Naiknya Harga BBM: Kecerobohan Pemerintah SBY-Boediono
Tinggal hitungan tiga hari ke depan, atau kurang lebih 72 jam lagi, Pemerintahan SBY akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski rencana itu masih alot dibahas di Senayan, akan tetapi kebijakan tidak populer karena akan berimbas kepada Masyarakat Kelas Tiga itu tetap keukeuh dipertahankan Pemerintah, didukung sebagian Partai Koalisi.
Dengan berdalih pada naiknya harga minyak dunia dan tidak tepatnya subsidi bagi warga miskin masih menjadi senjata ampuh Pemerintah untuk mendapat ‘belas kasihan’ dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintahan. Tak lain karena kondisi masyarakat Indonesia memang sebagian besar tergolong miskin. Aneh, penguasa meminta untuk dikasihani rakyatnya, yang miskin pula.
Iming-iming BLT
Benar. Dengan pengurangan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM itu, masyarakat dengan ekonomi tak mampu tidak lagi bisa mendapatkan subsidi BBM yang menggila. Karena pemerintah telah mempersiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai ‘iming-iming” kepada warga miskin yang ‘dikuasainya’. Persoalannya, harga BBM yang naik sudah sangat jelas dijadikan dasar bagi para cukong untuk menaikkan komuditas bisnis yang mereka kuasai.
Biaya transportasi yang membengkak lah, suku cadang yang ikutan naik lah, tarif parkir yang tak mau ketinggalan naik lah, kuli angkut yang merengek minta naik upahnya lah dan lusinan lagi. Masih banyak jurus lain yang bisa digunakan para cukong bila hanya untuk menaikkan harga komoditas dagangnya.
Lalu apa artinya ‘iming-iming’ BLT (dihaluskan pemerintah dengan sebutan kompensasi) bagi warga miskin yang hanya sebesar Rp 150 ribu per bulan itu. Angka yang terlalu kecil jika dibading dengan melonjaknya semua harga kebutuhan sehari-hari, termasuk harga gas elpiji 3 kg yang bersubsidi itu.
Tidak perlu Ekonom sekelas Kwik Kian Gie atau Sri Mulyani untuk menerawang iming-iming BLT Rp 150 ribu terhadap kelayakan hidup rakyat miskin Indonesia. Mereka yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL) atau tukang bakso asal Wonogiri lulusan SMP pun juga sangat tahu sejauh mana uang sebesar Rp 150 ribu bisa memberi arti bagi keluarga; jika harga bensin dan solar saja dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter.
Pemerintahan SBY-Boediono yang Ceroboh
Ya, dengan kebijakan yang mengundang reaksi di penjuru tanah air itu, Pemerintahan SBY-Boediono bisa saja mendapat predikat dari pendukungnya sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko. Terlebih di tengah citra Partai Demokrat binaannya yang semakin ambruk sembilan bulan terakhir.
Sayangnya, saat ini SBY bukan lagi hanya milik pendukungnya saja. SBY diposisikan sebagai milik rakyat Indonesia, termasuk mereka yang terpaksa. Artinya, setiap kebijakan Pemerintahan SBY harus didasari dengan kecermatan untuk kemudian hari. Karena, cermat berbeda dengan tidak berani mengambil risiko. Sedangkan terlalu berani menantang risiko justru dekat dengan ceroboh.
Bagaimana tidak? Setiap kenaikan harga BBM bisa dipastikan timbul gejolak di tengah masyarakat. Dan cost untuk mengatasi gejolak berkepanjangan itu sendiri tidaklah murah. Meski pun tidak bisa disamakan antara mengelola negara den lembaga bisnis.
Mestinya, SBY dan ‘dukun-dukun’ di bawahnya bisa memberikan solusi selain kenaikan harga BBM. Bisa saja dengan pelarangan bagi kaum kaya untuk tidak mengkonsumsi premium bersubsidi. Atau disertai dengan pembatasan secara radikal masuknya produk otomotif yang memang paling banyak konsumsi BBM-nya.
Apakah itu sulit? Jelas, karena berhubungan langsung dengan pemilik uang, bahkan raksasa modal. Dan Pemerintahan SBY-Boediono lebih takut pada orang kaya dibanding kaum miskin. Maka opsi serupa tidak pernah dianggap mungkin. Dan the best choice adalah menaikkan harga BBM.
Akhirnya, logika terlalu mudah bagi seorang pemimpin negara yang menaikkan harga karena penyesuaian pasar. Dan yang jelas, negara bukanlah lembaga bisnis.
