Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013: Agar Caleg dapat Membasis

Ilustrasi Baliho Aneh/katroboy.files.wordpress.com
Ilustrasi Baliho Aneh/katroboy.files.wordpress.com

Pelaksanaan pemilu yang semakin dekat telah memberikan semangat bagi para calon anggota legislatif yang terdaftar dalam DCT untuk lebih serius menggaet pendukung. Hal ini dilakukan dengan memasang alat peraga dalam bentuk baliho dan poster yang terpampang di pinggir jalan. Harapannya, akan bisa mendongkrak elektabilitas.

Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu disebut kampanye. Bentuknya beragam, baik itu rapat umum, pertemuan terbatas, maupun pemasangan alat peraga.

Salah satu bentuk kampanye yang sudah dirasakan oleh masyarakat dan sudah dilakukan oleh para kontestan adalah pemasangan alat peraga yang terpampang di pinggir jalan dalam bentuk baliho dan poster. Para Caleg beramai-ramai nampang bak artis dan bintang iklan di sudut-sudut kota dan pinggir jalan dan di berbagai tempat yang dirasa bisa mengangkat popularitasnya.

Baliho Tak Boleh Sembarangan

Namun belakangan ini, KPU mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPRD dan DPD RI. Salah satunya memuat tentang penempatan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif. KPU memutuskan melarang seluruh calon anggota legislatif memasang alat peraga kampanye untuk mempromosikan diri. Promosi caleg dengan alat peraga hanya boleh dilakukan dengan koordinasi dengan partai, yang berarti partai politiklah yang berwenang menasang alat peraga. Itu pun dibatasi hanya di beberapa titik yang ditetapkan.

Langkah KPU ini patut diapresisasi, mengingat pemasangan alat peraga dari Caleg yang cenderung liar tentu akan merusak keindahan kota atau tempat tersebut. Di samping itu, korodinasi antar-Caleg dan partai politiknya cenderung tidak ada selama ini dalam hal kampanye, terutama yang menyangkut pemasangan alat peraga.

Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD maka yang disebut peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sementara kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu. Oleh karena itu, sebenarnya wajar kalau yang mempunyai kewenangan untuk memasang alat peraga adalah partai politik, bukanlah masing-masing Caleg.

Turun ke Lapangan

Caleg seharusnya sudah dikenal oleh warga pemilih di daerah pemilihannya jauh-jauh hari sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Dan pada masa kampanye yang dilakukan oleh Caleg adalah upaya untuk lebih meyakinkan kepada pemilih tentang program serta visi misinya ketika yang bersangkutan terpilih menjadi anggota dewan nanti.

Banyaknya Caleg yang terpampang di alat peraga sebenarnya tidak mempunyai efek yang berarti terhadap elektabilitasnya. Alangkah lebih baiknya kalau Caleg tersebut intens untuk turun ke bawah langsung menemui konstituennya secara langsung di daerah pemilihannya.

Peraturan KPU tentang kampanye ini di satu sisi juga menguntungkan partai politik terkait otoritasnya sebagai peserta pemilu dan sebagai lembaga rekrutmen politik. Partai politik akan lebih intens melaksanakan fungsinya sebagai lembaga rekrutmen politik dan sebagai benar-benar peserta pemilu, bukan hanya sebatas kendaraan politik bagi Caleg.

Selain itu, bagi kota dan daerah akan lebih tertata dan tidak dipenuhi oleh alat peraga yang cenderung merusak keindahan karena ‘berserakan’ di mana-mana.

Para Caleg diharapkan lebih fokus mengagarap basis massa di daerah pemilihannya dengan terjun langsung ke masyarakat membawa program serta menyerap aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan apabila terpilih. Di samping itu, untuk lebih mengetahui secara riil kondisi masyarakat yang akan diwakilinya.

Menjadi politisi tentu bukan hanya sebatas populer dan modal nampang di baliho bak artis bintang iklan, namun lebih daripada itu. Sebagai legisltator nantinya, yang mempunyai fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi, seorang Caleg dituntut untuk menguasai permasalahan yang ada di masyarakat serta mumpuni dalam bidang yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai anggota dewan nantinya.

Masa kampanye yang sukup lama untuk tahapan pemilu kali ini, serta sisa waktu yang ada sebelum pemilu bisa dioptimalkan oleh Caleg untuk mendongkrak elektabilitasnya melalui langkah-langkah konkret di daerah pemilihannya. Estimasi jumlah suara untuk bisa duduk di parlemen dengan mengkalkulasi bilangan pembagi pemilihan sudah bisa dijadikan acuan oleh Caleg dalam meraih dukungan dari pemilih di daerah pemilihannya.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah