KPI: Hentikan Penayangan Hasil Quick Count Pilpres 2014

KPI mengkrtitisi penayangan hasil quick count. (Foto: Antara).
KPI mengkrtitisi penayangan hasil quick count. (Foto: Antara).

Hampir semua stasiun televisi, surat kabar dan situs berita online menyajikan hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2014. Namun, dari 11 lembaga survei yang melakukan quick count rupanya terjadi perbedaan cukup besar.

Perbedaan hasil quick count 11 lembaga survei Pilpres 2014 ini rupanya menjadi penyebab keresahan masyarakat. Bahkan, hasil hitung cepat ini juga menjadi dalih tim pemenangan calon presiden untuk mengklaim kemenangan.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum baru akan melakukan publikasi atas rekapitulasi suara sah nasional pada 22 Juli 2014 mendatang.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencoba bergerak cepat dengan meminta agar lembaga penyiaran seperti stasiun televisi menghentikan penayangan hasil hitung cepat (quick count) Pilpres hingga ada keputusan hasil resmi KPU.

KPI menyatakan bakal menegur stasiun televisi yang tidak mengindahkan perintah KPI ini, hingga memberikan sanksi administratif. Tidak menutup kemungkinan KPI melalui rekomendasi Menkominfo untuk mencabut hak siar televisi yang tidak mendengarkan imbauan KPI ini.

“KPI meminta seluruh lembaga penyiaran menghentikan sementara siaran quick count, real count, klaim kemenangan dan ucapan selamat sepihak kepada capres sampai 22 Juli 2014,” kata Ketua KPI Pusat Dr Judhariksawan, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan langkah itu diambil KPI dengan berbagai pertimbangan, terutama kepentingan publik. Judhariksawan mengatakan, pengumuman hasil hitung cepat secara terus menerus, bahkan klaim kemenangan dan ucapan selamat serta hasil hitung real count yang di luar keputusan KPU berpotensi meresahkan masyarakat.

“Bagaimana kalau ada masyarakat di satu daerah hanya bisa menyaksikan stasiun televisi tertentu karena kendala sinyal. Lalu dia melihat pasangan tertentu dianggap menang, kan meresahkan,” kata Judhariksawan.

Pihaknya juga menyatakan mendengar ada salah satu lembaga survei yang mengklaim apabila data KPU berbeda, maka KPU yang bermasalah. “Pada titik itu KPI menilai ini bisa berakibat tidak baik, sehingga kami mengambil langkah ini,” tegas dia.

Audit Lembaga Survei

Untuk membuktikan kualitas quick count Pilpres, sejumlah lembaga survei menyatakan siap untuk diaudit. Auditor disarankan berasal dari pihak yang netral, tidak berafiliasi dengan pasangan manapun dan kredibel.

Anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arief Budimanta, menyebutkan ada beberapa poin utama yang harus diperhatikan dalam melakukan audit di antaranya metode yang digunakan, orang yang terlibat di dalam penelitian, latar belakang lembaga, biaya dan waktu.

“Lembaga-lembaga itu juga harus di-trace afiliasinya ke mana,” kata Arif dalam diskusi bertajuk ‘Republik Quick Count’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7).

Menurutnya, batas waktu melakukan audit tidak boleh terlalu lama melebihi waktu pengumuman resmi KPU pada 22 Juli.

Sementara menurut peneliti opini publik Agung Priyatna, proses audit tak akan memakan waktu lama. Hanya butuh sekitar 5 hari. “Asal ada dananya, 5 hari selesai,” kata mantan peneliti LP3S ini.

Tim audit disarankan berasal dari berbagai kalangan, seperti ahli statistik atau ahli matematika, politikus, dan peneliti. “Peneliti tetap harus ada (dalam tim audit), karena survei itu banyak trickynya. Mereka yang tidak biasa melakukan survei tidak akan tahu di mana celahnya,” kata Agung

Agung, berbagai trik yang kerap dilakukan oleh lembaga survei antara lain trik untuk menghemat biaya, trik melakukan survei dengan cepat, trik yang tidak mengindahkan sebaran sampel, dan sebagainya.

“Oleh karena itu harus dipertimbangkan, panel ahli dari tempat lain bisa lakukan audit,” ujar Agung.

Ketiga lembaga survei yang turut bergabung dalam diskusi tersebut juga sepakat. Namun mereka menegaskan bahwa penyelenggara audit harus netral.

“Jangan sampai yang mengaudit juga memiliki lembaga survei, jadi dia mengaudit quick countnya sendiri. Seperti Pak Saiful Mujani dan Pak Denny JA,” ujar Direktur Eksekutif Puskaptis, Husain Yazid.

Sumber: antara, detik

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani