Relevansi Figur Capres 2014

Capres 2014/skalanews.com
Ilustrasi Capres 2014 (Foto: skalanews.com)

BANYAK persoalan lahir karena berangkat dari paradigma bangsa kita yang masih sangat mempercayai kemampuan kepemimpinan seseorang, tanpa mau melihat kapasitas, komitmen, dan kontekstualisasi serta relevansi peran dengan zaman. Pun dengan Pilpres 2014.

Tuntutan urgensi kepemimpinan semakin merebak. Berbagai persoalan butuh penanganan serius seorang pemimpin. Karena, pemimpin dianggap mampu mengendalikan berbagai pihak dalam komunitas, baik dalam pemikiran maupun penyatuan emosional, di samping metode dialogis sebelum pengambilan kebijakan dilakukan.

Amerika Serikat adalah negara yang lahir karena penyatuan beberapa yuridiksi sevisi. Kekuatan unity mampu membawa nasionalisme mereka bahkan hingga ke dusun terkecil pada wilayah Siberia dalam slogan kapitalisme global.

Upaya penghadiran pola kepemimpinan dunia juga diperlihatkan oleh tokoh-tokoh Sosialis dalam mewujudkan Uni Soviet, revolusi budaya Mao Ze Dong, Revolusi Tauhid Ayatullah Khomeini di Iran, Jepang dengan Pan Asia-nya, Jamaluddin Al-Afghani dengan Pan Islam-nya, tokoh ekonomi eropa dengan mata uang Europe-nya, Gerakan Non Blok  hingga ke bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang.

Di pentas nasional, kekuatan Soekarno mampu menyatukan wilayah Nusantara menjadi Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Momentum pemunculan image bahwa peran figur mampu menyatukan seluruh kepentingan daerah dalam satu kerangka nasionalisme. Kemudian disusul oleh lembaga dan organisasi baik dalam skala besar (nasional) maupun dalam skala kecil (daerah).

Kekuatan figur yang mampu dianggap sebagai representasi kelompok tertentu menuntut akuntabilitas kepemimpinan seseorang. Dari awal seleksi, dimunculkan berbagai macam kriteria yang diharapkan mampu dijadikan sebagai pijakan pemilih dalam menggantungkan harapan mereka.

Pada proses pelaksanaan jabatan, fungsi kontrol dijalankan dengan pola oposisi birokrasi serta pada saat purna tugas pun ada proses pertanggungjawaban.

Persoalannya, ketika dalam proses kepemimpinan ini sering terjadi distorsi dalam mewujudkan kepentingan bersama. Ada kecenderungan pemimpin untuk lebih bisa leluasa dalam memfungsikan diri sebagai orang yang paling berkuasa. Bahkan peran figuritas tak lagi dipersoalkan—bahkan tak berfungsi—guna mengejar kepentingan sesaat.

Kalau akhirnya ditilik juga hingga ke dasar filosofi peran manusia sebagai khalifatul fil ard, memang sudah selayaknyalah kalau sistem dalam masyarakat akhirnya mampu mengondisikan manusia ke mekanisme keseharian yang kadang susah untuk dimengerti. Namun, bukan kemudian lantas eksploitasi figur hanya dimanfaatkan untuk memenangkan momentum dan tujuan kelompok tertentu tanpa mempersoalkan lagi akuntabilitasnya.

Kekuasaan dan Wewenang

Mari memahami ‘kewenangan’ dan ‘kekuasaan’. Dua instrumen ini dianggap ruh dan penentu maju-tidaknya pola kepemimpinan.

Menurut Munir Mulkan (2001), kewenangan bukan merupakan bagian integral kekuasaaan, tetapi sejumlah fungsi dari kewajiban yang harus dijalankan penguasa. Kekuasaan politik, alat produksi, harta milik dan kekayaan, adalah merupakan ruang publik yang mensintesiskan kepentingan semua orang.

Jelaslah bahwa kewenangan sekadar dimaknai sebagai pembagian wilayah akselerasi yang disertai pula dengan pemahaman akan konsepsi kebersamaan. Maka tidak tepat kalau ada asumsi bahwa leader itu segalanya. Karena hal ini akan berakibat pada upaya perubahan tim yang selalu diembel-embeli kegelisahan dalam penentuan kebijakan bila tanpa restu pemimpin.

Struktur sosial dalam masyarakat itu sebuah keniscayaan. Namun, bila itu kemudian dipahami sebagai unjuk posisi atas-bawah, dimaknai sebagai ketaklidan akan asumsi leader itu segalanya, dan menabukan talenta wajah baru, atau yang paling parah menipiskan makna tanggung jawab dengan selalu bicara inkonsistensi tanpa ada upaya pembumian figuritas maka ia adalah prestasi yang primitif.

Maka dari itu, perlu adanya pemahaman tentang bagaimana status kerja atau fungsi dan peran yang disepakati adalah karya. Bagaimana membina kasih dengan mengolaborasikan potensi masing-masing untuk arahan perubahan. Bila ukuran karya sudah dinafikan maka kepemimpinan memang layak diperangi.

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.