Delapan Parpol Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Jawa Barat

Perwakilan 8 parpol tolak hasil pileg di Jabar (Foto: Okezone)
Perwakilan 8 parpol tolak hasil pileg di Jabar (Foto: Okezone)

Delapan partai politik sepakat menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar).

Juru bicara lintas partai, Radar Tri Baskoro, mengatakan, pihaknya menuntut KPU Jabar melakukan penghitungan suara ulang di seluruh kabupaten/kota mulai tingkat PPS. “Kami menuntut penghitungan suara ulang dengan membuka kembali kotak suara,” tegas Radar di Bandung, Jumat (2/4).

Menurut dia, tuntutan tersebut disuarakan terkait penolakan KPURI atas laporan rekapitulasi suara KPU Jabar dalam rapat pleno 27 April 2014.

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya penggelembungan suara yang tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Berdasarkan fakta itu kami menyimpulkan telah terjadi kecurangan yang sistematik, masif, dan terstruktur. Sehingga aspirasi rakyat Jabar tidak terejawantahkan dengan semenstinya,” jelasnya.

Saat disinggung apakah tuntutan ini membuka peluang untuk coblosan ulang, Radar mengatakan, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pasalnya tahapan pemilu masih terus berjalan hingga pemilihan presiden Juli mendatang.

Delapan partai yang tergabung dalam lintas partai tersebut adalah Hanura, Nasdem, Gerindra, PBB, PKPI, PAN, PPP, dan PKB.

“Untuk partai lainnya kami masih terus berkomunikasi untuk itlkut bergabungdan tanggapan mereka positif,” tutupnya.

Sebelumnya, KPURI menolak laporan rekapitulasi suara pemilihan umum legislatif di tingkat DPR dan DPD oleh KPU Daerah Provinsi Lampung dan Jawa Barat. KPU menyebut kedua provinsi itu harus melakukan pencermatan ulang terkait perbedaan jumlah daftar pemilih tetap.

Untuk Jawa Barat, ketidakcocokan data pada jumlah DPT. Jumlah DPT untuk DPD versi KPUD adalah 32.561.771 jiwa. Adapun DPT untuk DPD versi bawaslu serupa 32.561.771. Jumlah ini sesuai dengan Surat Edaran Keputusan KPU Nomor 354 dengan jumlah pemilih 32.561.771 orang.

Menurut anggota Bawaslu, Nasrullah, KPU Bandung tidak mengacu pada surat edaran nomor 354. KPU setempat ingin menggunakan data di luar Keputusan 354, yaitu kondisi real yang angkanya 32.877.869 orang. “Kenapa dipaksakan ingin memasukkan ke dalam form ini. Itu fatal akibatnya,” kata Nasrullah.

Nasrullah mempertanyakan proses penetapan perhitungan DPT yang tidak sesuai surat edaran nomor 354 tersebut. Surat edaran itu mengatur tata cara memasukkan data ke formulir-formulir C1 (tingkat TPS) hingga DC1 (tingkat kabupaten). “Anda tidak mengadopsi dan mendasarkan pada putusan 354 itu. Kami butuh penjelasan,” kata Nasrullah.

KPU Jabar yang diketuai Yayat Hidayat tak mampu menjelaskan pertanyaan Nasrullah. Usai sidang, Yayat mengatakan tidak ada perbedaan, hanya kesalahan penjumlahan di komputer. “Aplikasi itu seharusnya ada rumusnya. Setelah saya cek ke staf jumlahnya manual pakai kalkulator, bukan Excel. Itu teknis sekali.”

Sumber: Tempo, Okezone

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani