Kementerian Veteran dan Cadangan, Solusi Tangani Terorisme

KONVENSI PBB - Densus 88 sedang menjalankan tugas, lengkap dengan senjata serbu. Konvensi PBB, menurut Herman Ibrahim, melarang Polisi menggunakan senapan serbu. (Foto: tribunnews.com)
KONVENSI PBB – Densus 88 sedang menjalankan tugas, lengkap dengan senjata serbu. Konvensi PBB, menurut Herman Ibrahim, melarang Polisi menggunakan senapan serbu. (Foto: tribunnews.com)

Komisi I DPR RI sebaiknya mengusulkan kepada presiden, membentuk Kementerian Veteran dan Cadangan. Dari cadangan itu dibentuk dan dilatih unit-unit atau garda  yang menangani wilayah abu-abu di luar masalah pertahanan yang menjadi porsi TNI, dan di luar masalah keamanan yang menjadi porsi POLRI.

“Garda ini harus mampu mengatasi teror dan masalah keamanan khusus. Polisi harus dikembalikan pada fungsinya, yakni mengatasi masalah keamanan murni, seperti kejahatan pidana atau pelanggaran hukum,” ujar Herman Ibrahim, pengamat intelijen, kepada GNOL, Kamis (2/1).

Menurut mantan Kapendam Siliwangi tersebut, polisi hanya bertugas menangkap pelaku kejahatan dan menggiringnya ke hadapan hakim. Polisi dilarang menggunakan senapan serbu, seperti yang dimiliki Detasemen Khusus (Densus) 88, atau kendaraan lapis baja, seperti yang dimiliki Brimob.

“Ini Konvensi PBB yg kita turut meratifikasinya. Densus dan Brimob sebaiknya dibubarkan,” tegas Herman.

Garda antiteroris, sambungnya, berada di bawah departemen yang mengurusi unsur-unsur cadangan. Dari unsur cadangan itulah dibentuk dan dilatih unit antiteror yang profesional. Dengan demikian, terorisme bisa diletakkan pada bidang di luar masalah keamanan, dalam hal ini polisi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pertahanan negara, yakni TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, menilai, tindakan penembakan oleh Densus 88 dalam penangkapan terduga teroris di Ciputat tidak sesuai dengan konstitusi karena tidak menjalankan prinsip-prinsip negara hukum.

“Apa karena teroris maka boleh ‘di-dor’ di tempat? Kalau begitu, kenapa para koruptor tidak ditembak di tempat saja ketika digerebek tanpa harus dibawa ke pengadilan? Itu kan sama-sama terduga, terduga koruptor dan terduga teroris,” ucap Hajriyanto, dilansir ROL, Kamis (2/1). **

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.