Empat Dekade Peristiwa Malari dan Penyelesaian Kasus HAM

PELOPOR - Hariman Siregar, tokoh penting Peristiwa Malari. Sebuah perlawanan terhadap dominasi modal asing di Indonesia. (Foto: Liputan6.com)
PELOPOR – Hariman Siregar, tokoh penting Peristiwa Malari. Sebuah perlawanan terhadap dominasi modal asing di Indonesia. (Foto: Liputan6.com)

Peristiwa berdarah memang banyak menghiasi perjalanan Presiden Soeharto semasa berkuasa. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa yang pertama kali terjadi.

Pada hari ini 40 tahun silam terjadi sebuah aksi besar di Jakarta. Demostrasi besar yang terjadi pada 15 Januari 1974 dikenal luas sebagai Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari).

Sekitar  400 mahasiswa pimpinan Hariman Siregar berdemonstrasi menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Jakarta, 14-17 Januari 1974. Jakarta dipenuhi asap hitam dan bara api yang berasal dari pembakaran mobil-mobil buatan Jepang, sebagai simbol perlawanan atas hegemoni Jepang terhadap perekonomian Indonesia.

Awalnya, demonstrasi digelar di Halim Perdanakusuma. Namun, mahasiswa tidak berhasil, karena dijaga ketat aparat. PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.

Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) telah membuat daftar tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Soeharto.

Di sisi lain, DPR RI ternyata itu tidak satu suara mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dikarenakan partai politik di DPR memiliki agenda subyektif masing-masing. Karena itu, pembahasan kasus penyelesaian pelanggaran HAM belum menemukan kata sepakat di internal DPR.

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari, meminta agar masyarakat khususnya para korban pelanggaran HAM untuk menghukum partai politik yang tidak memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus HAM di parlemen.

“Saya minta masyarakat dan teman-teman keluarga korban pelanggaran HAM juga menghukum partai-partai yang tidak komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” kata Eva di sekretariat Kontras, Jakarta, Maret tahun lalu, seperti yang diberitakan Liputan6.com.

Tak hanya itu, Eva juga meminta kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM masa lalu untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Pemilu 2014, menurutnya, merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mendesak pemerintah dan partai-partai politik segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut.

“Kita juga harus menghukum pemerintah. Paksa saja Pak SBY untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan kesempatan itu ada di 2014 dan itu agar demokrasi kita itu tidak disabet oleh partai-partai yang tidak memperjuangkan penyelesaian HAM,” imbuh Eva.**

Recommended For You

About the Author: Iswan Heriadjie