Panglima TNI: Perang Berlatar Belakang Pangan dan Air di Garis Ekuator Adalah Ancaman Nyata

Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016. (Foto: Puspen TNI)
Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016. (Foto: Puspen TNI)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, ancaman nyata Bangsa Indonesia ke depan adalah berubahnya latar belakang dan lokasi konflik atau perang dari perang yang 70 persen berlatar belakang energi di wilayah Timur Tengah, berubah menjadi perang berlatar belakang pangan, energi, dan air di wilayah ekuator. Salah satunya, Indonesia.

Hal tersebut termaktub dalam ceramah Panglima TNI yang disampaikan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto berjudul ‘Memantapkan Peran TNI dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional’.

Ceramah dilakukan di hadapan 1.500 peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, bertempat di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan, Senin (7/3/2016).

Panglima TNI menjelaskan, salah satu sebab terjadinya konflik yakni perkembangan penduduk dunia yang sangat pesat. Pada 1975, jumlah penduduk dunia mencapai 4 milliar, dan berkembang menjadi 7 milliar pada 2011.

“Diprediksi akan bertambah menjadi 11 milliar pada 2035. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan energi, pangan, dan air akan semakin meningkat,” tuturnya.

Jenderal Gatot memaparkan, idealnya kapasitas bumi dihuni oleh sekitar 3- 4 milliar manusia. Dengan penambahan penduduk bumi 3 kali lipat, bisa menyebabkan standar hidup manusia menurun, karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan buruk.

Panglima TNI mengingatkan, konflik sosial yang terjadi di Indonesia tidak luput dari pengaruh campur tangan pihak luar yang memanfaatkan orang dalam, untuk direkayasa dan dibentuk opini, sehingga timbul kebencian, ketagihan bertengkar, saling tuduh, bahkan saling bunuh.

“Pihak asing tidak suka Indonesia bersatu, maju, dan menjadi negara yang besar. Seharusnya, bangsa Indonesia sadar. Dan inilah yang dinamakan proxy war,” ucapnya.

Ia berpesan, sebagai sesama aparatur pemerintah agar selalu kompak. Selain itu, melaksanakan strategi pencegahan konflik sosial kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan tindakan-tindakan terpuji.

Misalnya, menebarkan salam, menjalin silaturahmi dan persaudaraan, saling menasihati dalam kebaikan, selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam menyelesaikan setiap masalah melalui pendekatan antropologi budaya serta soft power melibatkan semua unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Hadapi Proxy War

Sebelumnya, Panglima TNI melakukan penandatanganan Pakta Pertahanan Proxy War Media dengan CEO TV BMW (Berita Mitra Warga) Media Group, Arvin Miracelova, serta sebelas Lembaga/Organisasi, di ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/2/2016).

Ia berpandangan, ancaman proxy war semakin nyata, dan dilakukan dengan langkah soft serta tidak melanggar HAM. Untuk menghadapinya, diperlukan media yang dapat berperan sebagai penyeimbang dengan biaya murah dan dapat menjangkau semua kalangan.

Proxy war berperang di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak terlihat, karena menggunakan segala macam cara, dan yang paling efektif adalah menggunakan media,” kata Jenderal Gatot.

TNI dan TV BMW bersama dengan stakeholders melakukan kegiatan program inkubasi pembinaan konten televisi dalam pemberdayaan yang berwawasan nasionalis-religius. Salah satunya melalui program tayangan ‘Pondok Cerdas Warga’, sebagai sarana masyarakat untuk pembelajaran konten positif dan mengajak masyarakat untuk membangun konten dan mengangkat potensi lokal yang edukatif.

CEO TV BMW Media Group, Arvin Miracelova, mengatakan, program Pondok Cerdas Warga bertujuan membangun konten yang mengangkat potensi lokal dan edukasi.

“Lewat program ini, nantinya warga binaan TNI akan mengangkat potensi lokal masyarakat dalam membuat konten program televisi yang diperuntukkan untuk masyarakat setempat,” ungkapnya.

Dengan adanya program ini, sambungnya, masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati pembelajaran yang penuh inovasi, sehingga secara aktif dapat membendung terjadinya Proxy War.

Kesebelas Lembaga dan organisasi yang ikut menandatangani Pakta Pertahanan Proxy War Media adalah Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil, Buqu Global, NIN Media, dan Dewan Masjid.

Selain Penandatangangan Pakta Pertahanan Proxy War Media, juga dilaksanakan MoU antara TV BMW dengan delapan Lembaga/Organisasi, yaitu Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, dan Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.