Tak Digaji Sembilan Bulan, Karyawan Merpati Mengadu ke Gubernur

Mantenance Merpati Airline. (Foto: Merpati)
Mantenance Merpati Airline. (Foto: Merpati)

Ratusan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) terkatung-katung hingga sekarang. Maskapai penerbangan milik negara ini berhenti beroperasi lantaran mengalami kerugian. Namun, belum juga ada keputusan untuk menutup perusahaan tersebut.

Ratusan karyawan kembali menuntut gaji 9 bulan yang belum dibayar, dengan cara menggelar aksi dimonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (26/8/2014).

Para karyawan PT MNA yang menggelar aksi dengan ditemani keluarganya ini, mendesak Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut bertanggung jawab membayar hak mereka selama 9 bulan yang belum terbayar hingga kini.

Mereka juga meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk ikut memperjuangkan nasib mereka, terkait gaji dan THR karyawan, yang juga menjadi hak mereka setiap tahunnya.

Dalam aksinya, massa juga membawa berbagai poster dan spanduk besar bertuliskan tuntutan agar gaji dan THR mereka segera dibayar. Mereka menuntut ketegasan pemerintah, jika memang ingin menutup PT MNA.

“Artinya, jika memang ditutup, kami meminta pemerintah segera membayar hak karyawan. Kami perlu kejelasan dari pemerintah. Kami menginginkan uang pesangon, dan juga gaji kami yang belum terbayar selama 9 bulan,” kata Koordinator Aksi, Purwanto.

Para pengunjuk rasa juga mengungkapkan, selama nasib mereka masih menggantung (belum mendapat gaji), mereka tidak ingin pindah dari PT MNA. “Karena jika kita pindah kerja, maka hak-hak kita (gaji 9 bulan dan THR yang belum terbayar) juga akan hilang,” kata salah satu pengunjuk rasa di sela aksinya.

Sayangnya, para pengunjuk rasa yang ingin bertemu dengan Gubernur Soekarwo, tidak bisa ditemui orang nomor satu di Jawa Timur itu. Sebab, di saat bersamaan, Soekarwo melantik pejabat Eselon II di Gedung Negara Grahadi.

Meski begitu, para pengunjuk rasa berjanji akan kembali menggelar aksi dan Soekarwo untuk meminta surat rekomendasi mendesak Menteri BUMN dan Menteri Keuangan segera bertindak membenahi PT MNA yang pada Febuari lalu sudah berhenti beroperasi.

Bayar Hutang

Saat ini, manajemen Merpati tengah berkomunikasi dengan pengadilan niaga untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp2 triliun kepada kreditur swasta, pekan ini.

Keputusan PKPU mempengaruhi restrukturisasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penerbangan tersebut.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, manajemen Merpati Nusantara Airlines akan memaparkan rencana restrukturisasi utang, kuasi reorganisasi, dan kerjasama operasional (KSO) kepada pengadilan niaga.

“Pasca keputusan PKPU akan merealisasikan restrukturisasi utang Merpati Nusantara Airlines melalui Kementerian Keuangan,” kata Dahlan di Jakarta, awal pekan lalu.

Menurutnya, Menteri Keuangan sudah menerima surat dari Kementerian BUMN untuk restrukturisasi utang Merpati Nusantara Airlines. “Memerlukan tambahan sebagai langkah konkrit,” ujarnya.

Dahlan meminta manajemen Merpati Nusantara Airlines untuk menyelesaikan utang kepada negara, BUMN, dan swasta. “Harus satu paket untuk penyelesaian,” ucap Dahlan.

Sumber: Merdeka, MetroTV

Recommended For You

About the Author: Suut Amdani