Awasi Dana Desa, BPKP dan Kemendagri Luncurkan Program Aplikasi Simda Desa

SIMDA DESA - Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana Merdeka. Kemendagri dan BPKP meneken MoU Simda Desa untuk mengawasi dana desa. (Foto: Setkab)
SIMDA DESA – Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana Merdeka. Kemendagri dan BPKP meneken MoU Simda Desa untuk mengawasi dana desa. (Foto: Setkab)

Kini, desa memiliki kewenangan besar dalam mengurus tata kelola pemerintahannya. Pada tahun ini, dana desa mencapai Rp20,7 triliun untuk 24 ribu desa. Dana tersebut dapat membesar jumlahnya, hingga lebih dari Rp1 miliar.

“Pemberian dana ke desa yang besar menuntut tanggung jawab desa. Jangan sampai jadi bencana pemerintah desa. Harus ada prinsip akuntabilitas. Maka itu, diperlukan SDM kompeten dan dukungan teknologi informasi memadai,” ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana, saat peluncuran program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Desa (Simda Desa).

Dirilis Kemendagri, MoU Simda Desa dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, di Kantor Kemendagri, Jumat (6/11/2015). MoU menjadi pedoman bagi Kemendagri dan BPKP dalam mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu, birokrasi pemerintahan desa dapat lebih transparan.

Dengan adanya kesepahaman ini, Kemendagri dan BPKP berkewajiban untuk mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa, lalu menyusun pentunjuk teknis, modul implementasi aplikasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dengan Simda Desa, pemerintahan desa akan lebih mudah memproses akuntasi keuangannya. Aplikasi tersebut sudah teruji di 14 ribu desa di 90 kabupaten/kota.

Manfaatnya bukan hanya pengelolaan keuangan desa. Laporan ini terintegrasi dengan keuangan kabupaten/kota. Kompilasinya akan menjadi lebih mudah.

Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, menambahkan, kelak desa memiliki sistem data terkait pengelolaan keuangan. Ia juga akan mendorong agar semua kabupaten/kota bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk desa-desa di wilayahnya.

BPKP dan Kemendagri dalam waktu dekat akan merumuskan ‘agenda setting’ terkait regulasi dan langkah-langkah implementasi aplikasi Simda Desa.

Inovasi Desa

Sebelumnya, dalam Pekan Inovasi Nasional Desa (PIN) pertama se-Indonesia dan Teknologi Tepat Guna (TTG) XVII di Banda Aceh, belum lama ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, mengatakan, PIN dan TTG dirancang untuk mengetahui perkembangan desa. Wujudnya, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan daya saing desa.

“Inovasi perkembangan desa lebih difokuskan pada upaya desa menggunakan sumber-sumber potensi desa dan teknologi desa untuk pembangunannya,” terang Nata.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menambahkan, desa merupakan penopang ekonomi nasional yang harus diperkuat. Banyak SDM potensial di Indonesia berasal dari kawasan terpencil.

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sambungnya, memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi yang ada, termasuk pengembangan teknologi tepat guna, sehingga desa mampu menunjukkan identitasnya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

“Pengembangan ekonomi desa dengan memanfaatkan teknologi maju itu lah yang kita harapkan,” ucap Zaini.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah yang dinilai telah berhasil menjadikan desanya maju, berswadaya, dan mempunyai motivasi dalam perkembangan desa. Penghargaan itu dinamai Upakarya Wanua Nugraha.

Ada 4 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota yang dinilai layak menerima penghargaan tersebut. Daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Aceh, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Siak, Kota Bengkulu, Kota Banjarbaru, dan Kota Ambon.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.