Bangun Perbatasan, UNEJ Luncurkan Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme

Penandatanganan MoU BPPK Kemenlu dan UNEJ, cikal bakal lahirnya Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme. (Foto: UNEJ)
Penandatanganan MoU BPPK Kemenlu dan UNEJ, cikal bakal lahirnya Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme. (Foto: UNEJ)

Bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemenlu), Universitas Jember (UNEJ) meluncurkan Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme.

“Kedaulatan adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI merupakan salah satu dari empat prioritas pelaksanaan kebijakan luar negeri. Kedaulatan adalah kita,” ujar Plt Kepala BPPK, Dubes Salman Al-Farisi, Senin (21/12/2015), dirilis Kementerian Luar Negeri.

Plt. Kepala BPPK menandatangani MoU antara BPPK dan UNEJ mengenai kesepakatan kerja sama penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

Menurut Salman, MoU tersebut merupakan upaya strategis bagi kedua belah pihak. Karena, kajian-kajian yang dilakukan Universitas Jember sangat dimungkinkan dijadikan dasar dalam hal pembahasan kebijakan.

“Banyak sekali persoalan perbatasan dan transnasional yang perlu diselesaikan mulai dari pencurian ikan sampai pada perdagangan manusia. Saat ini saja, ada sembilan kasus yang harus diselesaikan,” kata Salman.

Usai penandatanganan MoU, digelar diskusi ‘Manfaat Kerja Sama Internasional dalam Membangun Wilayah Perbatasan’.

Dalam diskusi, Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Damos Dumoli Agusman, menyoroti gap antara diplomasi perbatasan dengan apa yang dipahami oleh publik mengenai perbatasan itu sendiri, terutama mengenai asumsi yang keliru di publik mengenai tiga hal.

Pertama, seolah-olah pagar maritim NKRI telah tuntas. Kedua, seolah-olah Indonesia bisa menetapkan sendiri batas maritimnya. Dan ketiga, publik tidak dapat membedakan antara garis batas dengan garis klaim,” tutur Damos.

Akademisi UNEJ, Himawan Bayu Patriadi, mengatakan, isu perbatasan tidak cukup sebatas konteks wilayah fisik atau fixed physical border. Negara diminta untuk melaksanakan right to sovereignty yang lebih proaktif dengan cara menangani isu dynamic social border.

Ketua Tim Pengkaji dari PKOPD Universitas Mulawarman, Enny Fathurachmi, menceritakan kondisi di wilayah perbatasan dari sampel penelitian yang telah diteliti oleh Tim Pengkaji, meliputi Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Mahakam Utara.

“Minimnya infrastruktur di ketiga daerah tersebut menyebabkan biaya transportasi sangat tinggi, sehingga harga-harga kebutuhan pokok pun melambung,” ungkapnya.

Daulat Maritim

Sementara Perwakilan Tim Pengkaji dari PKSPL IPB, Amril Syahputra Rangkuti, mengetengahkan cita-cita Indonesia menuju Negara Maritim yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya alamnya untuk kemaslahatan bersama, tapi juga menjadi negara yang berdaulat secara maritim.

“Oleh karena itu, visi poros maritim Presiden Jokowi perlu melibatkan koordinasi lintas kementerian,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor UNEJ Moh. Hasan, menjelaskan, dalam era globalisasi, perguruan tinggi harus mampu terus meningkatkan kompetensi akademik yang ada, agar mampu bersaing.

Kegagalan dalam meningkatkan kompetensi, sambungnya, menjadi awal ketertinggalan.

“MoU ini akan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi denga Kemenlu dalam hal kajian-kajian isu-isu perbatasan dan transnasional yang sering kali menjadi sorotan,” kata Hasan.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.