Blokade Bandara, Bupati Ngada Dinilai Arogan

AROGAN - Sabtu (21/12), Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja memblokade Bandara Turelelo Soa. (Foto: Tribunnews.com)
AROGAN – Sabtu (21/12), Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja memblokade Bandara Turelelo Soa. (Foto: Tribunnews.com)

Adalah Marianus Sae, seorang Bupati yang disebut-sebut sebagai ‘Ahok-nya’ Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, karena ketegasannya. Dia rajin blusukan dan disiplin pada anak buah. Sayangnya, prestasi itu tercoreng aksi blokade bandara.

Sabtu (21/12), Marianus sempat memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memblokade Bandara Turelelo Soa. Kabarnya, Marianus tidak mendapat tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines rute Kupang-Bajawa.

Akibat ditutupnya bandara secara sepihak dengan diduduki aparat Satpol PP, penerbangan terganggu.

Laman Kompas memberitakan, pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang. Demikian pula dengan pesawat Merpati nomor penerbangan 6516 dari Kupang-Soa yang batal mendarat di Bandara Turelelo-Soa.

Bandara ini diblokade mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak, karena anggota Satpol PP yang menduduki landasan pacu bandara jumlahnya lebih banyak dari petugas bandara.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memberikan teguran tertulis pada Marianus Sae. Teguran itu akan dilayangkan Gamawan melalui Gubernur Nusa Tengara Timur (NTT) Frans Lebu Raya.

“Akan kita berikan sanksi berupa teguran, nanti sanksinya ya bisa kita sampaikan melalui Gubernur (NTT-red) karena dia (Gubernur NTT) wakil pemerintah pusat daerah,” papar Gamawan di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (23/12), dikutip dari JPNN.

Sementara itu, Salah Husin, politisi Partai Hanura, menegaskan, menutup bandara seperti yang dilakukan Marianus adalah tindakan arogan dan tidak dapat ditoleransi. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mencoreng dunia transportasi udara Indonesia di mata internasional.

Saleh meminta Kementerian Perhubungan memberi teguran serius pada Marianus. Sesuai Undang-Undang, Marianus dianggapnya telah melanggar Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Ancamannya pidana 3 tahun, dan denda Rp 1 miliar. Harusnya polisi dapat langsung mengambil tindakan karena (penutupan bandara) itu sudah mengancam nyawa manusia,” tegasnya, seperti ditulis laman Kompas.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.