Digaji Rp6,1 Juta, Walikota Bogor Laporkan Kekayaan ke KPK

Walikota Bogor, Bima Arya. (Foto: Merdeka)
Walikota Bogor, Bima Arya. (Foto: Merdeka)

Kicauan “@Rieafh Dengan gaji segitu, Nyesel pak jadi walkot?? bpk ikhlas ga mimpin bogor?” ini di mentions ke akun Twitter orang nomor satu Kota Bogor dan mendapat tanggapan. “Hidup harus punya arti, hidup bukan hanya soal materi” balas Walikota Bogor Bima Arya, melalui akun @BimaAryaS, awal pekan kemarin.

Kicauan @Rieafh ini mengomentari pemberitaan oleh VIVAnews yang tengah jadi berita populer di situs tersebut bertajuk ‘Bima Arya Kaget Gaji Wali Kota Bogor Rp6,1 Juta’, beberapa waktu lalu.

Lantas, sejumlah follower saling sahut komentar dengan twit mendukung niatan Bima untuk terus mengurus wilayah Kota Bogor. Misalnya, “@herdiiRung: spakat pa wali,berikan hasil buat kota bgr biarkn yg komentar skarang biar mereka liat hasil kinerja walikota muda kota bgr”.

Media sosial memang sudah menjadi alternatif yang dipilih Bima Arya untuk berkomunikasi dengan warga Kota Bogor secara langsung. Tak heran jika kini, kegiatan hingga program Walikota Bogor bisa diketahui oleh khalayak luas melalui Twitter.

Termasuk, soal langkah Bima Arya yang mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin 14 Juli 2014, kemarin. Walikota ini datang untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

“Mau menyampaikan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara, sebagai walikota berdasarkan Undang-Undang, saya diwajibkan untuk menyampaikan itu. Terakhir menyampaikan itu ketika pilkada, jadi harus revisi ketika awal menjabat,” ujar Bima di Jakarta.

Politikus PAN itu juga mengaku hartanya mengalami penurunan jumlah saat ini. “Terakhir ketika saya lapor ke KPK itu mungkin sekitar Rp5 miliar kalau tidak salah, ketika Pilkada. Sekarang kalau tidak salah berkurang sampai sekitar di angka Rp3 miliar,” kata dia.

Menurutnya, hartanya bisa berkurang, salah satunya karena terpakai oleh kampanye. “Walikota itu slip gajinya Rp6,1 juta sebulan, memang ada biaya operasional sebesar Rp30 juta per bulan tapo itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan operasional. Memang tiga bulan sekali juga ada semcam insentif dan retribusi tapi itu tiga bulan sekali. Jadi kalau ingin lurus, hidupnya berkecukupan saja,” sambung Bima.

KPK Masuk Daerah

Selain melaporkan harta kekayaan, Bima mengaku datang ke KPK untuk berkoordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya.

“Ya artinya saya tidak mau memasuki jebakan-jebakan korupsi, karena itu saya ingin membangun pagar yang kuat agar terhindar dari korupsi. Kita tidak mau masuk ke KPK karena itu kita berkodinasi sejak awal,” tutur dia.

KPK dewasa ini juga turun hingga ke daerah-daerah, mengurusi tindak pidana korupsi di tubuh Pemerintah Daerah. Tak jauh dari wilayah kepemimpinan Bima Arya, Bupati Bogor juga tengah menjalani pemeriksaan KPK hingga saat ini.

Sebelumnya, KPK telah menangkap Rachmat Yasin dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam 7 Mei 2014. Rachmat ditangkap karena dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.

Rachmat Yasin diduga menerima uang suap Rp1,5 miliar dari pihak swasta yakni PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor. Bahkan diduga Rachmat juga sebelumnya telah menerima uang Rp 3 miliar terkait hal yang sama.

Dalam tangkap tangan itu, KPK juga mengamankan M Zairin serta Francis Xaverius Yohan Yap yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor dan jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Selain Rachmat, M. Zairin juga disangkakan pasal yang sama dengan Bupati Bogor itu dalam kasus ini.

Sementara dari pihak pemberi suap, KPK menetapkan Francis Xaverius Yohan Yap (YY) sebagai tersangka dan disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang diubah dalam UU 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sumber: Kompas, Okezone, Liputan 6

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani