Komisi IV: Merpati Bangkrut Karena Human Error

Salah satu pesawat Merpati Airline. (Foto: Airlines Inform)
Salah satu pesawat Merpati Airline. (Foto: Airlines Inform)

Panitia Kerja (Panja) Merpati Nusantara Komisi VI DPR RI menyimpulkan, permasalahan di dalam tubuh PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang berlarut-larut dan merugikan keuangan negara diakibatkan oleh human error.

Panja Komisi VI DPR RI sudah menyerahkan laporan hasil akhir kepada Menteri BUMN – Dahlan Iskan pada Senin (7/7) oleh Wakil Ketua Komis VI DPR RI – Erik Satrya Wardhana.

Berikut kesimpulan dari Panja Merpati Nusantara Komisi VI DPR RI terkait kondisi maskapai plat merah, Merpati Airline:

  1. Permasalahan di dalam tubuh PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang berlarut-larut dan merugikan keuangan negara, diakibatkan oleh human error, berupa KKN, salah kelola (pada level manajemen/direksi dan komisaris), dan salah kebijakan (lemahnya pembinaan dan pengawasan oleh Kuasa Pemegang Saham/Kementerian BUMN).
  2. Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) karena sejak tahun 1998 perusahaan sudah mulai merugi dan nilai kerugian semakin bertambah hingga saat ini total hutang per 31 Januari 2014 sebesar 7,647 triliun.
  3. Dalam menjalankan perusahaan, manajemen tidak memakai prinsip kehati-hatian dan terjadi penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap keterpurukan perusahaan dan merugikan negara karena tidak ada perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari :
  • Perusahaan berhenti beroperasi karena tidak bisa membeli fuel .
  • Perusahaan melakukan bisnis dengan mitra bisnis yang menguntungkan mitra bisnis dan diindikasikan untuk kepentingan pribadi atau golongan, contoh : menyewakan mesin dan hanggar di bawah harga pokok produksi yang sudah ditetapkan.
  • Pengelolaan aset berharga yang buruk dan tidak memiliki pola dalam menjamin kontinuitas operasional alat-alat produksi akibat dari kapabilitas manajemen yang rendah.
  • Pembayaran ke pihak mitra tidak melihat kemampuan perusahaan dan tidak mempertimbangkan segi kelangsungan perusahaan.
  • Pengangkatan anggota manajemen yang tidak mempertimbangkan kapabilitas sehingga beban yang ditumpukan kepada yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan sesuai amanah.
  • Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat merugikan perusahaan seperti double up lift dan pembayaran ke vendor atau supplier tertentu.
  • Pengangkatan pejabat setingkat direktur (associate directors) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada awalnya jumlah direktur dikurangi dalam rangka efisiensi; namun kenyataannya malah bertambah.
  • Pembayaran tunjangan profesi pilot terhadap direksi dan komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), sedangkan menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, tidak berhak untuk memperolehnya; apalagi ditambah kondisi perusahaan sedang terpuruk.
  1. Pemanfaatan aset produktif tidak dilakukan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari :
  • Merpati Maintenance Facility (MMF) dan Merpati Training Centre (MTC) yang memiliki fasilitas dan SDM yang baik tidak dikelola secara profesional sehingga tidak bisa menjadi sumber pemasukan keuangan bagi perusahaan.
  • Pesawat C-212 dan DHC-6 (Twin Otter) yang memiliki pasar dengan perolehan tinggi tidak diberdayakan secara maksimal sehingga aset yang produktif hanya 30 persen.
  • Pesawat MA-60 sebagai pesawat yang saat ini masih dalam masa “Grace Periode” yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perusahaan malah menjadi beban perusahaan karena kehandalan pesawat tidak sesuai antara kontrak dan kenyataan. Supporting dari pihak manufacturer (Xian) tidak optimal dalam hal : technical advisor, logistic, dan warranty component.
  1. Kemampuan Manajemen yang buruk dalam penguasaan bisnis penerbangan, yaitu:
  • Laporan Keuangan Perusahaan yang menunjukkan kondisi Perusahaan semakin memburuk dan berdampak berhenti beroperasi (stop operation) bagi perusahaan.
  • Pembuatan Rencana Bisnis Perusahaan (Business Plan) sampai saat ini belum selesai, dalam arti belum bisa meyakinkan pemegang saham.
  • Penerapan pola operasi yang menyebabkan biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan seperti :
  • Penempatan pilot sebagai pejabat struktural dimana berdampak terhadap kenaikan biaya organisasi, penerapan rotasi crew yang tidak optimal, dan masih diberlakukannya airborne mechanic.
  • Base crew yang tidak menunjukkan efisiensi seperti base crew DHC, C-212 dan MA-60 masih di Jakarta.
  1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) masih dapat beroperasi kembali dengan memanfaatkan aset yang masih ada dengan pola pembentukan “Profit Centre” sebagai berikut:
  • Perusahaan lebih berkonsentrasi ke pengoperasian pesawat propeller.
  • Pengoperasian pesawat jet dilakukan dengan pola KSO yang menjamin pasar.
  • Merpati Maintenance Facility difokuskan menjadi hanggar perawatan untuk pesawat propeller dengan memaksimalkan potensi Hanggar di Surabaya, Biak, dan Manado.
  • Merpati Training Center harus segera dijalankan secara profesional baik untuk sekolah pilot maupun jenis-jenis pendidikan lainnya, serta melakukan modernisasi fasilitas simulator yang dimiliki.
  • Optimalisasi gedung milik sendiri yang ada di Surabaya untuk meminimalkan biaya overhead.

Sumber: Laporan Panitia Kerja Merpati Nusantara Komisi VI DPR RI

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani