Raperda Reklamasi Jakarta, KNTI: Pemprov DKI Tutupi Dampak Buruk Reklamasi

Martin Hadiwinata saat Konsultasi Publik Reklamasi Jakarta. (Foto: KNTI)
Martin Hadiwinata saat Konsultasi Publik Reklamasi Jakarta. (Foto: KNTI)

Jakarta, GEMA NURANI ** Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, Rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta bertentangan dan akan melanggar Hak Asasi Manusia dari nelayan tradisional dan skala kecil.

“Perampasan laut dan dampak buruk reklamasi ditutupi-tutupi Pemprov DKI Jakarta,” ujar Kepala Bidang Pengembang Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata, kepada Gema Nurani, hari ini, Sabtu (12/12/2015).

Menurutnya, pelanggaran ini terungkap dengan jelas akibat tiadanya perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan skala kecil. Padahal, Teluk Jakarta merupakan wilayah pengelolaan dari nelayan tradisional dan skala kecil sejak turun-temurun.

Ia menjelaskan, sejak 2014, Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization) bersama negara anggotanya telah menyepakati Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil (Voluntary Guidelines Securing Small Scale Fisheries/VGSSF).

Perlindungan tersebut dilakukan dari pengakuan hak akses dan memanfaatkan sumberdaya laut yang dilakukan dengan identifikasi wilayah tangkap.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pedoman sebagai upaya perlindungan dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

“Sangat jelas dari hasil penjelasan yang didapatkan dari Konsultasi Publik yang diadakan oleh Badan Legislatif Daerah DKI Jakarta pada 11 Desember 2015 tidak mengakui wilayah tangkap nelayan skala kecil,” tutur Marthin.

Raperda ini, sambungnya, jelas akan melanggar Undang-Undang Perikanan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dengan melindungi wilayah tangkap nelayan skala kecil yang memberikan hak kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah perikanan Indonesia.

Publikasi Raperda Reklamasi

Lebih lanjut, KNTI menilai, acara bertajuk penyerapan aspirasi masyarakat menjadi ajang formalitas legislasi.

“Di rezim keterbukaan informasi publik dengan berlakuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov DKI Jakarta wajib mempublikasikan Raperda  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Rencana Kawasan Strategis Pantura DKI pada media yang mudah diakses masyarakat,” tegas Marthin.

Ia melanjutkan, terbukanya Raperda tersebut penting bagi publik, terutama masyarakat terdampak, untuk mengawal proses legislasi raperda. Selain itu, rencana yang menitikberatkan pada perencanaan proyek reklamasi harus disebarluaskan ke publik secara transparan mengenai dampak dan keuntungan reklamasi bagi publik.

“Dokumen lingkungan hidup seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dipublikasikan supaya publik dapat memastikan bahwa proyek ini sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” tutur Marthin.

Pada acara konsultasi publik kemarin, tambahnya, tidak dijelaskan secara jelas mengenai fungsi revitatalisasi proyek yang selama ini digaungkan Pemprov DKI. Padahal, Teluk Jakarta merupakan muara dari 13 sungai tercemar limbah dari sungai-sungai yang ada.

“Alih-alih merevitalisasi, proyek reklamasi malah menyebabkan kumpulan limbah tidak bergerak karena aliran air laut terhalang daratan baru akibat reklamasi. Tak hanya itu, potensi banjir besar akibat reklamasi tidak dijawab secara jelas oleh narasumber, Sarawendro, yang mengatakan potensi banjir harus dipastikan mitigasinya kembali oleh pengembang, bukan Pemprov,” pungkasnya.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.