Memahami UU Perindustrian Terbaru

Erik
Erik Satrya Wardhana. (Foto: GNOL)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah telah memagari industri dalam negeri dengan menyusun UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, guna menyongsong perdagangan lintas negara pada 2015 mendatang, yakni kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN.

UU dimaksud merupakan  pembaharuan dari UU No.5/1984 tentang Perindustrian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi  sektor industri yang berkembang pesat saat ini .

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satriya Wardhana menjelaskan, UU Perindustrian yang baru juga dicantumkan industri hijau yang menyelaraskan antara industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat menjadi salah satu upaya menembus sekat perdagangan yang selama ini menjadi dalih negara maju untuk memproteksi industri di dalam negerinya.

Lebih penting lagi, kata Erik, isi UU Perindustrian yang baru memuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah yang selama ini sering terabaikan. Perlindungan itu diwujudkan dengan secara tegas menyatakan, bahwa industri kecil tertentu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

“Dengan berbagai penguatan dan perlindungan terhadap industri nasional, kita berharap UU Perindustrian bisa meningkatkan daya saing industri di era pasar bebas. Kita jangan hanya dijadikan pasar negara ASEAN, tetapi kita harus bisa menembus pasar di negara-negara  tetangga,” katanya.

Karena selain penguatan dan perlindungan terhadap industri nasional, di UU Perindustrian terbaru ini juga memastikan ada  pasokan bahan baku dan jaminan energi bagi industri nasional.

“Pemerintah baik di pusat maupu daerah harus memprioritaskan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam dengan mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan industri dalam negeri. Ke depan, pasokan energi akan diperioritaskan untuk dalam negeri. Jadi jatahnya akan terus bertambah dan ekspor akan mulai berkurang,” ucap Erik.

Berbagai aturan yang masuk dalam UU ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri nasional. Dengan adanya UU ini, sumber daya alam Indonesia harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Selain itu, UU ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan industri nasional, dengan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek pembangunan.

Erik mengatakan, dalam menghadapi persaingan global maka pemerintah harus melindungi industri nasional dengan pemberian kebijakan fiskal dan nonfiskal, sehingga dapat mewujudkan industri yang berdaulat dan berdaya saing.

“Rencana induk industri selama 20 tahun dalam UU tersebut sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai Undang-Undang. Pemerintah harus memperhatikan industri kecil menengah dengan memberi berbagai fasilitas, insentif dan kemudahan,” tegasnya.

UU ini terdiri dari 17 bab dan 125 pasal. Tujuannya untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Industri nasional juga diharapkan bisa mandiri, kompetitif, punya kepastian usaha dan berorientasi pada industri hijau.

“UU ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal sehingga memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perindustrian di dalam negeri serta dapat mendorong pertumbuhan industri Indonesia menjadi industri yang mandiri, maju dan berdaya saing,” imbuh Erik.

Yang tidak kalah penting, lanjut dia, pembentukan Komite Industri Nasional. Hal ini diperlukan untuk melakukan kordinasi pembangunan industri agar saling bersinergi satu arah dalam menguatkan struktur perekonomian nasional. UU ini juga mengatur agar industri strategis harus dikuasai negara. “Industri strategis tidak boleh dikuasai asing,” pungkasnya.

Sumber: Agrofarm, Kontan

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani