2016, LPDB Siapkan Dana Bergulir Rp1,55 Triliun untuk UMKM

TEMU MITRA - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membuka acara Temu Mitra Nasional 2015 LPDB-KUMKM, di Jakarta, Kamis (19/11/2015). (Foto: Kementerian Koperasi dan UKM)
TEMU MITRA – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membuka acara Temu Mitra Nasional 2015 LPDB-KUMKM, di Jakarta, Kamis (19/11/2015). (Foto: Kementerian Koperasi dan UKM)

Pada 2016, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menyiapkan dana sebesar Rp1,55 triliun untuk disalurkan kepada koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

“LPDB sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan perbaikan sistem, terutama untuk prosedural permohonan maupun pengembalian pinjaman dari LPDB,” ujar Dirut LPDB-KUMKM, Kemas Danial, dalam acara Temu Mitra Nasional 2015 LPDB-KUMKM, di Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Ia menjelaskan, sejak 2008, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp6,3 triliun kepada lebih dari 4.000 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bunga yang kami tawarkan pun cukup kompetitif, yaitu hanya sebesar 5 persen per tahun (sliding) untuk sektor riil, dan 8 persen per tahun (sliding) untuk sektor simpan-pinjam,” kata Kemas, dirilis Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Kemas, KUMKM sebagai mitra LPDB akan mengikuti sharing session.

“Paling tidak, mereka bisa memahami secara jelas, prosedur akses pembiayaan yang terus diperbaiki, guna peningkatan pelayanan kami,” ucapnya.

Tujuan dari acara Temu Mitra Nasional 2015 ini, sambungnya, adalah untuk mempererat hubungan antara LPDB dengan para mitra, sehingga dapat menjaga tingkat kepatuhan mitra dalam pemanfaatan dana bergulir yang disalurkan LPDB.

Naik Kelas

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, mengatakan, UMKM yang selama ini ‎mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM diharapkan ‘naik kelas’; tidak berjalan di tempat.

“Untuk naik kelas, UKM itu harus kreatif. Setelah kreativitas terpenuhi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas. Barulah masuk ke tahap profit. Setelah profit, UKM harus tetap meningkatkan kreativitas,” tutur Menkop.

Apalagi, lanjut Menkop, suku bunga kredit LPDB pun sudah diturunkan secara signifikan.

“Maka kalau suku ‎bunga sudah turun, namun masih tetap macet dalam pengembaliannya, itu namanya moral hazard,” tandas Puspayoga.

Ia mengakui, ‎meski LPDB merupakan lembaga yang cukup fleksibel, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan KUMKM, namun masih memiliki keterbatasan.

“Salah satunya adalah belum adanya kantor perwakilan di daerah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, terangnya, LPDB terus melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama di daerah. Salah satu contohnya, kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Lampung, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Purworejo.

“Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, penyaluran dana bergulir LPDB akan semakin cepat dan merata ke seluruh daerah,” pungkasnya.

Selain bekerja sama dengan BLUD, LPDB juga telah bekerja sama dengan Perum Jamkrindo dan perusahaan penjamin kredit daerah (Jamkrida).

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.