Politik Pembangunan Hukum Harus Wujudkan Masyarakat Berkeadilan dan Berkesejahteraan

BELUM TUNTAS - Ketua PBNU Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas. Menurutnya, banyak penanganan kasus hukum yang belum tuntas. (Foto: Art Partner Law Office)
BELUM TUNTAS – Ketua PBNU Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas. Menurutnya, banyak penanganan kasus hukum yang belum tuntas. (Foto: Art Partner Law Office)

Ketua PBNU Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, mengatakan, politik pembangunan hukum di Indonesia harus lebih menjamin terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

“Konsolidasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan kehakiman dalam melakukan penegakan hukum layak diapresiasi. Kepolisian dan kejaksaan dalam setahun terakhir telah menunjukkan tajinya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Beberapa kasus besar telah diungkap. Kini, masyarakat menunggu penuntasannya,” ujarnya kepada Gema Nurani, saat momentum setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (19/10/2015).

Sayangnya, konsolidasi lembaga penegak hukum tidak dibarengi dengan solidnya organisasi profesi advokat. Robikin menjelaskan, dalam setahun belakangan, Peradi sebagai organisasi advokat terbesar di Indonesia justru terbelah menjadi tiga.

“Padahal, selain sebagai unsur catur wangsa, peran advokat juga tidak boleh dipandang sebelah mata dalam proses penegakan hukum,” tuturnya.

Urgensi Fiksi Hukum

Menurut Robikin, dalam situasi seperti sekarang, fiksi hukum sangatlah penting. Maksudnya, semua orang harus dianggap tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedikitnya, ada tiga konsekuensi dari asas tersebut. Pertama, bagi pemerintah, ia wajib melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat yang belakangan lebih dikenal dengan istilah Kadarkum, penyadaran hukum terhadap masyarakat.

“Upaya ini harus dilakukan pemerintah secara masif, terstruktur, dan sistematis. Tidak ala kadarnya seperti yang sering dilakukan selama ini, baik dalam proses agregasi ide ketika hendak dibentuk suatu undang, terlebih setelah suatu undang-undang telah dinyatakan berlaku,” ucapnya.

Kedua, bagi masyarakat, ia harus berdaya secara hukum. Masyarakat harus mengupayakan diri untuk tahu dan paham terhadap hukum yang berlaku. Paling tidak, terhadap hukum yang bersentuhan langsung dalam perilaku keseharian masing-masing warga negara.

Ketiga, bagi penegak hukum, ia tidak boleh menerapkan hukum secara ‘hitam-putih’ terhadap setiap individu yang sedang tersandung persoalan hukum.

“Dalam proses yudisial, hal ini tecermin dalam pertimbangan hakim ketika hendak menjatuhkan putusan pengadilan, yakni pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa,” katanya.

Keadaan ekonomi, taraf pendidikan, status sosial, dan pengetahuan hukum yang mengakibatkan seseorang terseret persolan hukum adalah di antara hal yang dipertimbangkan dalam berat atau ringannya hukum yang dijatuhkan pengadilan.

“Terpenting, penegakan hukum (law enforcement) harus juga memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law) dan tidak dengan pendekatan politik belah bambu (selectived law enforcement),” tegas Robikin.

Belum Tuntas

Lebih lanjut, Robikin menilai, ekspektasi masyarakat yang tinggi dialamatkan pada upaya pemberantasan terorisme dan peredaran narkotika, serta tindak kriminal pada umumnya.

“Sorot mata ketidakpuasan publik tampak terlihat dalam proses legislasi. Kinerja pembentuk undang-undang dinilai lamban. Bahkan jauh dari target yang ditetapkannya sendiri,” tuturnya.

Begitu juga, sambungnya, di bidang hak asasi manusia. Peristiwa Tolikara dan Aceh Singkil menuntut pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi guna menjamin kebebasan warga negara dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Di samping itu, upaya pemulihan keadaan melalui penegakan hukum terhadap kedua perististiwa tersebut harus berjalan secara berkeadilan.

“Selain itu, masyarakat juga menunggu bukan saja kemampuan dan keampuan pemerintah memadamkan tragedi asap akibat hutan-hutan yang terbakar. Tapi mengungkap tuntas motif dan pelaku pembakarannya; tidak hanya pelaku di lapangan,” pungkasnya.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.