Wiranto: Pemerintah Harus Pastikan Pemilu 2014 Konstitusional

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. (Foto: Antara)
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. (Foto: Antara)

Kekhawatiran muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) ketok palu mengesahkan pemilu serentak akan diadakan pada 2019. Pertanyaan yang berkembang adalah dengan dianulirnya aturan lama maka landasan konstitusi Pemilu 2014 akhirnya perlu dipertanyakan.

Pasalnya, pelaksanaan Pemilu 2014 masih menggunakan format lama dengan kuota suara parliamentary threshold sebesar 20 persen, sementara pemisahan pemilu sudah dipastikan melanggar UUD yang diperkuat oleh putusan MK.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Hanura, Wiranto, menegaskan, pemerintah harus bertindak sigap untuk memastikan Pemilu 2014 berlangsung konstitusional.

“Harus ada ketegasan dari pemerintah, dari kita, bahwa apa yang dilaksanakan saat ini (Pemilu 2014) tetap sah,” kata Wiranto di Jakarta Timur, dilansir Okezone, Senin (27/1/2014).

Menurut Wiranto, fakta bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan serentak, memang sesuai dengan UU. Namun, putusan MK justru membiaskan posisi hukum Pemilu 2014.

“Terkandung di dalamnya, kalau dijadikan satu (pileg dan pilpres) berarti presidential threshold otomatis tidak akan ada. Itu tandanya pertimbangan keputusan yang dilaksanakan saat ini (secara terpisah) tidak sah secara undang-undang,” katanya.

Calon Presiden dari Partai Hanura itu pun menyayangkan apabila alasan dari MK memundurkan pemilu serentak di 2019 lebih disebabkan persoalan persiapan teknis.

“Masalah PT tidak berkaitan dengan masalah teknis, tapi soal sikap,” tandasnya.

Putusan MK perihal gugatan yang dilayangkan Effendy Ghazali terhadap UU Pilpres ini memang banyak menuai komentar miring.

Pada 23 Januari 2014 lalu, putusan MK tentang pemilu serentak dibacakan. Namun amar putusan berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada 26 Mei 2013 yaitu menyusup kalimat ‘untuk pemilu 2019 dan seterusnya’.

Putusan ini menimbulkan banyak kecurigaan.

“Wajar kalau rakyat curiga ada judicial corruption di MK, tidak dalam bentuk uang tapi kepentingan,” kata komisoner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh. **

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.