Pertamina Tak Boleh Rugi, Harga Elpiji 12 Kg Naik

Pertamina rugi, harga elpiji 12 kg naik. (Foto: Tempo)
Pertamina rugi, harga elpiji 12 kg naik. (Foto: Tempo)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina masih merugi dengan harga jual Elpiji 12 kilogram (kg) saat ini. Pemerintah berencana merumuskan harga baru elpiji 12 kg.

“Kasihan Pertamina karena merugi terus akibat harga jual elpiji yang di bawah harga pasar,” Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo pekan lalu.

Data Pertamina menunjukkan harga elpiji 12 kg berkisar Rp 89 ribu hingga Rp 100 ribu. Menurut Susilo, harga tersebut masih di bawah harga pasaran dunia.

“Idealnya, elpiji 12 kilogram tidak lagi disubsidi, sedangkan elpiji 3 kilogram masih boleh disubsidi karena untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” katanya.

Menurut Susilo, pertimbangan lain untuk merevisi harga elpiji adalah kebutuhan gas yang mencapai 4,3 juta ton per tahun. Produksi gas domestik hanya mampu mencukupi sekitar 1, 3 juta ton per tahun.

Karena itu, pemerintah harus mengimpor elpiji hingga 3 juta ton per tahun dengan anggaran impor kira-kira US$ 1.000 untuk satu ton elpiji. Dengan demikian, pemerintah harus merogoh kocek hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 35,5 triliun untuk impor elpiji.

Namun Susilo menegaskan bahwa kenaikan harga elpiji ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Kementerian Energi masih perlu menyampaikan rencana ini ke Kementerian Perekonomian, mengingat isu ini sensitif buat masyarakat.

“Harga elpiji belum naik lho, ya, sekarang ini, masih perlu dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian,” ujarnya.

Penaikan Harga Wajar

Pengamat energi, Marwan Batubara, menilai wajar atas rencana penaikan harga oleh pemerintah. Sebab, berdasarkan ketentuan undang-undang, perusahaan BUMN dilarang untuk merugi.

“Kalau tidak dinaikan dan Pertamina rugi itu kan melanggar Undang-undang,” ujarnya.

Menurut dia, pengguna gas elpiji non subsidi ini merupakan masyarakat menengah ke atas sehingga tidak pantas untuk disubsidi pemerintah. Adapun jika masyarakat golongan ini rugi juga tidak berdampak signifikan terhadap elemen lainnya.

“Ini rugi ataupun untung juga yang menikmati mereka-mereka itu (masyarakat menengah ke atas) kan bukan rakyat bawah. Apalagi ini pengguna elpiji 12 kg itu restoran mewah milik asing kenapa disubsidi juga kan aneh,” kata dia.

Namun, dia memberikan pengecualian terhadap industri kecil menengah (UKM) yang memang memperkerjakan orang banyak, agar tetap mendapatkan subsidi. Adapun jumlah industri menengah kecil ini hanya sekitar 5-10 persen.

“Tapi harus diatur secara khusus dengan mendapatkan pengecualian, seperti subsidi. Kalau ada Starbucks atau restoran mewah ya enggak pantas dikasih subsidi, apalagi pemilinya orang asing,” jelas dia.

Pertamina juga diminta gencar melakukan sosialisasi atas rencana kenaikan ini agar pengguna elpiji 12 Kg tidak beralih ke 3 Kg. Sebab, elpiji 3 Kg hanya diperuntukan bagi warga tidak mampu.

“Jadi harus ada langkah preventif dari Pertamina dan pemerintah dengan melakukan sosialisasi serta pengawasan agar gas elpiji 3 kg tidak salah distribusinya. Masak orang mampu mau juga makan yang tidak mampu,” ungkap dia.

Sumber: Tempo, Merdeka

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani