Industri Indonesia Harus Siap Hadapi Perdagangan Bebas

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana. (Foto: Jurnal Parlemen)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana. (Foto: Jurnal Parlemen)

Perdagangan lintas negara bakal terbuka lebar. Paling dekat, pada 2015 mendatang, kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN mulai berlaku.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erick Satriya Wardhana mengingatkan, industri nasional berskala besar, menengah  maupun  kecil untuk mempersiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan dengan industri sejenis dari manca negara.

Bila tidak, Indonesia yang punya potensi penduduk terbesar hanya akan dijadikan pasar dari produk-produk asing negara lain. “Kita mau tidak mau harus siap. Itu sudah jadi kesepakatan bersama di tingkat ASEAN,” ujar Erick di Gedung DPR Jakarta, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, bahwa DPR bersama Pemerintah telah memagari industri dalam negeri dengan menyusun UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian. UU dimaksud merupakan  pembaharuan dari UU No.5/1984 tentang Perindustrian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi  sektor industri yang berkembang pesat saat ini .

“Kita berharap UU Perindustrian  yang baru bisa menjadi penopang dan  penggerak ekonomi nasional, dan mampu membangun industri yang memiliki kedalaman struktur dan daya saing,” ucap Erick.

Dengan UU yang baru, DPR berharap bisa terwujudnya persaingan yang sehat dan mencegah penguasaan pemusatan industri oleh satu kelompok yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan  menjadi kunci utama agar penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dapat dicapai dan pada gilirannya akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan UU Perindustrian yang baru, lanjut dia, DPR berharap Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bangsa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sumber: Agrofarm, Kontan

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani