan transportasi dan komunikasi, maupun kesamaan latar belakang sosial budaya.

Sejak Pemilu 2004 daerah pemilihan dipetakan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu terdahulu, daerah pemilihan DPR atau DPRD merupakan satu wilayah administratif yang utuh. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya adalah daerah tingkat I (provinsi). Untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, daerah tingkat I (provinsi) merupakan satu daerah pemilihan. Sementara untuk pemilihan anggota DPRD II (kabupaten/kota), daerah tingkat II (satu kabupaten/kota tersebut) merupakan satu daerah pemilihan.

560 Kursi DPR RI dari 77 Daerah Pemilihan

Pemilu 2014 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 telah menetapkan bahwa jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Kursi sebanyak itu akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu dengan daftar caleg paling banyak sejumlah kursi yang diperebutkan tersebut, dan disebar ke masing-masing daerah pemilihan (77 daerah pemilihan) yang merupakan provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dengan alokasi 3 sampai 10 kursi.

Sementara untuk DPRD provinsi jumlah kursi paling sedikit 35 dan paling banyak 100. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota jumlah kursi berkisar antara 20 sampai 50, tergantung perbandingan komposisi jumlah penduduknya. Untuk DPRD provinsi daerah pemilihan dibagi atas kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, dan untuk DPRD kabupaten/kota daerah pemilihannya kecamatan atau gabungan kecamatan. Di beberapa daerah pembagian daerah pemilihan untuk DPR RI sama dengan DPRD provinsi.

Wilayah negara yang sudah dibagi menjadi daerah pemilihan membuat partai politik untuk lebih jeli melihat potensi yang dimilikinya di masing-masing daerah pemilihan. Ajang perebutan kursi yang berlangsung dengan cakupan yang lebih sempit tersebut tentu akan lebih sengit pertarungannya.

Dari jumlah partai politik yang ada, mereka mempunyai basis dukungan yang berbeda-beda. Ada yang kuat di daerah pemilihan tertentu namun lemah di lainnya; demikian pula sebaliknya. Menjadi kerja keras elite politik untuk mengkondisikan hal itu. Di samping peran para caleg untuk memperoleh suara pribadi sebesar-besarnya.

Pemilu pada konteks pemilihan anggota DPR dan DPRD, menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Ini berarti bahwa alokasi kursi juga berdasarkan perolehan suara partai politik. Sehingga nantinya untuk menghitung pembagian kursi dengan membagi suara yang sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Inilah yang akan menghasilkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Partai politik tentunya akan berusaha meraih BPP di setiap daerah pemilihan, bahkan caleg pun berharap bisa mencapai itu, walaupun terbilang sulit. Namun, kalau kita mengacu pada pemilu lalu (2004 dan 2009), ada beberapa caleg yang bisa meraih BPP.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah