Etika Kawasan dalam ASEAN Community

ASEAN/ovc-club.com
ASEAN/ovc-club.com

DALAM sebuah bukunya berjudul Pergeseran Kekuasaan (1990), Alvin Toeffler, salah seorang futuris berpengaruh, pernah menyatakan bahwa globalisasi akan memunculkan empat strata wilayah baru yang akan relatif berekses pada tarik-menariknya porsi keuntungan dan kompetensi, yakni wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Masing-masing strata wilayah ini memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan dalam desain global yang sentralistis.

Toeffler menggarisbawahi beberapa isu penting seputar konsekuensi batas ini. Menurutnya, masyarakat lokal akan menuntut keuntungan potensi SDA langsungnya tanpa harus mempersoalkan pertimbangan pemerataan masyarakat regional.

Sementara itu, masyarakat regional akan terlalu kebingungan menjembatani peran koordinasi nasional dan kepentingan lokal.

Sedangkan masyarakat nasional akan disibukkan dengan isu-isu desentralisasi dan distribusi kebijakan ke wilayah regional serta lokal. Seluruh perseteruan strata wilayah ini mengatup pada penyatuan kepentingan kemanusiaan di bawah isu-isu global.

Munculnya ASEAN Community—pernah disebut dengan Uni Asia Tenggara—belakangan ini seperti menjadi justifikasi tentang pentingnya penelaahan kembali pernyataan Toeffler.

Maksudnya, integrasi ini bukan tiba-tiba ada, atau mungkin, pesanan beberapa kelompok semata. Ia jelas hadir setelah gaung komitmen kawasan untuk bersatu semakin menguat. Artinya, pengangkatan potensi kawasan dengan membangun visi bersama jelas merupakan kebutuhan mendesak di era global seperti sekarang.

Selain itu, keseriusan untuk saling berkontribusi antarnegara di Asia Tenggara juga dapat membawa angin segar pada pendistribusian potensi masing-masing negara, karena porsi komunikasi serta jaringan kerja yang semakin solid. Bila selama ini masing-masing negara harus ‘sedikit’ berhati-hati dengan manuver kompetitornya, kini semua hal dapat diangkat pada meja steril analisis, demi kemajuan bersama.

Semisal suatu negara memiliki kekurangan peran, karena SDM atau SDA-nya terdapat di negara lain, keduanya dapat bekerja sama, bahkan melibatkan berbagai negara lain, untuk kemudian saling melengkapi. Pada titik tertentu, suatu saat, tidak ada lagi dominasi negara satu atas negara lain, hanya karena komunikasi yang jarang ditempuh sebelumnya.

Etika Kawasan

Integrasi Asia Tenggara memang bukan perkara mudah. Produktivitas dalam kompetisi kawasan membutuhkan aturan main khusus, agar tidak terjadi monopoli atau sentralisasi pasar. Seperti diketahui, potensi masing-masing negara tidaklah sama.

Jadi, kalau saja tidak ada keuntungan komparatif pada suatu negara, kompetisi hanya akan memberikan celah besar bagi negara yang memiliki potensi besar.

Lebih jauh, karena semua negara ingin mendapatkan keuntungan yang layak untuk mendongkrak kesejahteraan rakyatnya, tidak urung, semua peluang yang ada harus dinegoisasikan dalam kesepakatan bersama.

Karena itu, untuk menggarap kebersamaan kawasan, di tengah penyesuaian kepentingan masing-masing negara, diperlukan kesepakatan inti tentang tahapan kinerja institusi ini agar masterplan pengembangan kawasan tidak terkesan utopis dan sulit dipraktikkan, lantaran masih bersifat sloganis, bahkan jargonis.

Walau di atas kertas dapat diwujudkan, penyadaran terhadap masyarakat kawasan yang menjadi obyek secara langsung adalah pilihan langkah yang tidak dapat ditawar lagi. Tanpa keinginan masyarakat dalam kawasan untuk saling bekerja sama, keinginan membangun ASEAN Community yang solid jelas masih membutuhkan beberapa tahapan lagi.

Sementara itu, skala prioritas tersebut hanya akan dapat dirumuskan bila stakeholders berupaya keras menemukan bingkai sosiologis kawasan. Ketika preferensi dan potensi kawasan dapat disusun saling melengkapi, identitas kawasan dengan mudah akan dapat dirumuskan dan dipraktikkan. Sebaliknya, bila diagnosis sosiologisnya hanya sampai pada tataran permukaan saja, praktis, identitas bersama kawasan ini akan sulit menemui pasarnya.

Persoalan-persoalan seperti generalisasi kepentingan kawasan, tanpa adanya institusionalisasi kepentingan lokal yang saling terhubung juga dapat menimbulkan masalah baru. Bila ingin menggawangi kawasan, masing-masing referensi harus didapatkan dengan melibatkan semua pihak yang concern pada ranah ini.

Maksudnya, koneksitas kawasan yang belum merepresentasikan semua kalangan lokal akan menyebabkan kesalahan penafsiran potensi dan identitas bersama. Walau semua ini dapat ditutup dengan program-program terencana dan berkelanjutan, tentu akan lebih efektif bila sebelumnya, komitmen untuk mem-back-up kawasan telah didukung pula oleh semua elemen lokal.

Selanjutnya, budaya saling menghormati antarnegara di dalam kawasan juga mesti mendapatkan porsi yang cukup. Komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan kawasan dapat ditempuh agar ketergantungan peran dapat dirasakan. Saat etos saling menghargai ini dapat terserap pada setiap program yang ada maka ketidakpuasan masing-masing negara akan dominasi negara yang lain semakin terkurangi, walau tidak dapat dikatakan akan hilang sama sekali.

Kepedulian masing-masing negara terhadap pentingnya bersimbiosis dengan negara lain dalam satu kawasan adalah hal penting terakhir. Bila masyarakat kawasan telah turut memiliki identitas yang diciptakan, tentu di masa datang, kawasan ini akan muncul di tengah masyarakat global, sebagai kawasan potensial dalam investasi dan memiliki masyarakat yang sadar akan pentingnya bekerja sama.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.