UU Perindustrian Disahkan, Saatnya Wujudkan Kemandirian Industri

Foto: Antara
CEGAH PEMUSATAN – Wakil Ketua Komisi VI, Erik Satrya Wardhana, menyerahkan Hasil Pengesahan UU Perindustrian kepada Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Kamis (19/12), di DPR-RI. (Foto: Antara)

Kamis (19/12), Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian menjadi Undang-Undang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.

Pembahasan mengenai aturan teknis berupa PP rencananya akan dilakukan dua hari setelah pengesahan. Kemenperin menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan.

Dalam RUU yang diajukan pemerintah, sedikitnya terdapat 17 Bab yang mengatur mengenai sektor industri nasional. Di antara 17 bab tersebut terdapat ketentuan mengenai rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, tindakan pengamanan dan penyelamatan industri nasional, perizinan, penanaman modal di bidang industri dan fasilitas.

RUU juga mengandung ketentuan mengenai Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta bab mengenai pengawasan dan pengendalian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI, Erik Satrya Wardhana, mengatakan, RUU Perindustrian berdampak luar biasa bagi perekonomian, karena dapat menggerakkan ekonomi nasional dari sektor industri.  RUU Perindustrian akan mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dan menciptakan persaingan sehat serta mencegah pemusatan industri pada satu pihak.

“Rencana induk industri dalam RUU itu selama 20 tahun sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai Undang-Undang,” tegas wakil rakyat dari Partai Hanura tersebut.

Menurut Erik, dalam pembangunan industri, terdapat lima komponen, yaitu teknologi industri, kreativitas, pembiayaan, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Negara harus menyinergikan lima komponen itu menjadi satu untuk penguatan struktur industri.

“Dalam menghadapi persaingan global maka pemerintah harus melindungi industri nasional dengan pemberian kebijakan fiskal dan nonfiskal, untuk mewujudkan industri yang berdaulat dan berdaya saing,” pungkasnya.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.