Fraksi Hanura Tolak Perppu MK

Sarifuddin Sudding. (Foto: Baratamedia.com)
Sarifuddin Sudding. (Foto: Baratamedia.com)

Setelah mengalami proses yang cukup alot, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

“MK mengabulkan permohonan yang diajukan seluruhnya,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva, Kamis (13/2).

Fraksi Hanura turut mendukung putusan MK tersebut.

“Sejak awal kami sudah tegas menolak ketika Presiden SBY mengeluarkan Perppu. Fraksi Hanura juga bersikap tegas tidak setuju dalam voting penetapan Perppu sebagai UU pada Sidang Paripurna 19 Desember 2013 lalu, walau akhirnya kalah suara,” tegas Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding.

Seperti diketahui, pengajuan permohonan pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diajukan gabungan advokat dan konsultan dengan nama Forum Pengacara Konstitusi, diwakili Andi M. Asrun dan oleh sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, seperti Gautama Budi Arundhati dan Nurul Ghufron.

Sebelumnya, DPR memutuskan voting untuk menetapkan undang-undang ini. Saat itu, DPR telah menggelar Sidang Paripurna, dihadiri 369 anggota DPR, sebanyak 221 suara menyetujui dan sisanya menolak.

Inkonstitusional

Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding, menegaskan, Perppu yang kini sedang diuji MK bertentangan dengan UUD 1945 atau dapat diberikan status inkonstitusional. Alasan penolakan Fraksi Hanura juga terkait penilaian subyektif Presiden, karena Perppu mendeligitimasi MK sekaligus mendelegitimasi Hakim Konstitusi secara keseluruhan.

Hal senada disampaikan pemohon ujin materi Andi M. Asrun. Menurutnya, UU itu bertentangan dengan UUD 1945, baik secara filosofis, formil, maupun materiil. Fraksi Hanura menegaskan akan siap mengawal pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. **

Sumber: kompas.com, detik.com.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.