Dilema Media: Kualitas dan Kesejahteraan Wartawan

PESANGON - Seorang SPG tengah mempromosikan Koran Harian Semarang. Manajemen tengah dirundung tuntutan pesangon oleh wartawan yang di-PHK. (Foto: seputarsemarang.com)
PESANGON – Seorang SPG tengah mempromosikan Koran Harian Semarang. Manajemen tengah dirundung tuntutan pesangon oleh wartawan yang di-PHK. (Foto: seputarsemarang.com)

Pasca Reformasi 98, dunia pers di Indonesia seperti menemukan hidupnya kembali. Meskipun begitu, angin kebebasan yang dihirup oleh pihak pers hingga saat ini masih menemui banyak kendala. Di antaranya masih banyak ditemui kasus tindak kekerasan terhadap wartawan. Di sisi lain, pers juga dituntut untuk lebih mengedepankan informasi yang bernilai, selain mengejar keuntungan semata.

“Koran sekarang kadang sering kebablasan. Hal-hal yang sifatnya pribadi diberitakan. Kan nggak baik itu. Kasihan narasumbernya kan. Gosip-gosip juga lebih baik dikurangi,” ujar Nunik (35), warga Pajang, pada sela-sela peringatan hari Pers Nasional ke-68,  di area car free day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Minggu (9/2), sebagaimana diberitakan Merdeka.com.

Menurut Nunik,  media saat ini lebih mementingkan meraup keuntungan daripada nilai berita. Sehingga media sering kebablasan saat menyampaikan informasi. Nunik berharap pemberitaan di media nantinya lebih bagus dan bermanfaat.

Senada dengan itu, Erlin (51), guru SMK Sragen mengatakan, muatan berita koran saat ini kadang berlebihan. Suatu berita kadang tanpa disertai pendukung atau bukti-bukti kuat. Dia mencontohkan pemberitaan video mesum oleh kepala SMK di Klaten. Berita tersebut tentu saja bukan konsumsi anak-anak. Namun kenyataannya justru anak-anak yang membacanya.

“Kurang ada filter dalam penayangan. Bagi anak-anak mereka bisa langsung meniru. Kan ini bahaya, kalau nggak ada yang mengontrol. Saya berharap tampilan berita di media nantinya lebih mendidik,” ucapnya.

Selain aksi baca koran bersama, peringatan hari pers di Solo juga diisi dengan potong tumpeng. Potong tumpeng dilakukan oleh komunitas Red Batik, dengan sejumlah wartawan.

Ironi Kesejahteraan Wartawan

Di tengah perayaan peringatan hari pers yang tahun ini berpusat di Bengkulu, beberapa jurnalis di Semarang justru masih disibukkan dengan tuntutan mendapatkan pesangon, karena diberhentikan kerja secara sepihak oleh perusahaan Harian Semarang.

Tuntutan itu menyusul adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama selaku manajemen Harian Semarang dalam hal sengketa dengan jurnalisnya yang diberhentikan secara sepihak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang yang diperkuat putusan MA, Harian Semarang wajib membayarkan pesangon Rp 107 juta untuk 12 jurnalis yang diberhentikan. Korban PHK Harian Semarang mengajukan tuntutan dengan didampingi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah.

Kuasa hukum penggugat dari Aliansi Jurnalis Independen Semarang, Denny Septiviant, mendesak pengadilan segera mengeksekusi putusan MA tersebut. Apalagi saat ini waktu sudah berjalan lebih dari tiga bulan sejak kasus diputuskan MA.

“Agar segera ada kepastian hukum bagi para jurnalis yang diberhentikan sepihak,” kata Denny, Minggu (9/2/2014), sebagaimana yang dikutip tempo.co.

Salah satu jurnalis Harian Semarang yang menjadi korban PHK, Puji Joko Sulistyo, berharap perusahaan mematuhi putusan MA dengan membayarkan pesangon yang menjadi hak pekerja.

“Jika Harian Semarang tak mau mematuhi putusan kasasi MA, ke mana lagi para buruh jurnalis akan menuntut keadilan,” kata Joko.

Sebelumnya, pada Juni 2013, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang mengabulkan sebagian gugatan 12 jurnalis Harian Semarang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Ketua Majelis Hakim, Abdul Rauf, menjelaskan, pemutusan kontrak yang dikeluarkan PT Semesta adalah sah sebagai PHK dengan pertimbangan efisiensi. Dengan demikian, perusahaan wajib membayar pesangon seperti dalam aturan perundang-undangan.

Selain pesangon berdasarkan gaji dan masa kerja, masih ditambah penggantian hak yang besarnya 15 persen dari pesangon. Total pesangon yang harus dibayarkan PT Semesta adalah Rp 107.640.000 untuk 12 jurnalis.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga menolak gugatan balik (rekonvensi) dari PT Semesta kepada para jurnalisnya dengan nilai lebih dari Rp 3,2 miliar. Alasan PT Semesta bahwa munculnya pemberitaan di media soal gugatan ini telah menurunkan oplah koran dan pendapatan perusahaan tidak bisa diterima majelis hakim. **

Recommended For You

About the Author: Iswan Heriadjie