Pola Hidup Petani Berubah, UGM: Penguatan Kelembagaan Kunci Keswadayaan Petani

KELEMBAGAAN PETANI - Diskusi Faperta UGM di Jogja Plaza Hotel Yogyakarta, Kamis (10/12/2015). (Foto: Humas UGM)
KELEMBAGAAN PETANI – Diskusi Faperta UGM di Jogja Plaza Hotel Yogyakarta, Kamis (10/12/2015). (Foto: Humas UGM)

Gerben Nooteboom, seorang Guru Besar University of Amsterdam, menuturkan, pasca-Orde Baru, terdapat perubahan cukup signifikan dalam pola kehidupan sosial masyarakat perdesaan, khususnya di Pulau Jawa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari segi pekerjaan, gaya hidup, hingga struktur demografi.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam seminar ‘Kerentanan, Ketahanan Pangan, dan Politik Perlindungan Sosial di Indonesia’ yang diadakan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM, Kamis (10/12/2015).

“Pertanian tidak lagi menjadi mata pencarian utama masyarakat perdesaan. Banyak dari mereka yang beralih ke bidang jasa, perdagangan, atau industri. Usia para petani menjadi semakin tua, sementara generasi yang lebih muda tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani, karena dianggap sebagai pekerjaan dengan status sosial yang rendah,” ungkap Nooteboom.

Karena itu, lanjutnya, banyak angkatan kerja potensial yang memilih bermigrasi untuk bekerja. Sementara itu, warga perkotaan yang sudah dalam usia pensiun justru bermigrasi ke desa. Pergeseran ini kemudian memunculkan kesenjangan sosial di perdesaan, antara penduduk asli dan para pendatang.

“Kesenjangan ini menyebabkan banyak warga perdesaan menginginkan gaya hidup yang berbeda, hingga mereka kemudian menjual sawahnya, dan lama-kelamaan produksi pertanian pun ikut menurun,” pungkasnya.

Kelembagaan

Permasalahan petani bukan hanya lahan garap yang sempit, tapi juga pendapatan yang dirasa tidak mencukupi. Menurut Sensus Pertanian 2013 , sejumlah 47 persen petani mengaku bahwa pendapatan mereka tidak cukup.

“Pemerintah harus segera membentuk kelembagaan ekonomi baru bagi petani yang melibatkan seluruh unsur petani. Desain kelembagaan itu dengan skala besar dan jejaring korporasi,” ujar Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Jamhari, dalam diskusi ‘Mewujudkan Keswadayaan Petani Melalui Penguatan Usaha dan Kelembagaan’ di Jogja Plaza Hotel Yogyakarta, Kamis (10/12/2015).

Jamhari mengatakan, dari sebanyak 26 juta petani Indonesia, hanya 30 persen yang menjadi anggota kelompok tani. Padahal, banyak bantuan dan program yang dijalankan pemerintah melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan demikian, banyak program yang dicanangkan pemerintah tidak dirasakan sebagian besar petani.

“Selama ini, bantuan lewat kelompok tani. Padahal, hanya 30 persen saja yang jadi anggota kelompok tani,” terang Jamhari, dirilis Humas UGM.

Selain itu, sambungnya, hanya 4 persen petani yang memanfaatkan jasa koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha tani.

“Padahal , dulu ada kelembagaan petani lewat Koperasi Unit Desa, tapi kini tidak banyak yang membicarakan KUD lagi,” katanya.

Menyoal penguatan posisi tawar petani, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumberdaya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, mengatakan bahwa penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak agar petani dapat bersaing dan mandiri.

“Desain kelembagaan petani harus dibangun dengan melakukan reorganisasi kelembagaan,” tuturnya.

Penguatan kelembagaan petani, lanjutnya, dapat dilakukan dengan pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan pengembangan fasilitas permodalan perdesaan dan pasar.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.