Erik Satrya Wardhana: Pengaturan E-Commerce Lindungi Konsumen

KAWAL - Wakil Ketua Komisi VI, Erik Satrya Wardhana, sejak awal setia mengawal UU Perdagangan, sejak RUU hingga perundangan turunannya. (Foto: DPR)
KAWAL – Wakil Ketua Komisi VI, Erik Satrya Wardhana, sejak awal setia mengawal UU Perdagangan, sejak RUU hingga perundangan turunannya. (Foto: DPR)

Pemberlakuan aturan e-commerce yang tercantum dalam UU Perdagangan berlaku untuk skala internasional. Transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar, wajib mematuhi aturan e-commerce.

“Aturan perdagangan elektronik akan kita berlakukan untuk semua online, baik berskala nasional maupun internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana.

Komisi VI DPR, lanjutnya, menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan sinkronisasi terhadap UU lain yang mengatur transaksi elektronik seperti UU ITE. Ia menekankan, tujuan pengaturan e-commerce dalam UU Perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Perlindungan konsumen itu menjadi target utama kita dalam UU Perdagangan,” jelas politisi Hanura tersebut.

Kini, aturan turunan dari UU Perdagangan masih ditunggu berbagai pihak. Erik menjelaskan, aturan mengenai e-commerce akan diatur dalam aturan turunan di bawah UU. DPR telah memberikan payung hukum secara kuat yang intinya memberikan perlindungan kepada kepentingan pasar nasional.

Serangkaian aturan turunan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan masih ditunggu-tunggu berbagai pihak, terutama pelaku usaha. Pasalnya, UU Perdagangan hanya mengatur persoalan perdagangan secara umum.

Sementara hal-hal detail dan teknis diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta Peraturan Menteri (PP). Dalam UU Perdagangan ini, aturan turunan meliputi 9 PP, 14 Perpres, dan 20 Permen.

Selaku pihak yang mengeluarkan aturan turunan UU Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku telah menyiapkan sejumlah aturan yang substansinya dalam UU Perdagangan,memang menuntut adanya aturan turunan. Di samping itu, melakukan penyesuaian bagi aturan-aturan yang telah ada sebelumnya dengan UU Perdagangan.

Sumber: Hukum Online

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.