MK Memulai Sidang Gugatan Pilpres 2014

Prabowo saat berada di dalam sidang gugatan Pilpres 2014 di MK. (Foto: Tempo)
Prabowo saat berada di dalam sidang gugatan Pilpres 2014 di MK. (Foto: Tempo)

Mantan Letnan Jenderal TNI, Prabowo Subianto dengan marah membandingkan Indonesia dengan negara totaliter Korea Utara ketika memulai gugatan hukum menolak hasil pemilihan presiden 2014, di ruang sidang pleno dengan agenda pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8).

Dalam pidato berapi-api, Prabowo juga mengecam “ketidakjujuran dan ketidakadilan“ yang dilakukan lembaga jajak pendapat yang menyatakan dirinya kalah dari Gubernur Jakarta Joko Widodo.

Hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa Jokowi menang atas Prabowo dalam pemilu 9 Juli lalu.

Prabowo, bekas figur militer kontroversial – yang mengejar kursi kepresidenan selama satu dekade – masih menolak menerima hasil KPU, mengklaim ada kecurangan massal dan penyimpangan selama penghitungan suara.

Dalam persidangan pertama hari Rabu (6/8), Prabowo menyampaikan pidato khasnya yang berapi-api, mengatakan pihaknya punya ”puluhan ribu” saksi mata yang bisa mendukung klaim mereka terkait kecurangan.

Ia mengatakan koalisi tujuh partai yang mendukung pencalonan dirinya sebagai presiden ”terluka oleh praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan“ selama pemilu.

“Ada ratusan tempat pemungutan suara di mana koalisi kami… mendapat nol suara. Ini hanya bisa terjadi di negara totaliter seperti Korea Utara,” kata dia.

“Di negara normal, ini tidak mungkin,” tambah dia.

Meski ada beberapa kasus kecurangan selama pemilihan, namun semua analis menganggap pemilihan presiden langsung ketiga sejak berakhirnya era otoriterOrde Baru itu berjalan bebas dan adil.

Prabowo mengatakan dirinya mencari ”keadilan bagi rakyat Indonesia dan bagi demokrasi yang telah kita sepakati bersama, karena jika keadilan tidak bisa dilayani, kami sangat, sangat khawatir tentang masa depan demokrasi Indonesia, rakyat Indonesia.”

Di luar pengadilan, ratusan pendukung Prabowo melambaikan bendera yang dihiasi gambar Prabowo, dan juru bicara mereka berorasi mengecam hasil pemilu dan mengklaim bekas jenderal itu sebagai pemenang sejati.

Selisih Suara

Permohonan yang terdaftar dengan no registrasi 01/PHPU.PRES/XII/2014 ini menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden.

Dalam Permohonanya, Pasangan Prabowo-Hatta menerangkan penetapan rekapitulasi hasil pernghitungan suara tidak sah menurut hukum untuk pasangan Jokowi-JK. Karena diperoleh dengan cara yang melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Berdasarkan keputusan KPU, perolehan suara Prabowo-Hatta berjumlah 62.576.444 (46,85 persen). Sementara pasangan Jokowi-JK, berjumlah 70.997.833 (53,15 persen).

Sementara pasangan Prabowo-Hatta mengklaim perolehan suara yang benar adalah pasangan Prabowo-Hatta berjumlah 67.139.153 (50,25 persen). Sementara pasangan Jokowi-JK berjumlah 66,435,124 (49,74 persen).

Terkait selisih suara sebanyak 8.421.389. Prabowo-Hatta menilai terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk mengubah hasil penghitungan secara sistematis dan terstruktur.

Serta, tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran.

Sidang Pedana

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan yang dibahas dalam sidang pertama yaitu mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pemohon tentang materi gugatan yang diajukan.

“Setelah itu, MK akan memberikan nasehat-nasehat yang diberikan oleh hakim kepada pemohon. Mana tahu dalam permohonan secara formal ada yang harus diperbaiki dan Ada yang harus disempurnakan,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva.

Ia menuturkan setelah sidang besok masih ada kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya, setelah terdapat nasehat dan saran dari hakim.

“Tapi kalau permohonan sudah dianggap cukup lengkap dan tidak perlu lagi ada perbaikan permohon. Pada prinsipnya masih ada kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki,” tuntasnya.

Sumber: Republika, Merdeka, Deutsche Welle

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani