Saatnya Jokowi Wujudkan Janji Jadi Kebijakan

Jokowi, presiden terpilih 2014-2019. (Foto: Reuters)
Jokowi, presiden terpilih 2014-2019. (Foto: Reuters)

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden 2014. Membuka jalan bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia sebagai kepala negara selama lima tahun mendatang.

Tugas berat menanti Jokowi yang oleh media barat disebut-sebut sebagai ‘Obama Asia’. Jokowi adalah produk demokrasi Indonesia yang kini berusia 15 tahun. Laki-laki 53 tahun asal Solo ini juga mewarisi ‘Bom Waktu’.

Musuh terbesar Jokowi sejatinya ekspektasi masyarakat, terlebih para pendukungnya, sebagai sosok yang bisa menyelesaikan setumpuk permasalahan.

Janji Jokowi menyediakan pendidikan dan kesehatan secara gratis untuk masyarakat miskin bakal sulit dijalankan, lantaran tidak ada celah anggaran tersisa.

Jokowi memimpin negara dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan lambat sejak tahun 2009. Salah satu faktor yang memberatkan ekonomi Indonesia tidak lain subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Subsidi BBM terus membengkak dan tahun lalu menyedot Rp210 triliun anggaran negara. Kebijakan ini sulit dicabut, karena para politisi memilih mempertahankan subsidi untuk mendapatkan dukungan publik.

”Sepertinya Jokowi tidak punya pilihan. Kalau tidak mencabut subsidi BBM, tidak akan ada fiscal space untuk merealisasikan program-programnya,” kata ekonom dari lembaga think tank CSIS, Haryo Aswicahyono.

Mengenai arah ekonomi Indonesia ke depan, Aswicahyono menilai “Pemerintahan Jokowi tidak akan berada pada dikotomi pro atau anti pasar. Tapi lebih ke arah pragmatisme.”

Program Pendek

Euforia kemenangan Jokowi harus segera usai. Sekarang giliran pasangan presiden dan wakil presiden terpilih memformulasikan penerapan janji kampanye ke dalam pemerintahan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Achmad Basarah, Jumat (22/8/2014), mengatakan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih cepat sekarang.

Tim transisi di bawah pimpinan Rini Mariani Soemarno harus dapat merumuskan program jangka pendek dan bisa segera dilaksanakan Jokowi usah dilantik 20 Oktober 2014.

Kebijakan jangka pendek itu juga harus sinkron dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk analisa kelemahan fiscal.

Mengelola harapan

Dukungan Parlemen

Untuk menjalankan kebijakan secara efektif, Jokowi perlu dukungan parlemen. Masalahnya, koalisi yang ia punya hanya menguasai kurang dari 40 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengamat politik Kuskrido Ambardi mengatakan, tidak ada jalan lain bagi Jokowi, kecuali menambah anggota partai koalisi, agar punya dukungan di atas 50 persen.

Masalahnya, selama kampanye Jokowi berjanji tidak akan membangun koalisi dengan banyak partai. Ia berkali-kali mengatakan ingin membangun kabinet profesional, bukan bagi-bagi jabatan dengan partai politik. Tapi realitas berkata lain.

Menurut Ambardi, akan terjadi sedikit kompromi. Artinya, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pos-pos menteri tertentu masih akan diberikan kepada partai. Tapi bedanya, dalam pemerintahan Jokowi, ia memperkirakan proporsi jatah menteri dari partai politik akan lebih kecil dibanding sebelumnya.

Jokowi perlu membangun dukungan di parlemen, kata Ambardi, dan untuk itu ia perlu berkompromi.

“Dalam batas tertentu konsesi harus diberikan kepada para partai pendukung… Rakyat perlu bisa melihat ini.“

Sumber: Kompas, DW

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani