Abraham Samad Prihatin, Korupsi Dilakukan Suami Istri

Ketua KPK, Abraham Samad. (Dok GNOL)
Ketua KPK, Abraham Samad. (Gema Nurani)

Kasus korupsi oleh penyelenggara negara Indonesia rupanya tidak lantas hilang, meski Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) banyak mengandangkan koruptor ke rumah pesakitan.

Kondisi kasus korupsi di Indonesia malah bisa dibilang makin memprihatinkan. Sebab, para pelakunya kini tidak dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Justeru, para koruptor melakukan dengan kerabat paling dekat, bahkan istri sendiri.

Ketua KPK Abraham Samad, mengaku miris dan khawatir jika korupsi sudah menjadi jalan hidup yang dipilih oleh kepala keluarga dan diamini oleh para istri.

Terakhir, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, ditetapkan KPK sebagai tersangka. “Suami istri penyelenggara negara, ini kalau tidak salah peristiwa ketiga,” kata Abraham Samad dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (18/7).

Bila dugaan korupsi terbukti benar, Ade Swara -Nurlatifah merupakan pasangan suami istri ketiga yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ketiga di Indonesia.

Sebelumnya, Pasangan suami istri lain yang dijerat KPK sebelumnya, yakni Nazaruddin dan Neneng, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda. Nazaruddin menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games dan pencucian uang, sedangkan Neneng terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian Romi dan Maysito ditetapkan sebagai tersangka pemberian suap kepada Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kota Palembang. Keduanya juga dikenakan sangkaan pemberian keterangan palsu dalam proses persidangan Akil.

Kejahatan Keluarga

Patut menjadi keprihatinan ketika korupsi sudah dilakukan secara berkeluarga. Korupsi, kata Abraham, kini menjadi kejahatan keluarga. KPK menemukan semacam kejahatan dinasti politik di sejumlah daerah yang melahirkan kejahatan keluarga.

“Ini sangat berbahaya ke depan. KPK tidak tidur, tak tinggal diam melihat keadaan-keadaan yang semakin memprihatinkan di negeri ini. KPK tak punya cabang di kabupaten/kota, tapi KPK punya mata di mana-mana, bahkan di rumah Anda pun KPK ada,” ucap Abraham.

Untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit korupsi dalam keluarga, KPK telah melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan.

Abraham mengatakan, KPK tengah mengembangkan sistem pendidikan nilai antikorupsi berbasis keluarga. “Nilai-nilai antikorupsi berbasis keluarga supaya keluarga-keluarga penyelenggara negara tak terjebak degan perilaku-perilaku korup,” ujarnya.

KPK dan PKK

Upik Triwulandari, di blog kompasiana menulis arikelnya pada awal tahun 2013, terkait pemberantasan korupsi dimulai dari keluarga. Upik yang ibu rumah tangga ini meminta KPK segera menerjemahkan secara real pendidikan anti korupsi untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat melaui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Pendidikan Anti Korupsi yang dimulai dari keluarga ini bisa diimplementasikan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, disertai dengan pemantauan dan penilaian bagi para keluarga. Sehingga para orangtua mempunyai pedoman pemberlajaran secara jelas bagi putra-putrinya tentang bahaya korupsi,” kata dia.

“Mengapa kita tidak pernah memberi reward bagi keluarga jujur, pegawai jujur, siswa jujur, atlet jujur, atau penghargaan bagi pejuang anti korupsi? Alangkah indahnya angan-angan saya bila suatu saat para ibu PKK saling berdiskusi tentang cara memberikan konsep kejujuran di rumah masing-masing, dan bukan ngerumpi seperti yang sering terjadi,” tuturnya.

Sumber: Kompas, Merdeka, Kompasiana.

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani