Tata Kelola Migas dan Korupsi Elite Energi Nasional

Ilustrasi korupsi di bidang energi/globalwitness.org
Ilustrasi korupsi di bidang energi/globalwitness.org.

Sebuah kasus menimpa Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ia ditangkap KPK karena menerima suap perusahaan minyak asing. Belakangan, isu ini cukup mengejutkan publik.

Pasalnya, sosok Rudi Rubiandini selama ini dikenal sebagai pribadi yang bersih. Terlebih sebelumnya, ketika mengajar di ITB, beliau sempat menjadi dosen teladan. Di samping itu, kasus ini terjadi di SKK Migas, sebuah lembaga pengganti BP Migas yang telah dibubarkan pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review terkait Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ganti Baju Saja

Pembubaran BP migas tentu memberi harapan pada masyarakat tentang perbaikan tata kelola migas di Indonesia, yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah ruah. Salah satunya berupa minyak dan gas bumi agar dikelola dengan baik dengan mengedepankan spirit nasionalisme untuk kemakmuran rakyat.

Sebelumnya, BP Migas dianggap merugikan negara dan menjadikan sistem perminyakan Indonesia tidak efisien. Oleh karena itu, harus dibubarkan. Terlebih, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sarat kepentingan asing. Semangat para tokoh yang merepresentasi masyarakat untuk melakukan judicial review atas undang-undang ini menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola migas kita.

BP Migas memang sudah dibubarkan. Dan untuk mengantisipasi kekosongan persoalan yang sebelumnya ditangani oleh BP Migas maka dibentuklah SKK Migas. Rakyat tentu sangat berharap kalau penanganan tata kelola migas menjadi lebih baik setelah pembubaran BP Migas. Bukan sekadar berganti baju, tapi dengan isi dan mentalitas yang sama seperti sebelumnya.

Namun kasus yang akhir-akhir ini membelenggu SKK Migas memberikan gambaran pada masyarakat bahwa ternyata berbagai kecurangan serta ketimpangan pengeloalaan migas masih terus terjadi. Bisa jadi hal semacam itu sudah menjadi tradisi, dan SKK Migas masih tetap meneruskan tradisi yang tidak elegan tersebut.

Bongkar Korupsi ESDM dan Pertamina

Kasus tersebut barangkali baru sebagian kecil saja. KPK diharapkan bisa bergerak lebih agresif untuk menguak borok yang terdapat di SKK Migas bahkan penyimpangan tata kelola migas secara umum. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lembaga lain yang menangani migas seperti Kementerian ESDM dan Pertamina.

Pengelolaan migas di Indonesia menjadi sesuatu yang sebenarnya urgen untuk diperbaiki, mengingat sebagai sebuah negara penghasil migas dari dulu sampai sekarang kita masih tergantung asing dalam hal eksplorasi atau bahkan bisa dibilang eksploitasi. Hasil sumber daya alam yang semestinya untuk kemakmuran rakyat justru kurang dioptimalkan penanganannya. Pendapatan negara dari sektor migas saat ini sebesar Rp 300 triliun tentu masih terbilang sedikit untuk ukuran Indonesia.

Kekhawatiran lain yang bahkan menjadi pergunjingan publik adalah seputar bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor migas ini. Mengingat ranah ini merupakan lahan basah dan bisa menghasilkan pundi-pundi yang besar, dan bisa dimainkan oleh oknum-oknum politisi.

Untuk memperbaiki tata kelola migas kita yang lebih pro terhadap kemakmuran rakyat, terutama sebagai amanat UUD 1945, diperlukan langkah serius dari pemerintah dan DPR untuk segera menghasilkan Undang-Undang Migas yang baru. Para pengambil kebijakan di negeri ini mempunyai peranan penting dalam upaya mengeluarkan regulasi seputar migas yang ideal. Sikap pragmatis perlu dinafikan untuk memperbaiki tata kelola yang lebih baik.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah