Mendongkrak Elektabilitas dengan Isu Kesejahteraan Perdesaan

Kesejahteraan Petani/antarafoto.com
Ilustrasi Kesejahteraan Petani. (Foto: Antara)

Tak hanya satu-dua, dalam momentum politik, banyak orang yang memilih untuk menyerukan pembelaan kaum perdesaan. Sebagian berhasil, sebagian gagal, dan sebagian bahkan tak didengar. Ya, orang desa punya kalkulasi sendiri tentang dukung-mendukung.

Mari berangkat dari situasi perekonomian kaum desa.

Berat rasanya menampilkan wajah perekonomian masyarakat pedesaan di era global yang semakin liberal dan kapitalistis seperti sekarang. Perkaranya bukan sebatas kompetisi yang semakin tidak berimbang antara kota dan desa, tapi lebih pada bangunan mental kemandirian masyarakat desa yang mulai rontok, akibat menipisnya peluang dan kesempatan mereka untuk eksis.

Tentu bukan barang baru lagi, semisal isu pengangguran di desa harus bersanding terus-terusan dengan pemberdayaan masyarakat yang tiada henti.

Maksudnya, di satu sisi, persoalan pengangguran dianggap akan sedikit teratasi bila dilakukan pemberdayaan masyarakat yang terukur. Padahal, untuk melakukan pemberdayaan, diperlukan langkah-langkah sistematis dan terencana dari pihak-pihak berwenang, terutama pemerintah.

Sementara itu, peran pemerintah yang tidak optimal, lantas memaksa masyarakat desa untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat dilematis.

Atau tentang rendahnya kualitas pendidikan yang beriring dengan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat desa. Untuk mandiri, masyarakat desa membutuhkan pendidikan berkualitas, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Sekolah butuh uang, sementara untuk mendapatkan uang mesti pintar. Jelas lingkaran setan yang seperti tidak berkesudahan.

Meski demikian, berhenti bergerak jelas mengingkari sunatullah. Maksudnya, untuk bergabung dalam pranata ekonomi global, masyarakat desa sebenarnya juga memiliki peluang yang sama dengan koloni lain, walau barangkali tidak memiliki sarana yang cukup. Niatan ini mesti dibangun untuk mengawali kemandirian pikir, untuk kemudian diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari.

KUD dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Potret kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat direpresentasikan oleh KUD Margomulyo yang beroperasi di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. KUD dengan enam unit usaha pedesaan seperti pelayanan pertanian, simpan pinjam, perkulakan, transportasi, rice mill, dan pengeringan padi ini berdiri sejak tahun 1976. Kini aset KUD telah mencapai lebih dari 7 miliar rupiah.

KUD ini terbilang eksis lantaran reputasi pelayanan yang telah mendapat tempat di hati masyarakat sekitar. Dengan anggota lebih dari 2500 orang, KUD menjalankan prinsip kebersamaan, kepercayaan, dan kegotong-royongan untuk kesejahteraan bersama. Di satu sisi, KUD menyediakan kebutuhan masyarakat, sementara di sisi lain, masyarakat pun menjadi konsumen utama KUD.

Bila KUD eksis, masyarakat pun eksis. Setiap tahun, Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota semakin membesar, dan program pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, juga semakin bervariasi. Penyuluhan dari pemerintah yang tidak lagi menarik, kini dapat digantikan oleh para pelaku KUD, untuk semakin meningkatkan kinerja masyarakat pedesaan.

Dengan rasa memiliki yang kuat, masing-masing pelaku KUD tidak lagi berkeinginan untuk memperkaya diri. Sebab, mereka sadar, tanpa kebersamaan, kesenjangan akan semakin melebar, dan individualisme semakin mengental. Bila hal ini terjadi, kepercayaan pasti akan menipis, dan ketenteraman sosial akan menjadi barang yang mahal.

Konsolidasi ini juga membentuk mentalitas belajar yang tidak berkesudahan. Pasalnya, tanpa keinginan untuk terus belajar, masyarakat desa akan tergilas perubahan. Untuk itu, KUD Margomulyo pun mengagendakan pembelajaran publik desa, baik formal maupun informal. Harapannya, dengan pengembangan diri yang terencana akan menghasilkan sistem kerja, juga sistem sosial, yang kuat dan mandiri. Di sana, profesionalitas bersanding dengan komitmen kebersamaan yang bersahaja.

Para pelaku KUD mulai dari Pengurus, Pengawas, karyawan, maupun anggota merasa, kalau bukan mereka sendiri yang berusaha keras untuk mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan, lantas siapa? Keyakinan ini mereka wujudkan dengan komunikasi intensif yang saling mengisi. Dengan profesionalitas kerja yang tetap terjaga, mereka memiliki model komunikasi yang sangat menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan.

Pada akhirnya, KUD Margomulyo dapat dijadikan cermin bagi politisi untuk tidak menyepelekan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Kerendahdirian masyarakat desa jelas tidak perlu, lantaran hanya semakin menyurutkan produktivitas mereka.

Selain itu, tanpa sinergi ini, ketimpangan akan semakin besar, sementara harga sosial yang harus dibayar belum tentu dapat diatasi bersama. Benar, ekonomi kerakyatanlah yang cocok bagi masyarakat desa untuk menaikkan bargain kompetisinya.

Dengan dedikasi masyarakat desa pada kesederhanaan dan kegotong-royongan yang telah mentradisi, tekanan kompetisi global akan tertanggulangi. Suatu saat, masyarakat desa akan membangun jati dirinya dengan mentalitas paling adaptif terhadap kondisi dan paling solid pengorganisasian team work-nya.

 

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.