Dinilai Komersial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Diminta Ditutup

Demo BPJS. (Foto: Iyaa)
Demo BPJS. (Foto: Iyaa)

Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tampaknya belum membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kaum buruh. Karena, dalam praktiknya, kaum buruh dan kaum marjinal lainnya tetap saja menemui banyak hambatan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan alasan tersebut, sekitar 500 pekerja dan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjukrasa di Jalan Gatot Subroto, depan gedung BPJS Ketenagakerjaan, Senin (3/3) yang lalu. Mereka mendesak agar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ditutup.

“Tidak ada gunanya adanya dua lembaga ini,” ujar Bambang, salah satu orator dalam aksi unjuk rasa itu.

Selain itu, buruh juga mendesak agar dana jaminan hari tua (JHT) mereka di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek dikembalikan kepada mereka.

Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan dituding sebagai lembaga asuransi asing yang berkedok lembaga sosial.

“BPJS ini asuransi asing yang terselubung. Ini benar-benar pekerja dan buruh dibohongin,” kata salah satu pengunjukrasa, Eddy Zulkifli.

Buruh menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghapus BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kegiatan unjuk rasa di depan gedung Jamsostek (BPJS) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, mengakibatkan sebagian besar badan jalan jalur ke Cawang dikuasai massa pengunjuk rasa, kecuali jalur busway yang masih bisa dilalui kendaraan.

Aksi ini dijaga ketat oleh sekitar 500 orang personel Polri dari Polda Metro Jaya yang terdiri dari Brimob dan pasukan Shabara.

Usut Tuntas Kisruh BPJS

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kekisruhan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berbagai keluhan dan pemberlakuan sistem BPJS di berbagai rumah sakit semakin menuai kritikan serius. Padahal, program BPJS ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas yang disubsidi oleh pemerintah.

“Kami mendesak agar BPK dan KPK segera mengusut kekisruhan pelaksanaan BPJS yang kian hari kian menuai kritikan tajam dari masyarakat,” kata Poempida di Jakarta, Kamis (6/3).

Ia menjelaskan hingga kini masyarakat diperlihatkan dengan maraknya sentimen negatif terkait persiapan dan pelaksanaan BPJS. Baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang bersentuhan dengan para dokter dan tenaga medis lainnya. Bahkan, cukup banyak rumah sakit swasta di daerah yang masih belum menjadi jejaring BPJS.

Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluh ketika hendak berobat ke rumah sakit di daerah dan di Jakarta, karena tidak bisa memanfaatkan program BPJS itu, meski masyarakat sudah membayar iurannya. Terlihat jelas bagaimana perencanaan dan implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan.

Poempida mengungkapkan terdapat beberapa kejanggalan terkait pelaksanaan BPJS di lapangan. Misalnya, adanya penerapan perbedaan fasilitas kelas berobat di rumah sakit. Padahal, tujuan awal penerapan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah untuk menyamakan kualitas semua kelas.

Namun realitas di lapangan, operator BPJS juga melakukan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan yang membedakan kelas berdasarkan iuran. Misalnya, kelas III termasuk pemberi bantuan iuran, kelas II sebesar Rp 25 ribu, dan kelas I sebesar Rp 85 ribu.

“Ini sih jaminan komersial, bukan jaminan sosial. Kalau jaminan sosial tidak boleh ada keuntungan dan kelas. Jadi implementasi BPJS kini sudah jauh dari semangat yang ada,” imbuhnya.

Sumber: Berita Satu

Recommended For You

About the Author: Iswan Heriadjie