Pemerintah Harus Fokus Kedaulatan Pangan pada APBN 2015

APBN 2015
Ilustrasi sidang APBN. (Foto: Okezone)

Pemerintah telah mengajukan pokok-pokok rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 ke DPR. Keuangan negara yang disusun ini nantinya akan digunakan pemerintahan selanjutnya pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, dalam penyusunan APBN 2015, pemerintah sudah membuat asumsi dasar atau acuan ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak dan gas bumi.

Fraksi Partai Hanura dalam pemaparan pandangannya mengenai kebijakan fiskal 2015 menyatakan pemerintah harus memiliki fokus pada kedaulatan pangan. Hanura menilai, sejauh ini upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidaklah serius.

Hal itu tercermin dari realisasi peningkatan lahan sawah yang tidak signifikan. Di sisi lain, Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi.

“Pemerintah perlu mengupayakan swasembada pangan secara berkelanjutan,” ujar juru bicara Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon, di Jakarta, Senin (26/5).

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menjaga sumber-sumber terjadinya inflasi. Komoditas cabe merah dan bawang adalah komoditas pangan yang membuat inflasi tinggi tahun lalu.

Selain menyoroti soal kedaulatan pangan, Fraksi Partai Hanura juga memberikan catatan pada kedaulatan energi.

“Harus ada diversifikasi energi dan konversi bahan bakar minyak. Pengurangan impor BBM dan akhirnya meniadakan BBM impor harus jadi agenda utama,” jelas Nurdin.

Fraksi Partai Hanura dalam kesempatan tersebut juga memberikan catatan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki fundamental ekonomi secara cepat.

SPN 3 bulan sebesar 6.0 hingga 6.5 persen dinilai sangat tinggi. Fraksi Partai Hanura meminta yield surat utang tersebut tidak terlalu tinggi untuk meningkatkan produktivitas nasional.

“Pemerintah harus meniadakan defisit anggaran, agar tidak menambah hutang negara,” pungkasnya.

Secara umum, Fraksi Partai Hanura menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015, untuk dibahas lebih lanjut.

Sumber: Kompas, Medan Bisnis

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani