Anton Tabah: Kasus Singkil Cepat Diproses, Mengapa Kasus Tolikara Tidak?

BERI KETERANGAN - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memberi keterangan kepada pers tentang Kerusuhan Tolikara. (Foto: AFP/Romeo Gacad)
BERI KETERANGAN – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memberi keterangan kepada pers tentang Kerusuhan Tolikara. (Foto: AFP/Romeo Gacad)

Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Kasus Tolikara, Jenderal Pol (Pur) Anton Tabah, mempertanyakan, mengapa Kasus Singkil cepat diproses, sementara Kasus Tolikara tidak.

“Rakyat menuntut keadilan. Kalau Kasus Singkil bisa cepat diproses hukum, kenapa Kasus Tolikara yang lebih gila tidak cepat diproses hukum?” ujarnya kepada Gema Nurani, Minggu (18/10/2015).

Menurutnya, hal tersebut menandakan perlakuan diskriminatif negara. Ia prihatin, hingga hampir 100 hari, Kasus Tolikara belum juga terdengar penyelesaian hukumnya.

“Semoga ini segera menyadarkan negara, terutama Polri, sebagai ujung tombak penegakan hukum dan keadilan di negeri Muslim terbesar di dunia dan akhirat ini,” tegas Anton.

Terhadap Kasus Singkil, sambungnya, hukum langsung berfungsi dengan menahan sekian banyak umat Islam, dan akan segera dihadapkan ke meja hakim.

“Cermati bagaimana penegak hukum menegakkan wibawa hukum di Aceh dengan cepat, tapi kenapa Kasus Tolikara yang lebih dahsyat, membubarkan paksa umat Shalat Idul Fitri plus membakar masjid dan ratusan rumah kios milik umat Muslim Tolikara yang resmi bersertifikat sejak tahun 1991 tersebut, kini tak terdengar penanganan hukumnya sampai di mana,” pungkasnya.

Kasus Kompleks

Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Tolikara MUI yang terjun ke lokasi peristiwa Papua, pada 11-15 Agustus lalu, menemukan fakta bahwa kasus Tolikara sangat kompleks. Kasus ini terjadi pada Idul Fitri lalu, ketika ratusan orang anggota Gereja Injili di Indonesia (GIDI) melakukan penyerangan dan pengusiran terhadap umat Islam yang sedang shalat Ied. Mereka membakar masjid dan banyak kios milik pedagang Muslim.

Anton Tabah menjelaskan, selain indikasi kasus ini yang terjadi karena dimanfaatkan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), Kasus Tolikara dipicu oleh pidato Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Papua pada April 2015 bahwa orang asing dan wartawan asing bebas masuk ke Papua.

“Pernyataan Jakowi tersebut dimanfaatkan betul oleh pribadi maupun lembaga asing yang pro-OPM untuk masuk ke Papua, termasuk di antaranya, organisasi rumpun Melanesia ULMWP (Union Liberaly Melanesia and West Papua) yang berpusat di Papua Nugini ikut memprovokasi atau memperkeruh suasana,” ungkap Anton, dirilis MUI.

Ia melanjutkan, lembaga-lembaga asing serta perorangan asing yang mengaku pendeta dari Israel, tetapi paspornya Amerika Serikat, turut mengobarkan kecintaan rakyat Papua pada Israel. Mereka berkomunikasi intensif dengan pihak GIDI di Tolikara, selain ada yang datang ke Tolikara, sehingga mendorong rakyat Papua mengibarkan bendera Israel, bukan mengibarkan bendera merah-putih.

Studi Banding ke Aceh

Ketika itu, untuk mengatasi masalah dan menghindari terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang, TFP MUI menerima usulan masyarakat, di antaranya, para tokoh Tolikara. Mereka ingin melakukan studi banding ke Provinsi Aceh untuk mengetahui lebih jelas, bagaimana penanganan kasus GAM bisa diatasi, sehingga NKRI menjadi lebih kokoh, termasuk di Papua.

“Masyarakat juga berharap, pihak Pemda dan Polri/TNI menggalakkan pembinaan masyarakat. Diperlukan adanya wadah pembinaan bagi kaum muda Tolikara. Selama ini, sama sekali tak ada pembinaan terhadap kaum muda di sana,” tambah Anton Tabah.

Masyakarat pun berharap, pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi agar diprioritaskan dan disegerakan. Hal ini diharap mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, keamanan, ketertiban, serta pendidikan rakyat Papua.

Belum juga studi banding dilakukan, Konflik Singkil di Aceh pun terjadi.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.