Saleh Husin: SBY Tidak Peka Bencana Alam

TIDAK PEKA - Presiden SBY dinilai tidak peka terhadap bencana alam yang menimpa negeri belakangan ini. (Foto: Kompasiana)
TIDAK PEKA – Presiden SBY dinilai tidak peka terhadap bencana alam yang menimpa negeri belakangan ini. (Foto: Kompasiana)

Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Bali menghadiri pertemuan kader Demokrat dikritik keras oleh Partai Hanura. Hanura menilai bencana alam yang tak henti lebih penting untuk diperhatikan.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin, mengkritik Presiden SBY dalam lawatannya ke Bali. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,  SBY memang tidak salah jika meghadiri temu kader. Namun Sang Kepala Negara perlu melihat situasi nasional saat ini.

Menurut Saleh, sudah hampir satu bulan ini bencana alam tak henti menimpa Tanah Air. Banjir, gunung meletus membuat masyarakat resah dan membutuhkan banyak perhatian pemerintah.

Namun di saat seperti ini, SBY justru melawat ke Bali untuk menghadiri temu kader sebagai ketua umum Partai Demokrat. Partai Hanura pun berpandangan, SBY tidak peka dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini.

“Tentu Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan mengoordinir para menterinya untuk menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Dan sebaiknya beliau tidak perlu harus ke Bali sehingga terkesan beliau tidak terlalu peka atas banjir yang terjadi di Jakarta,” ujar Saleh Husin seperti dikutip dari Merdeka.com, Senin (20/1).

Dia pun menilai, SBY justru memberikan contoh buruk bagi para menterinya. Padahal, beberapa waktu lalu, SBY sempat mengimbau kepada para menterinya agar fokus urus rakyat ketimbang partai.

“SBY saja kasih contoh duluin urusan partai dari pada masyarakat, apalagi menteri-menterinya yang jadi Ketua Umum Partai,” kritik dia.

Anggota Komisi V DPR ini juga yakin jika di tahun politik seperti ini, negara tidak akan fokus mengurus rakyat. Apalagi, seorang presidennya merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai.

“Hal ini dikarenakan presiden SBY sendiri memberikan contoh sibuk mengurusi partai yang sudah pasti para menterinya akan mengikuti hal yang sama, di mana para menteri juga sibuk menjadi caleg,” pungkasnya.

Kerugian Pengusaha

Bencana banjir telah melumpuhkan sebagian daerah di Indonesia. Salah satunya di Ibu Kota Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (21/1), mengaku rugi besar akibat cuaca buruk yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, kerugian yang ditanggung pengusaha mencapai Rp 100 miliar per hari.

Sofjan mengatakan, yang paling merasakan kerugian akibat banjir adalah pengusaha makanan dan minuman. Sebab, mereka tetap harus menanggung ongkos distribusi yang besar sementara penjualan justru menurun.

Untuk menaikkan harga sebagai upaya mengurangi kerugian, kata Sofjan, masih pesimistis dilakukan. Pengusaha lokal, kata dia, harus menghadapi serbuan barang-barang impor yang harganya sejak awal jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Paling-paling, pengusaha hanya bisa menaikkan harga sekitar 2-3 persen untuk sementara.

Bencana Nasional

Sementara itu bencana juga menimpa Manado dan Sumatera Utara. Manado dilanda banjir sementara Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus. Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penanggung jawab penanggulangan bencana banjir di Manado, Sulawesi Utara, dan bencana Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ada di pemerintah daerah setempat. BNPB juga menjelaskan alasan kedua bencana itu tidak masuk kategori bencana nasional.

“Kita mengedepankan pemda. Ada hierarki dalam penanganan bencana dan kita tidak mau melangkahinya dan pemda adalah penanggung jawab utama,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BPPT, Jalan MH Thamri, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2014). **

Sutopo menyebut hierarki yang sama diterapkan pada bencana Gunung Sinabung. BNPB mengaku sempat mendapatkan penolakan dari pemda setempat dengan alasan masih dapat dikendalikan oleh daerah.

“Setelah kita komunikasikan, kita bisa membantu pengungsi yang ada di Sinabung. Di Sinabung BNPB menganggarkan hampir Rp 21 miliar, di sana ada Kemnterian Kesehatan dan mereka anggarkan Rp 4 miliar,” terangnya.

“Lalu kenapa Gunung Sinabung tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?” tanya wartawan.

Sutopo menjelaskan tidak semua bencana ditetapkan sebagai bencana nasional. “Ini beda kasus dengan Merapi di mana waktu Merapi melanda sampai keempat kabupaten dan korban jiwa makin bertambah sehingga Pak Presiden menjadikan Merapi bencana nasional,” jawabnya.

Sudah hampir 3 bulan Gunung Sinabung terus-menerus mengeluarkan abu panas dan lava. Hingga kini status Gunung Sinabung belum diturunkan dari status Awas. Erupsi ini merambah di 5 kecamatan yang terdiri dari 30 desa. Sebanyak 28.221 orang mengungsi.

Sedang banjir di Manado hingga Jumat (18/1) menewaskan 18 orang. **

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.