GUIB Bubarkan Diskusi Tan Malaka

Peneliti Tan Malaka, Harry Poeze. (Foto: Tempo)
Peneliti Tan Malaka, Harry Poeze. (Foto: Tempo)

Belum lama ini, aksi pembubaran diskusi kembali terjadi. Diskusi buku tentang Tan Malaka yang rencananya diselenggarakan di Perpustakaan C-20, Jalan Cipto Nomor 20 Surabaya akhirnya benar-benar dibatalkan oleh pihak penyelenggara. Diskusi tersebut batal karena tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat.

Di luar perpustakaan, sebanyak 20-an orang anggota ormas Islam yang menamakan dirinya Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) menutup akses keluar masuk perpustakaan.

“Kedatangan kami untuk memastikan diskusi Tan Malaka benar-benar dibubarkan,” ujar Pemimpin GUIB, Dhofir, Jumat (7/2), sebagaimana diberitakan tempo.co.

Menurut Dhofir, diskusi itu meresahkan karena mengajarkan marxisme atau komunisme yang dianggapnya sebagai ajaran kafir harbi, yang harus diperangi. Ditanya soal acara serupa di Universitas Airlangga pada pagi harinya, Dhofir menyatakan tidak bertentangan dengan agama karena dibedah secara ilmiah di kampus.

“Kalau terkait ilmu boleh, kalau disebarkan enggak boleh,” imbuh Dhofir.

Yayasan Pustaka Obor menggelar rangkaian diskusi buku terbarunya, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia jilid 4 karya Harry A. Poeze. Sedianya pada Jumat, 7 Februari 2014, pukul 18.30-21.00 WIB buku tersebut akan didiskusikan di Perpustakaan & Kolabtiv C20, Jalan Dr Cipto 20, Surabaya, menghadirkan Harry A. Poeze.

Acara serupa digelar di beberapa kota. Di Surabaya, buku itu sempat dibedah di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Airlangga.

“Pihak kepolisian pada prinsipnya selalu mengizinkan setiap acara yang ingin diadakan oleh masyarakat selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan,” ucap Kepala Kepolisian Sektor Tegalsari Komisaris, Arief Mukti.

Jika suatu acara dianggap mengganggu akan disarankan untuk dibatalkan.

Demokrasi Liberal dan Kekerasan Budaya Pasca 1965

‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah (JAS MERAH)’ adalah salah satu bunyi pesan mendiang Presiden Indonesia pertama, Bung Karno kepada bangsa ini. Namun, mau tidak mau, sejarah berjalannya bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah dibaca. Apalagi terkait Orde Baru Soeharto (OBS) dan sejarah di tahun 1965.

Di sisi lain, upaya untuk mencoba mencari jalan terang terkait sejarah bangsa tampaknya belum dipahami beberapa kelompok masyarakat. Maraknya aksi pembubaran diskusi maupun bedah buku menjadi simbol betapa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum cukup terbuka pemikirannya dan mengenal kehidupan berdemokrasi seutuhnya.

Wijaya Herlambang lewat disertasinya yang berjudul ‘Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature (2011)’, menjelaskan bahwa masih awetnya wacana anti-komunisme sampai sekarang ini karena adanya proses legitimasi kekerasan terhadap kaum komunis atau mereka yang dituduh komunis pada 1965-1966, lewat berbagai produk kebudayaan.

“Pemerintah Orde Baru dan para agen kebudayaannya, termasuk para penulis liberal pro-Barat, memperluas upaya dan sumber-sumber kekuatan mereka untuk melegitimasi pembangunan rezim fasis-kapitalistik di atas darah kaum komunis,” kata Wijaya, sebagaimana yang dilansir Merdeka.com.

Dalam penelitiannya, PhD jebolan University of Queensland ini bahkan menunjukkan sejumlah bukti korespondensi antara budayawan Indonesia yang pro-Barat dengan Congress for Cultural Freedom (CCF), lembaga AS yang diduga ditunggangi CIA.

Di bawah bendera ide-ide liberalisme Barat, para intelektual Indonesia pro-Barat, termasuk para agen-agen kebudayaannya, memanipulasi gagasan ‘kebebasan berekspresi’ dan ‘demokrasi’ dengan cara mencitrakan komunisme sebagai gerakan politik dan kebudayaan paling berbahaya dan mengancam demokrasi.

“Dalam konteks ini, liberalisme dimanfaatkan sebagai senjata untuk meruntuhkan basis ideologis dari komunisme termasuk praktik kebudayaannya. Artinya, demokrasi hanya dapat ditegakkan ketika komunisme telah dihancurkan,” ujar Wijaya yang disertasinya dicetak dalam bentuk buku dengan judul Kekerasan Budaya Pasca 1965 terbitan Marjin Kiri. **

About the Author: Iswan Heriadjie