Panja Komisi VI Minta Menteri BUMN Selamatkan Merpati

merpati nusantara 2
Pesawat Merpati Airline tengah menjalani perawatan rutin di hanggar. (Foto: Merpati)

Panitia Kerja (Panja) Merpati Nusantara Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk menyelesaikan permasalahan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) secara tuntas dengan catatan perusahaan tetap bisa beroperasi kembali.

Melalui hasil akhir Panja Merpati Nusantara Komis VI DPR RI yang telah dilaporkan kepada Menteri BUMN – Dahlan Iskan pada Senin (7/7) oleh Wakil Ketua Komis VI DPR RI – Erik Satrya Wardhana, Panja juga merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero).
  • Meminta BPK melakukan audit investigasi dan meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah pengadaan MA-60 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dari Xian Aircraft Industry (Group) Co.Ltd dengan kontrak nomor A.4/ADD/A/01/IV/2010 yang terindikasi tindak pidana korupsi.
  • Meminta Kementerian BUMN RI selaku Kuasa Pemegang Saham untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, agar dapat menekan kerugian negara pada tingkat yang paling minimal pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) di masa transisi 1 (satu) tahun, yaitu dengan cara:
  • Tidak melakukan spin-off atau membentuk anak perusahaan sampai dengan selesainya restrukturisasi hutang jangka panjang.
  • Berkonsentrasi pada bisnis penerbangan dengan potensi keuntungan (yield) yang relatif tinggi dengan mengoptimalkan pesawat-pesawat propeller yang dimiliki untuk rute-rute perintis.
  • Melakukan revitalisasi alat-alat produksi, dan memanfaatkan serta mengoptimalkan semua aset-aset PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
  • Untuk meminta Kementerian Perhubungan dapat menerbitkan kembali AOC dengan memberikan affirmasi kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi.
  • Meminta Kementerian BUMN segera memberhentikan Direksi
    PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sekarang dan menggantinya dengan Direksi baru yang memenuhi kriteria antara lain :
  • Bersih, tidak pernah terlibat dalam kasus yang bertendensi moral hazard, atau kasus KKN.
  • Memahami bisnis penerbangan, dan juga sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Memahami secara menyeluruh dan tepat permasalahan yang ada di Merpati dan mempunyai konsep/strategi bisnis yang realistis dan profitable untuk dapat segera menghidupkan AOC dan mengoperasikan kembali Merpati Nusantara Airlines.
  • Meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera mengajukan kepada DPR :
  • Pola restrukturisasi hutang jangka panjang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
  • Penyelesaian terhadap hutang kepada karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang paling optimal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Laporan Panitia Kerja Merpati Nusantara Komisi VI DPR RI

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani