Konflik Singkil, Erik Satrya Wardhana: Jangan Abaikan Aturan Hukum

BERJAGA - Sejumlah personel TNI dan kepolisian tengah berjaga, pasca-bentrok warga di Singkil Aceh. (Foto: EPA)
BERJAGA – Sejumlah personel TNI dan kepolisian tengah berjaga, pasca-bentrok warga di Singkil Aceh. (Foto: EPA)

Pemerhati masalah kebangsaan, Erik Satrya Wardhana, mengatakan, kepolisian harus mengusut tuntas akar permasalahan konflik Singkil Aceh.

“Perbuatan merusak atau membakar rumah ibadah adalah tindakan yang melanggar hukum. Tapi pendirian rumah ibadah ada aturan hukumnya, yang berlaku secara nasional dan mutlak harus dihormati oleh semua pihak. Tidak boleh ditoleransi berdirinya rumah ibadah ilegal, yang melawan aturan perundang-undangan,” ujarnya kepada Gema Nurani, Kamis (15/10/2015).

Menurutnya, kejadian serupa telah banyak terjadi dan berpotensi terus terjadi selama masih ada pihak-pihak yang mengabaikan aturan perundang-undangan. Kemajemukan dan kebebasan beribadah tidak dapat diartikan sebagai bebas mendirikan rumah ibadah semau-maunya tanpa aturan.

“Kasus Singkil harus dilihat secara lebih spesifik, karena terjadi di Daerah Istimewa Aceh, yang bukan saja mayoritas penduduknya Muslim, tapi aturan-aturan syariat juga berlaku di sana,” tutur Erik.

Nilai-nilai Islam tersebut, sambungnya, positif terhadap toleransi beragama dan hal tersebut sudah terbukti secara nyata dalam kehidupan berkebangsaan di Indonesia.

Erik Satrya Wardhana. (Foto: Arif Giyanto)
Erik Satrya Wardhana. (Foto: Arif Giyanto)

“Tapi jangan diprovokasi dengan gerakan-gerakan yang bertujuan memurtadkan orang Islam, karena hal itu pasti akan menimbulkan ekses yang serius,” pungkasnya.

Konflik Singkil mendapat respons dari kalangan luas setelah bentrok warga yang terjadi di Desa Suka Makmur dan Desa Kedangguran, Kecamatan Simpang Kanan, memicu aksi pembakaran Gereja HKI dan tewasnya seorang warga, Selasa (13/10/2015).

Forum Kerukunan Umat Beragama

Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan agama yang kerap terjadi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan agar memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat sebagai ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) perlu menjalankan fungsi koordinasi dengan TNI dan Polri, termasuk lurah dan kepala desa. Selain itu, ia perlu menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai lapisan masyarakat.

“Camat tidak hanya bertugas memimpin pemerintahan daerah di tingkat desa dan kelurahan, tetapi secara terpadu melakukan penanganan konflik sosial. Hal itu termasuk melakukan deteksi dini konflik, dan pencegahan dengan melibatkan berbagai forum yang ada,” ucap Mendagri.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pejabat pusat dan daerah, lanjutnya, adalah mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat kepada aturan hukum, serta cepat dan tanggap menangani masalah-masalah yang dihadapi warganya.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.