10 Agustus Ditetapkan Sebagai Hari Veteran Nasional

Pemerintah menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. (Foto: Setkab)
Pemerintah menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. (Foto: Setkab)

Mendengar kata Veteran, tentu saja kita bakal teringat dengan bagaimana rakyat dan militer Indonesia merebut kemerdekaan dari para penjajah. Meski kondisi Veteran perang kemerdekaan saat ini belum tentu semua sejahtera, pemerintah secara resmi menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional (HVN), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2014 tentang HVN.

Hari Veteran pada awalnya disetujui Presiden Soekarno pada 10 Agustus 1949, dengan adanya gencatan senjata yang disepakati bersama Belanda melalui perjanjian “Roem Van Royen”. Peringatan Hari Veteran juga dituangkan pada amanat Presiden Soekarno.

Secara umum ada tiga tingkatan veteran, yang tertinggi adalah veteran perang kemerdekaan, kemudian veteran perang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari agresi luar negeri, dan selanjutnya adalah veteran perang untuk membela kepentingan bersama bangsa-bangsa yang menjadi sekutunya, atau membela kepentingan politik tertentu negaranya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan langkah tersebut sebagai salah satu wujud kecintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada veteran.

“Saya kukuhkan dan resmi melalui PP bahwa 10 Agustus menjadi Hari Veteran Indonesia,” kata Presiden SBY di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (11/8).

Dalam acara peringatan Hari Veteran Nasional 2014 hari ini, dilakukan penyerahan tiga dokumen perundangan dari pemerintah, yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro kepada Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Rais Abin.

Selain PP tersebut, diserahkan pula PP Nomor 79 tahun 2014 tentang Peristiwa Keveteranan, Hak-hak Tertentu dan Pemakaman di TMPN, kemudian PP Nomor 67 tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormayan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran serta Janda Duda dan Yatim Piatu Veteran. Selain itu adapula tiga peraturan menteri pertahanan (Permenhan) yang mendukung PP itu.

“Kalau tadi disebut Ketua LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), ada beberapa peraturan perundangan perlu diselesaikan, pada kesempatan berbahagia ini, karena cinta Pak SBY kepada bapak-bapak, semua sudah selesai,” kata Menhan Purnomo.

Keutuhan NKRI

Presiden Susilo Yudhoyono meminta kepada Joko Widodo bila menjadi presiden nanti, memastikan kedaulatan Indonesia tidak diganggu pihak manapun.

“Tahun 2045 mendatang, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita ingin Indonesia yang menjadi negara yang kuat dan maju, politik kuat, ekonomi kuat, pertahanan kuat, bagaimanapun kekuatan pertahanan harus kita jaga, keutuhan NKRI adalah harga mati,” kata Yudhoyono.

“Hadir hari ini Bapak Jokowi, kita menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi jika bapak ditakdirkan jadi pemimpin Indonesia, harapan veteran dan rakyat Indonesia kita ingin kedaulatan dijaga tidak boleh siapapun mengganggu kedaulatan kita,” kata Yudhoyono.

Yudhoyono juga mengatakan, Indonesia harus maju dan berkembang menjadi negara yang kuat dan tetap memiliki kedaulatan atas wilayahnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan sebelum mengambil setiap keputusan politik yang menyatakan perang, maka para pemimpin politik harus menghitung secara cermat konsekuensi dari keputusan itu.

“Perang adalah jalan terakhir. Kalau memang cara politik dan diplomasi tidak bisa selesaikan masalah, bagi Indonesia maka perang harus dilaksanakan. Jika kedaulatan NKRI kapanpun oleh pemimpin dan rakyat Indonesia adalah harga mati,” tegasnya.

Sumber: Antara, BeritaSatu

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani