KPK Awasi Praktik Politik Uang di Pilpres 2014

KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)
KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang bersih dari politik uang. KPK telah meminta masyarakat sejak pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu agar tidak menerima uang pemberian politikus.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (3/5). “KPK sudah gerak cegah politik uang mulai dari Pileg lalu. Kami minta masyarakat untuk tidak terma uang (dari para politikus),” kata Abraham.

Salah satu upaya kongkret dari KPK ialah memperingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak menggunakan dana program bantuan sosial (bansos). “Saat Pileg, kita khawatir dana bansos dan optimalisasi dijadikan dana untuk melakukan kegiatan politik transaksional,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, calon presiden (capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo juga mengaku pernah diingatkan KPK. “Sudah pernah diingatkan (KPK). Sama seperti yang disampaikan Pak Abraham tadi,” kata Jokowi.

Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta menambahkan, pihaknya sudah memberhentikan penggunaan dana bansos.

KPK berkomitmen akan menyelidiki jika ada indikasi korupsi dalam praktik politik uang pada pesta demokrasi mendatang.

“Kalau kecurangan itu teridentifikasi dalam tindak pidana korupsi, itu menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penelusuran dan penyidikan lebih jauh,” tandasnya.

Abraham mengatakan, KPK telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2014.

Kerja sama tersebut, kata Abraham, telah terjalin sejak Pilkada DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. “Kita adakan kerja sama KPU dan Bawaslu sehingga potensi kecurangan bisa kita deteksi sejak awal,” terang Abraham.

Sementara itu, Abraham meminta transparansi aliran dana politik yang transparan agar bisa diawasi dengan mudah oleh KPK. “Kalau transparan dan  akuntabel, itu bisa kita awasi penggunaannya. Kalau penggunaan tidak sebagaimana mestinya, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, bisa dilakukan verifikasi,” ujarnya.

Sumber: Kompas, Berita Satu

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani