Teknokrat, Optimisme dan Tantangan di Era Disrupsi

Sukar menampik fakta bahwa sejarah pembangunan Indonesia, sedari awal kemerdekaan hingga sekarang memang banyak didesain oleh tangan teknokrat. Dari masa ke masa, tantangan demi tantangan silih berganti, dan teknokrat selalu mendapat tempat tersendiri.

Pun demikian halnya dengan budaya zaman yang turut mempengaruhi relevansi pemikiran teknokrat. Maka, meski kerap mengundang kritik, vitalitas teknokrat sesungguhnya terletak pada emosi kolektif yang mereka hadapi, yakni optimisme masyarakat.

Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, corak perekonomian Indonesia banyak dipoles dengan sentuhan-sentuhan teknokrat. Kumpulan teknokrat ekonomi yang tergabung dalam satu lembaga think tank kepresidenan ini lantas dijuluki dengan sebutan Mafia Berkeley.

Sematan Mafia Berkeley ini beranjak dari Universitas Berkeley, California, perguruan tinggi di mana Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Muhammad Sadli mencapai puncak pengayaan akademisnya.  Di tempat itu, spektrum pemikiran ekonomi mereka menemukan pijakannya.

Widjojo Nitisastro dan kawan-kawannya ini lantas di banyak tempat dianggap sebagai motor invitasi liberalisasi ekonomi Indonesia. Karena liberalisasi ekonomi, pada awal 1970-an mahasiswa dari banyak kota-kota besar melakukan protes. Pun di masa itu, ekonomi dicanangkan sebagai panglima, dan politik mesti mengikuti arus yang ada.

Puncaknya, pada awal 1974, Malapetaka 15 Januari (Malari) pecah. Peristiwa itu dimulai dari protes atas masuknya investor Jepang ke Indonesia. Di momen itu pula presiden Soeharto makin kukuh di puncak kekuasaannya, dan oleh cendekiawan Daniel Dhakidae disebut dengan momen Orwellian.

Momen Orwellian ini, menurut Danile Dhakidae, mirip dengan situasi yang terjadi di dalam novel fiksi berjudul 1984 gubahan George Orwell.  Ketika latar kondisi politik Indonesia saat itu dipantul lewat narasi novel 1984, Daniel Dhakidae menggunakan istilah Orwellian untuk merepresentasikan prediksi George Orwell dalam novelnya.

Lalu, ketika pengaruh Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, dan kawan-kawan segenarasinya mulai pudar, Soeharto lantas mulai mengandalkan sosok B.J. Habibie. Sosok ini dianggap representatif dengan ambisi industrialiasi Indonesia, lantaran kualifikasi teknokrat B.J. Habibie sudah matang ditempa iklim teknologi industri di Jerman.

Habibie lantas menjabat sebagai Menristek selama tiga periode. Setelah itu, corak perkembangan teknologi Indonesia banyak diinisiasi oleh Habibie. Sebab di masa itu pula, terobosan teknologi banyak dilakukan. Masterpiecenya, Pesawat N-250 dirilis pada tahun 1994.

Perihal pemikiran ekonomi, B.J Habibie punya pandangannya sendiri. Suatu waktu, ketika diminta mengisi pidato peresmian berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), ia mengatakan bahwa teknologi Indonesia punya peluang menjadi salah satu tulang punggung penting bagi perekonomian Indonesia.

Habibie, waktu itu kurang lebihnya menyatakan bahwa teknologi dapat menguatkan daya saing Indonesia dalam arus persaingan global yang akan datang. Teknologi, juga membutuhkan penggunaan yang tepat, sehingga, perumusan ekonomi bisa diandalkan sejalan dengan melajunya industrialisasi ekonomi Indonesia.

Kemudian, tak sedikit akademisi yang membedah epistemik pemikiran ekonomi Habibie yang bermula dari pidato fenomenal tersebut. Ujungnya, ketika Soeharto lengser, Habibie naik menjadi presiden dan dihadapkan dengan tantangan besar berupa krisis ekonomi.

Karena latar belakangnya yang berasal dari kalangan teknokrat, pendekatannya ketika mengurai masalah perekonomian Indonesia benar-benar diuji. Spesifikasi teknis teknokratnya berbenturan dengan realitas yang tak sejalan dengan idealitas pemikiran ekonominya.

Akan tetapi, sebelum Indonesia sempat dipimpin langsung oleh seorang teknokrat, corak teknokrasi memang cukup kental. Kebijakan publik pemerintah, walaupun banyak mendapat sorotan karena adanya celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebenarnya banyak didesain oleh teknokrat ekonomi.

Menurut sosiolog Ignas Kleden, Indonesia pada masa Soeharto menggunakan core demokrasi teknokrasi. Istilah demokrasi teknokrasi ini digunakan untuk mengilustrasikan besaran peran dari para teknokrat ekonomi di masa itu.

Bagi para pengkaji ekonomi Indonesia, corak ekonomi Indonesia ini dinamai dengan istilah developmentalisme. Pengkategorisasian ini tidak hanya diinisiasi dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan, namun juga basis pemikiran sosok-sosok yang berada di belakangnya.

Developmentalisme bisa dikatakan sebagai sebuah paradigma multidisiplin mengenai perkembangan dus pembangunan negara. Sosok-sosok yang berada di belakang implementasi developmentalisme jelas ialah sosok yang punya kualifikasi sahih dalam lintasan perekonomian Indonesia.

Rasionalitas Teknokrat

Posisi teknokrat bukanlah posisi yang bisa dibilang aman dari resistensi banyak pihak. Justru posisi teknokrat dapat memunculkan protes banyak kalangan, salah satu contohnya adalah Malari 1974 yang memprotes peran Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, yang di belakangnya banyak dibantu oleh teknokrat-teknokrat ekonomi.

Selain itu, dilematisnya, posisi teknokrat ini berkaitan secara langsung relasinya dengan pemerintah. Kerja teknis yang dilakukan bukan hanya sekadar untuk melegitimasi peran pemerintah.

Bahkan juga ada sifat-sifat politis yang dikerjakan. Ini merupakan suatu bentuk simbiosis di mana nantinya peran teknokrat lebih berdampak seiring daya tawar politisnya yang secara tidak langsung menguat berkat kontribusinya.

Benjamin Higgins dalam bukunya yang berjudul Indonesia Economic Stabilization and Development menyatakan bahwa golongan teknokrasi Indonesia dibagi menjadi dua. Klasifikasi teknokrat ini, walaupun diterpa banyak kritik, memuat relevansi khusus karena konteksnya diambil dari latar sejarah.

Yang pertama menurut Higgins adalalah golongan beraliran history minded, yakni golongan yang beranggapan bahwa tugas utama pemerintah adalah melenyapkan sisa-sisa kolonialisme bagi syarat pembangunan nasional. Golongan ini menganggap bahwa modal asing hanya memperumit pengelolaan ekonomi.

Sedangkan di golongan kedua, Higgins menyebutnya dengan istilah economic minded. Pada istilah ini, mereka yang digolongkan oleh Higgins lebih condong ke arah pemikiran keterbukaan ekonomi. Selain itu golongan ini juga disebut lebih fleksibel dengan modal asing, walaupun juga peduli dengan kemandirian ekonomi masyarakat.

Jika di golongan pertama aliran history minded disebut oleh Higgins anti dengan modal asing, maka di aliran kedua, lebih fleksibel dan adaptif dengan perkembangan global. Maka tak heran jika golongan kedua ini disebut dengan kelompok pragmatis.

Uniknya, golongan kedua ini oleh Higgins disebut lebih dekat dengan karakteristik kepemimpinan seorang Mohammad Hatta. Menurut Tarli Nugroho dalam tulisannya yang berjudul Sumitro, Dawam dan LP3ES, golongan economic minded memiliki keahlian teknis yang tak terbantahkan outputnya.

Bahkan bisa disebut, mereka mengutamakan efektivitas rumusan kebijakan. Sayangnya pada era demokrasi liberal, golongan ini terabaikan karena kemelut politik yang tak berkesudahan. Hingga akhirnya di era demokrasi terpimpin golongan ini semakin ditepikan.

Meski demikian, pragmatisme teknokrat economic minded tidaklah semata-mata karena kekurangan visi. Pragmatisme teknokrat ini ada karena irisan optimisme dan batas keilmuan yang dimilikinya.

Realitas perekonomian pun juga berpengaruh besar pada sentuhan teknis mereka. Setidaknya keunggulan teknis mereka, juga diiringi oleh apa yang disebut oleh Ignas Kleden dalam tulisannya yang berjudul Model Rasionalitas Teknokrasi sebagai sebuah rasionalitas tujuan.

Rasionalitas tujuan teknokrat, menurut Ignas Kleden memiliki daya dorong dalam melakukan kuasa teknisnya. Dalam tulisan tersebut, Ignas Kleden juga mengatakan bahwa seorang teknokrat tidak bisa dilepaskan dari kuasa komando baik dari sektor umum maupun sektor swasta.

Peran teknokrat dalam sistem memang mampu berbicara banyak. Namun keterwakilan mereka terkadang memang perlu dibaca kembali. Di suatu waktu, ada kala di mana peran mereka membutuhkan optimisme yang lahir dari representasi kebutuhan khalayak umum.

Oleh karena itu gerak dan daya desak teknokrat tidak hanya lahir dari government needs, namun juga kepentingan publik. Jika tidak, pragmatisme kebijakan teknokrat, hanya akan berakhir mewujud aktualisasi keahlian belaka.

Optimisme Baru

Hari-hari ini kita semakin disesaki dengan tumpah ruahnya informasi yang meluber karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Otomasi industri juga memunculkan era baru yang bernama disrupsi.

Di era seperti sekarang, ritme gerak masyarakat seperti berkesinambungan dengan kemajuan teknologi. Ada hal-hal yang patut dibenahi dari tren seperti ini. Maka, teknokrat memiliki pekerjaan rumah besar, demi menciptakan optimisme baru di tengah masyarakat. Rasionalitas tujuan mereka, setidaknya perlu direkonstruksi ulang lewat realitas termutakhir.

Kondisi terkini, kohesi sosial masyarakat bahkan bisa terpolarisasi hanya karena sebuah platform media sosial. Perkembangan teknologi informasi, seperti buah simalakama bagi masyarakat. Walaupun memang harus diakui, persaingan global membutuhkan awareness ihwal teknologi, pada era disrupsi ini, ada hal-hal yang perlu diprevensi.

Mengenai disrupsi, Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu yang lalu menulis opini apik berjudul Pemerintahan di era Disrupsi di harian kompas. Tulisan itu sedikit banyak menggambarkan kebutuhan pemerintah, terutama birokrasi menghadapi era disrupsi.

Seorang teknokrat seperti Chatib Basri misalnya, memang perlu memberi suntikan gagasan sebagaimana opini yang ia tulis di Kompas. Lewat gagasan yang adaptif, teknokrat, meski kadangkala tidak terlibat langsung sehari-hari dengan perumusan kebijakan, dapat berkontribusi lewat rasionalitas tujuan yang dimilikinya.

Sumbangsih dari teknokrat seperti ini, sifatnya seperti dua sisi mata koin yang berdampingan. Di satu sisi ia berfungsi di luar sistem yang sudah berjalan, namun di sisi lain, ia dapat membangun optimisme bagi masyarakat. Dengan begitu, setiap individu memiliki peran positifnya masing-masing tanpa kehilangan sikap otentiknya.

Sebagaimana Chatib Basri, seorang profesor dari Amerika Serikat bernama Steven Pinker melakukan hal yang kurang lebih sama. Steven Pinker menulis buku tebal berjudul Enlightenment Now. Bukunya direkomendasikan langsung oleh konglomerat global Bill Gates.

Buku ini ditulis ketika masyarakat di sebuah negeri adidaya, seperti Amerika Serikat tengah dirundung distopia akut. Pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh presiden Donald Trump, sosok yang tak henti-henti menebar kontroversi, terus menebar gemuruh politik yang dangkal dan mengkhawatirkan.

Melihat kondisi seperti itu, dalam Buku Enlightenment Now, Steven Pinker menyebarkan optimisme teknokrasi yang selama ini digerus dengan kedangkalan retorika Donald Trump. Argumentasinya dibangun lewat gagasan bahwa pencerahan punya tempat penting di era disrupsi seperti sekarang.

Ia juga mengumandangkan pentingnya menggunakan akal budi di era disrupsi. Menurutnya, dengan terus berpijak pada akal budi sebagaimana yang ia sampaikan, setidaknya pesimisme bisa ditinggalkan. Penjelasannya juga tak terlepas dari pengaruh pemikir-pemikir era pencerahan seperti Kant, Hume, Adam Smith, Locke, dan Montesquieu.

Walaupun sering bergulat dengan bidang psikologi, bukan berarti ia tidak bisa menjelaskan masalah di luar itu lewat disiplin ilmu yang lain. Buku tersebut dapat membuktikan bahwa Steven Pinker bisa memberi stimulus keilmuan yang segar ihwal kesejahteraan, teknologi,  kesehatan ataupun soal-soal sosial-politik.

Dengan landasan pemikirannya mengenai pencerahan, ia membagikan rasionalitas tujuan yang dimilikinya, beserta konkretisasi angka dan grafik yang disertakan. Optimismenya juga berangkat dari data-data yang valid. Ia menjelaskan dengan karakter khas dari seorang teknokrat yang futuristik.

Akan tetapi terlepas dari pemikiran Steven Pinker ataupun Chatib Basri, banyaknya problematika sosial dunia sekarang ini, membuat teknokrat tidak lagi berkutat pada oligarki keahlian. Sebab, persoalan masyarakat semakin meluas, dan sentralisasi keahlian dapat mensimplifikasikan masalah dalam satu garis generalisasi.

Corak teknis yang dimiliki mereka, setidaknya dapat disampaikan tanpa menunggu aktualisasi dari dalam sistem ataupun struktur. Upaya seperti ini bisa membuka peluang penerimaan teknokrat dalam skala yang lebih luas. Alhasil optimisme dalam pembacaan mereka lebih terasa tanpa sekat-sekat formal birokratis.

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Taufik Nandito

Jurnalis lepas. Berdomisili di Solo. Berminat pada kajian ekonomi-politik. Biasa menulis dan mengarsip isu-isu urban dan pedesaan.