Sistem Pemilu Indonesia, dari Waktu ke Waktu

Ilustrasi Sistem Pemilu/Linggapos.com
Ilustrasi Sistem Pemilu/Linggapos.com

Sesuatu yang cukup mendasar dari teknis pelaksanaan pemilu adalah sistem pemilu itu sendiri. Dalam teorinya, sistem pemilu terkait dengan sistem penghitungan pemilu yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan distrik. Di Indonesia selama ini dalam beberapa kali melaksanakan pemilu selalu menggunakan sistem proporsional, walau dengan format yang berbeda.

Sebagai sebuah negara dengan cakupan wilayah yang begitu luas ditambah penduduk yang banyak dengan sebaran yang berbeda-beda, memberikan efek pada sistem politik di negeri ini. Terlebih dengan bentuk negara kesatuan yang dianut selama ini. Untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat serta merupakan representasi dari seluruh rakyat tentu bukan perkara mudah. Di samping itu, aspirasi rakyat harus diakomodasi dalam bentuk keterwakilannya di parlemen.

Sistem dan Kualitas Pemilu

Partisipasi serta aspirasi rakyat dalam politik terwujud dalam bentuk pemungutan suara di pemilu yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang mempunyai legitimasi kuat serta suatu bentuk kedaulatan rakyat, pemilu mempunyai peran yang strategis. Kualitas pemilu menentukan eksistensi sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Sistem proporsional yang dipakai selama ini dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan bisa mewakili masyarakat kita yang plural dan heterogen. Selain karena dalam sistem kepartaian, kita menggunakan sistem multipartai yang memungkinan jumlah partai sebanyak-banyaknya sesuai kehendak rakyat sepanjang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan lolos verifikasi. Dan tentunya partai politik ini akan menempatkan kadernya di parlemen dengan mewakili daerah pemilihannya dengan peruntungan yang sama baik antar-partai politik maupun antara caleg yang satu dengan lainnya.

Dalam sistem proporsional (multi member constituency), wilayah negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan di mana tiap-tiap daerah pemilihan jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang wakil. Kursi-kursi di parlemen dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Sementara kalau dalam sistem distrik, wilayah pemilihan ditentukan atas kesatuan geografis/wilayah/daerah/distrik dan hanya memilih seorang wakil, jumlah distrik yang dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen yang ada. Untuk pemilu dalam rangka memilih anggota DPD digunakan sistem distrik. Itu pun distrik berwakil banyak.

Proporsional Terbuka

Sejak Pemilu 2004, kita menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga pemilih diberikan kewenangan untuk memilih caleg yang dikehendaki sesuai daftar caleg yang ada di masing-masing partai politik. Pada Pemilu 2009 serta pemilu yang akan datang, penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak. Itu artinya, ketika suatu partai politik mendapatkan perolehan kursi di suatu daerah pemilihan maka yang memperolehnya adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu di Indonesia sebenarnya telah memberikan keleluasaan, baik bagi caleg maupun pemilih. Caleg mempunyai peluang yang sama dan bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meraih suara tertinggi. Sementara pemilih dapat menentukan wakilnya di parlemen secara langsung, sepanjang tercantum dalam daftar caleg yang diajukan oleh partai politik.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah