Pastikan Tidak Ada Produk Baja Selundupan, Kemendag Gandeng Bareskrim Polri dan Bea Cukai

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Kemendag)
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Kemendag)

Surabaya, GEMA NURANI ** Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memastikan para pelaku usaha produk baja untuk tidak menjual produk selundupan dan produk yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemendag pun menggandeng Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri serta Bea Cukai.

“Kemendag bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam pengawasan barang beredar di pasar,” ujar Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Widodo, Rabu (23/3/2016), di Surabaya.

Menurutnya, Kemendag juga memberikan kemudahan-kemudahan melalui penyederhanaan peraturan-peraturan yang bertujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara kondusif.

Untuk melindungi konsumen, sambungnya, sinergi pengawasan barang beredar di Surabaya digelar sebuah sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan.

Beberapa Peraturan Menteri Perdagangan diulas secara detail dan lengkap. Salah satunya, deregulasi Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Selain itu, Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang berlaku sejak 1 Oktober 2015.

“Surabaya dipilih sebagai tempat sosialisasi sinergitas peraturan di bidang baja ini karena Kota Buaya merupakan sentra produksi dan distribusi produk baja ke Indonesia bagian timur,” tutur Widodo.

Kontinu

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi sinergitas peraturan di bidang perlindungan konsumen telah dilakukan di Medan, Sumatera Utara pada 3 Maret 2016. Sinergi diharapkan mampu menuntaskan persoalan pengawasan pasar dan pencegahan serta pemberantasan produk-produk selundupan.

Untuk meningkatkan pemahaman sejumlah permendag, Ditjen PKTN bersama Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bareskrim Mabes Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berdialog dengan pengecer, distributor, subdistributor, dan agen-agen yang menjual produk baja.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat meminimalisasi ketidakpahaman tentang ketentuan mengenai SNI yang diwajibkan untuk produk baja,” ucap Widodo.

Pada 2015, kegiatan bertajuk Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Pemberantasan Penyelundupan telah diselenggarakan di sembilan tempat di Jakarta.

Widodo menambahkan, kegiatan serupa akan dilakukan tahun ini di beberapa kota lain di Indonesia.

Instruksi Presiden

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (16/3/2016) petang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan, masalah penyelundupan di Tanah Air merupakan masalah besar. Penyelundupan melemahkan daya saing, terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Lebih parah lagi, bisa mematikan industri nasional.

Praktik penyelundupan dapat bermacam rupa, di antaranya produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika, illegal fishing, dan narkoba.

“Untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” katanya.

Presiden meminta dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor. Semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.