Serapan Anggaran Daerah Rendah, Rp259 Triliun Belum Dibelanjakan

MUNAS - Presiden Jokowi berfoto bersama para Gubernur dalam Munas V APPSI, di Makassar, Sulsel, Rabu (25/11) malam. (Foto: Setkab)
MUNAS – Presiden Jokowi berfoto bersama para Gubernur dalam Munas V APPSI, di Makassar, Sulsel, Rabu (25/11) malam. (Foto: Setkab)

Karena serapan anggaran daerah rendah, sejumlah Rp259 Triliun anggaran untuk pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota, belum dibelanjakan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015 di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11/2015) malam.

“Apa masalahnya? Takut? Takut apa? Kalau Bapak/Ibu semuanya tidak mengambil serupiah pun, yang ditakuti apa?” tanya Presiden kepada hadirin, dirilis Sekretariat Kabinet.

Jokowi mengaku sedih dengan rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah.

“Padahal, uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat kalau dibelanjakan. Uangnya bisa berputar,” ujarnya.

Ia berkisah, saat menjadi walikota dan gubernur, ia tidak pernah takut. Presiden akan membantu sepenuhnya, bila kebijakannya benar.

“Enggak pernah. Karena saya enggak serupiah pun pernah pegang-pegang yang namanya uang,” kenang Jokowi.

Presiden menegaskan, uang yang telah ditransfer negara harus digunakan secara efisien. Terkait rendahnya penyerapan anggaran, tahun depan, menurutnya, akan ada cara berbeda.

“Kalau yang naruh uangnya terlalu banyak di bank, nanti yang ditransfer bukan uang lagi. Kalau uang cash lagi, nanti ditaruh di deposito. Nanti yang kita transfer yang serapannya rendah adalah surat utang. Artinya, kalau daerah itu memerlukan Rp102 miliar, ya Rp102 miliar yang diambil,” ucap Jokowi.

Munas V APPSI mengusung tema ‘Optimalisasi Peran Pemerintah Provinsi dalam Mempercepat Perwujudan Indonesia Sejahtera’ dan berlangsung 25-27 November 2015.

Pejabat Takut Dipidana

September lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil memaparkan alasan serapan anggaran ke daerah yang masih belum memenuhi target pemerintah.

“Alasan anggaran serapan ke daerah rendah, karena banyak pejabat takut dipidana,” ucap Sofyan, dirilis Kementarian PPN/Bappenas.

Ancaman pidana menghantui pejabat daerah, akibat penyalahgunaan anggaran. Menteri Sofyan menegaskan, kesalahan penggunaan anggaran tak selalu menyeret pejabat ke balik jeruji besi sebagai konsekuensi hukuman atas pelanggaran pada ranah hukum pidana. Sebaliknya, kekeliruan tersebut bisa berujung pada ranah administrasi selama hal tersebut murni, karena pencatatan pembukuan dan terbukti tak disertai niat penggelapan dana oleh sang pejabat yang berwenang.

Ia menjelaskan, dilihat dari sisi aturan hukum yang berlaku, setiap pejabat yang hendak menerapkan kebijakan dilindungi oleh payung hukum, yakni Undang-undang Administrasi Negara.

Untuk lebih menguatkan kedudukan pejabat dalam melaksanakan tugas, Menteri Sofyan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan aturan hukum tambahan agar pejabat tak lagi merasa terancam pengadilan dan pidana saat menggunakan anggaran.

“Pemerintah sudah buat sejumlah peraturan presiden dan instruksi presiden agar program percepatan pembangunan dapat terjamin,” kata Sofyan.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.