PNM Sepakati Penanganan Hukum Perdata dengan Kejati Jateng

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) layanan Permodalan Nasional Madani (PNM). (Foto: @bogor_daily).
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) layanan Permodalan Nasional Madani (PNM). (Foto: Gema Nurani)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyepakati kerjasama penanganan masalah hukum perdata dalam pelaksanaan operasional bisnis pembiayaan UMKM.

Nota kesepahaman kerjasama ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Babul Khoir, Pemimpin PNM Cabang Semarang Nino Achmad Kusuma, Pemimpin PNM Cabang Solo Haryono, Pemimpin PNM Cabang Yogyakarta Dhandi Iswandi, dan Pemimpin PNM Cabang Tegal Annifah Zarhusnah.

Kesepakatan bersama tersebut merupakan bukti dukungan dan komitmen Pemerintah terhadap pengembangan bisnis pembiayaan mikro yang dilakukan oleh PNM selaku BUMN, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha Negara.

Nino Achmad Kusuma menuturkan perjanjian kesepahaman dengan Kejati Jateng akan lebih memberikan kepastian bagi insan PNM dalam menangani berbagai perkara hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan operasional bisnis.

“Karena bagaimanapun Kejaksaan, dalam hal ini Kejati Jateng, selaku Pengacara Negara punya tanggung jawab dalam melindungi PNM selaku BUMN, yang merupakan aset pemerintah yang dipisahkan,” terangnya dalam keterangan pers yang diterima GNOL, Jumat (18/7).

Menurut Nino, kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejati dan PNM dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.

“Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujarnya.

Sementara, Babul Khoir menjelaskan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejati dan PNM dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.

“Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujarnya.

Menurut Khoir, ruang lingkup kesepakatan bersama dengan PNM meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam rangka pemulihan atau penyelamatan keuangan atau kekayaan milik Negara yang dikelola oleh PNM.

PNM saat ini memiliki 706 kantor pelayanan yang tersebar 2.799 kecamatan di seluruh Indonesia. Adapun kantor pelayanan yang dimaksud terdiri dari 1 kantor pusat, 26 kantor cabang, 4 kantor cabang pembantu, 97 kantor klaster dan 578 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

Fokus bisnis Perseroan adalah menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menyediakan jasa manajemen dan pembinaan usaha bagi para debitur.

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani