GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Danang Munandar

Refleksi Kemerdekaan: Politisi Dulu dan Kini

By

Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com

Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com

Memperingati kemerdekaan yang rutin dilaksanakan pada bulan Agustus mengingatkan kita pada kiprah para pejuang kemerdekaan. Memproklamasikan berdirinya sebuah negara-bangsa merupakan serentetan perjuangan yang digelorakan oleh para politisi pribumi kala itu.

Mereka bergerak dalam ranah politik untuk sebuah tujuan mulia, yakni memerdekakan bangsanya. Dibandingkan politisi sekarang, kiprah politisi kita pada masa lampau tentu sangat berbeda, baik pribadi, kapasitas intelektual, kehidupan, maupun kontribusinya bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Kualifikasi Politisi Tempo Dulu

Dari sisi kapasitas intelektual, politisi kita tempo dulu tentu sangat mumpuni, apalagi seukuran zamannya. Mereka umumnya adalah orang-orang terdidik yang sudah menempuh jenjang pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Ada yang lulusan pereguruan tinggi dalam negeri, seperti Soekarno (lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng atau yang sekarang menjadi ITB), dan banyak juga yang lulusan perguruan tinggi luar negeri (baca: Belanda) seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan malaka, dan masih banyak lagi.

Selain menguasai didiplin ilmu yang dipelajari, kemampuan dalam bidang social-kemasyarakatan serta ideologi dan politik patut mendapat acungan jempol. Rata-rata mereka adalah kutu buku, yang menyibukkan hari-harinya dengan membaca berbagai literatur. Kemampuan bahasa asingnya juga sangat memadai. Bahasa Belanda dan Inggris sudah menjadi bahasa yang sudah pasti dikuasai, selain bahasa asing lain, seperti Arab, Jerman, Rusia, Prancis, dan Jepang.

Kemampuan intelektual serta dedikasi yang tinggi diaplikasikan dalam bentuk pendidikan politik bagi rakyat pribumi dengan berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan di media massa, agitasi, konsolidasi, maupun pendidikan formal di lembaga pendidikan yang ada waktu itu. Langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh ini cukup berhasil dan bisa membuka mata rakyat akan hak-hak terhadap bangsanya sendiri.

Beberapa organisasi massa bermunculan, baik yang berideologi agama (baca: Islam), nasionalis, sosialis, atau pun komunis. Organisasi ini pun berkembang melebar dengan cabang di daerah-daerah yang diikuti oleh bertambahnya jumlah anggota.

Di dalam politik praktis, para pejuang kemerdekaan membentuk partai politik dan melakukan serangkaian manuver politik. Langkah politik yang dilancarkan, ada yang bersifat kooperatif, namun ada juga yang bersifat nonkooperatif. Yang bersifat kooperatif masuk dalam parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda (baca: volksraad). Mereka menjalin hubungan dengan kaum kolonial; terus mengupayakan hak-hak kaum pribumi. Sementara yang berhaluan nonkooperatif tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan sering menolak tawaran atau pun kerja sama dari Pemerintah Hindia Belanda.

Perkaderan Simultan

Kemunculan partai politik yang secara terang-terangan menuntut Indonesia merdeka membuat gerah pemerintah Hindia Belanda. Namun, bagi rakyat pribumi, terutama elite politik tanah air, semakin menambah semangat dalam upaya memerdekakan bangsanya.

Partai politik, baik yang berideologi nasionalis, agama, maupun komunis semakin bergeliat dalam menguatkan jaringannya serta membangun basis massa. Proses perkaderan juga dilakukan secara simultan oleh mereka.

Kondisi partai politik atau organisasi massa yang cenderung dinamis juga membuat terjadinya konflik internal, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik. Sarekat Islam (SI) sempat terpecah menjadi dua kubu, yakni SI putih dan SI merah. Hal ini juga terjadi ketika menjadi partai politik. PSI juga mengalami perpecahan. Ada PSI penyadar yang merupakan kelompoknya Haji Agus Salim, dan PSI Hijrah kelompoknya Kartosuwiryo.

Di samping itu, juga terjadi pasang surut kehidupan partai politik yang ada. Ada yang bubar kemudian hidup lagi, dan ada juga yang berganti nama. Hal ini dikarenakan tokoh-tokohnya dipenjara atau diasingkan oleh pihak pemerintah kolonial, seperti yang terjadi pada Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kiprah politisi sebelum kemerdekaan patut kita apresiasi dan menjadi contoh serta pembelajaran bagi politisi sekarang yang banyak terjebak pragmatisme. Memperingati kemerdekaan bukan sebatas seremonial, tapi perlu senantiasa belajar dari para pejuang kemerdekaan yang notabene para politisi dalam melakukan kerja politik untuk memerdekakan bangsanya.

Refleksi Kemerdekaan: Jembatan Emas Setelah 68 Tahun

By

Ilustrasi Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ala Google/plentiswae.wordpress.com

Ilustrasi Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ala Google/plentiswae.wordpress.com

Tidak terasa, sudah 68 tahun usia republik ini. Berbagai haru biru mewarnai perjalanan bangsa dalam menapaki kehidupan, dibarengi pergantian iklim politik serta rezim yang silih berganti. Namun tampaknya, Indonesia masih dirundung kegalauan.

Menjadi sebuah bangsa yang merdeka adalah harapan para pendiri bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu terukir dalam pembukaan konstitusi; sebuah rumusan yang secara tidak langsung menyangkut konsepsi masa depan bangsa kita.

Sebagai bangsa yang besar dan memperoleh kemerdekaan dengan keringat sendiri, Indonesia mempunyai modal besar untuk maju, tidak sekadar sebagai Macan Asia, tapi juga dalam percaturan dunia internasional. Dibandingkan dengan negara lain yang memperoleh kemerdekaan karena pemberian penjajahnya, negara ini mendapatkan kemerdekaan hasil keringat perjuangan, serta olah pikir para pejuang bangsa, baik secara diplomasi, politik, maupun angkat senjata.

Perjuangan Kemerdekaan Bertabur Tokoh Berdedikasi

Kalau kita melihat perjalanan perjuangan anak bangsa dalam mendirikan bangsa tentu sangat membanggakan. Terlebih bila dibandingkan dengan perilaku penerusnya sekarang ini. Para pendiri bangsa merupakan pemikir dan tokoh intelektual yang kenyang ilmu pengetahuan serta berbagai pergulatan pemikiran. Kalau seandainya mereka mau bersikap pragmatis tentu mereka akan mendapatkan segala fasilitas dari pemerintah kolonial. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat serta spirit para tokoh untuk memerdekakan bangsanya.

Para pejuang bangsa bergerak lebih terarah setelah memasuki abad ke-20 di mana mereka banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, bahkan beberapa di antaranya adalah alumnus perguruan tinggi di Belanda yang sudah aktif menyuarakan kemerdekaan sejak masih menempuh studi.

Pergulatan ide, wacana, serta pengetahuan kemudian mengkristal menjadi sebuah gerakan, baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Beberapa di antaranya mendirikan organisasi massa atau pun partai politik sebagai wadah perjuangan. Dan bukan perkara mudah berkecimpung dalam ranah politik yang mempunyai haluan berseberangan dengan pemerintah kolonial. Sehingga penangkapan dan penjara menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Perjuangan yang tidak kenal lelah terhadap kemerdekaan serta upaya untuk membangun bangsa sendiri akhirnya menuai hasil. Ditambah lagi kondisi dunia internasional yang dilanda perang di mana-mana serta perlawanan negara jajahan atas kolonialisme dan imperalisme di berbagai belahan dunia turut mempengaruhi dan berdampak pada kondisi politik tanah air. Kekalahan Belanda atas Jepang kemudian disusul kekalahan Jepang atas Sekutu di satu sisi, menguntungkan perjuangan bangsa.

Titik klimaksnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai tokoh sentralnya. Sebuah deklarasi atas berdirinya sebuah negara yang membentang di sekitar khatulistiwa, di mana karena kekayaan alamnya selalu menjadi incaran kaum kolonialis dan imperialis.

Jembatan Emas yang Tak Kunjung Sesuai Harapan

Sejak awal, Soekarno sudah mengatakan bahwa merdeka adalah sebuah jembatan, bahkan jembatan emas. Di seberang jembatan itu akan diperbaiki dan dilengkapi serta dibangun bangsa ini menjadi lebih baik.

Setelah 68 tahun di seberang jembatan, tampaknya harapan para pendiri bangsa belumlah terwujud. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk merealisaikan hal itu, terutama bagi para pemimpin dan politisi yang mempunyai berbagai otoritas dan kewenangan.

Kolonialisme dan imperalisme yang dahulu ditentang dan dihapus dari negeri ini ternyata kini menjelma kembali dalam bentuknya yang lain.

Memilih Calon Presiden Bervisi Maritim

By

Kejayaan Maritim Nusantara/berdikarionline.com

Kejayaan Maritim Nusantara/berdikarionline.com

Perhelatan mencari presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 terasa hangat diperbincangkan publik. Rakyat mendambakan seorang pemimpin yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaan negeri yang wilayahnya dulu lebih dikenal dengan Nusantara.

Bukan perkara mudah menjadi presiden di sebuah negara dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual yang tinggi untuk menyelesaikan segala karut marut persoalan bangsa.

Untuk memimpin sebuah negara yang dulunya lebih dikenal dengan Nusantara ini dibutuhkan seseorang yang kuat, tegas, dan berani. Di samping itu, ia harus memiliki kapasitas memadai sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahaan. Selain juga mempunyai visi jauh ke depan.

Nusantara dan Maritim

Pada awal berdirinya, para pendiri bangsa memilih Negara Kesatuan sebagai bentuknya. Wilayah yang begitu luas dengan kondisi geografis beragam medan tentu bukan perkara mudah untuk dipersatukan di bawah kendali Jakarta. Belum lagi tipikal penduduknya yang beraneka ragam, baik itu suku, bahasa, agama, serta adat-istiadat. Keragaman ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi potensi bagi kemajuan bangsa, tapi sebaliknya kalau salah kelola maka akan menimbulkan masalah.

Tak ayal kalau Indonesia merupakan negara besar dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Dan kita tidak bisa menyamakan negara ini dengan negara lain dalam segala hal, karena memang itu tidak selevel, baik penduduk, geografi, maupun kekayaan alamnya.

Wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua sebenarnya lebih meneguhkan Indonesia sebagai negeri maritim dengan ribuan pulau-pulau yang tersebar. Dan istilah Nusantara itu pun  sebenarnya menggambaran akan hal itu.

Nusantara yang kini menjadi sebuah nationale staat (negara bangsa) pantas mendapatkan kejayaan sebagaimana dahulu juga pernah ditorehkan dalam sejarah oleh nenek moyang kita. Majapahit dan Sriwijaya barangkali adalah gambaran bagaimana Nusantara pernah meraih kejayaannya dalam bentuk nationale staat.

Maritim Sejahterakan Rakyat

Saat ini dan masa mendatang, bagi Nusantara yang kini lebih populer dengan Indonesia, pantas berjaya kembali dengan modal kekayaan alam serta sumber daya manusianya. Elite negeri mempunyai peranan besar untuk mewujudkan hal itu, terutama pemimpinnya.

Dalam rangka menuju kejayaan Nusantara sebagai sebuah nationale staat, Indonesia membutuhkan pemimpin visioner dengan karakter kuat, yang senantisa berada terdepan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya sekalipun untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu, juga senantiasa memberikan panutan dan contoh yang baik sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi rakyatnya.

Menggabungkan segala kekuatan yang ada di negeri ini, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta seluruh potensi yang ada, merupakan upaya yang harus dilakukan bangsa ini. Sebagai Negara Maritim dengan potensi laut yang besar, ditambah dengan potensi darat sebagai negara agraris yang beriklim tropis, semestinya bisa bersinergi menjadi sebuah kekuatan besar.

Pemilu Presiden 2014 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin bangsa (baca: presiden dan wakil presiden) yang mempunyai ‘daya linuwih’ sehingga bisa mengantarkan Indonesia menuju kejayaan. Artinya, rakyat hidup sejahtera serta negaranya kuat sentosa dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Mengangkat harkat martabat bangsa adalah agenda penting dari presiden terpilih nantinya.

 

Menggarap Pemilih Pemula dengan Efektif

By

Pemilih Pemula/pemilihpemula.com

Pemilih Pemula/pemilihpemula.com

Pemilih merupakan faktor penentu dalam pemilu. Satu suara dalam sistem pemilu yang menerapkan one man one vote one value sangatlah berharga. Pemilih yang terdaftar memiliki suara serta dapat menyalurkannya. Dari jumlah keseluruhan pemilih yang ada, pemilih pemula bisa menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilu.

Bagi peserta pemilu, pemilih pemula sebenarnya merupakan potensi besar yang patut dipertimbangkan untuk meraup raihan suara. Dengan jumlah lumayan banyak, paling tidak, sekitar 50 juta pemilih pemula akan menyalurkan suaranya dalam pemilu. Sikap politik mereka relatif rasional serta mengesampingkan faktor primordialis, seperti suku,agama, dan ras.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta akes informasi yang lebih cepat, karena rata-rata mereka pelajar dan mahasiswa, pola pikir mereka tentu lebih kritis dan obyektif dalam melihat permasalahan yang ada. Di samping itu, pemilih pemula masih berpikiran bersih ketika menyalurkan sikap politiknya. Meski demikian, dengan usia yang masih muda tentu berpengaruh pada sikap mereka yang masih labil.

Jumlah yang besar merupakan ladang garap potensial, baik bagi partai politik, caleg, dan capres untuk meningkatkan elektabilitas. Kalau partai politik bisa menggarap ini, misalnya separuh saja, maka pemilu sudah bisa dimenangkan.

Bagi partai politik, pemilih pemula sangat penting untuk dicermati dan dikelola secara kreatif sehingga diharapkan bisa menambah basis massa. Hal ini bisa dilakukan menggunakan media sosial serta sosialisasi yang menyenangkan. Perlu ditumbuhkan kesan bahwa politik itu fun dan gaul, serta tidak menyebalkan. Partai politik yang bisa mendapat simpati dari pemilih pemula nantinya akan memenangi pemilu.

Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu, keberadaan pemilih pemula bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas pemilu. Kalau dikelola dengan baik maka keberadaan mereka akan meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, kalau tidak hati-hati, bisa jadi pemilih pemula akan apatis terhadap politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilih Pemula adalah Pemimpin Masa Depan

Selain sebagai pihak yang menyalurkan pilihannya dalam pemilu, pemilih pemula juga merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengisi jabatan-jabatan politik. Bagi yang berorientasi politik, nantinya mereka juga akan menjadi peserta pemilu dan berpolitik praktis. Hal ini perlu dipersiapkan sejak dini untuk mandapatkan hasil yang bagus.

Oleh karena itu, pemilih pemula tidak sebatas obyek dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih maupun meningkatkan perolehan suara, tapi perlu dibina dan diarahkan bagaimana berpolitik yang benar. Partai politik dan pemerintah hendaknya melakukan pendidikan politik bagi generasi muda.

Generasi muda adalah harapan bangsa yang harus dikelola dan dididik dengan baik, salah satunya melalui pendidikan politik. Pendidikan formal, baik di sekolah maupun kampus tidak cukup untuk menjadikan generasi kita menjadi matang. Terlebih untuk soal politik. Dan politik bukan hanya urusan memilih dan dipilih dalam pemilu, tapi lebih daripada itu. Bahkan teori klasik Aristoteles menyebut bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Untuk mewujudkan bangsa yang maju diperlukan generasi yang kuat baik secara fisik maupun mental dengan menumbuhkan karakter yang baik. Membangun karakter juga merupakan agenda politik. Masa depan bangsa dan negara ada pada mereka yang saat ini masih menjadi pemilih pemula.

 

Capres-Cawapres dan Pembelajaran Demokrasi

By

Wiranto-HT/sindikasi.net

Wiranto-HT/sindikasi.net

Mendekati Pemilu Presiden 2014, bermunculan beberapa nama kandidat yang akan maju dalam perhelatan tersebut. Partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden juga sudah mulai menimang-nimang ‘jagonya’.

Beberapa partai politik bahkan sudah secara resmi mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, namun ada juga yang masih gamang. Kegamangan partai politik tersebut bisa jadi karena tidak percaya diri dengan perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif, atau pun elektabilitas ketua umumnya yang rendah.

Pada momentum pilpres kali ini, partai politik tampaknya berusaha untuk mencalonkan capres dari internal partai. Bahkan baik capres maupun cawapres semuanya dari internal partai.

Satu-satunya partai politik yang sudah mendeklarasikan capres dan cawapres dari internalnya adalah Partai Hanura dengan mengusung dua orang fungsionaris mereka sebagai capres dan cawapres, yakni Wiranto (Ketua Umum) dan Hary Tanoesoedibjo (Ketua Bappilu).

Pembelajaran Demokrasi

Langkah Hanura, di satu sisi, dianggap berani dan terlalu percaya diri. Namun, di sisi lain, bisa menjadi pembelajaran demokrasi kita, terutama kesiapan partai politik terhadap kader yang ditawarkan kepada publik untuk dipilih menjadi pimpinan nasional, sehingga dapat menjadi pendidikan politik rakyat.

Manuver politik Hanura ternyata memancing gereget partai politik lain untuk mengikuti hal yang sama. Partai Golkar misalnya, yang mengusung Ketua Umumnya Aburizal Bakri, saat ini mulai mewacanakan akan mengusung cawapres dari internal Golkar.

Sementara Partai Demokrat, yang belum punya kandidat presiden karena ketua umumnya (SBY) sudah tidak bisa dicalonkan lagi, saat ini sedang disibukkan dengan pelaksanaan konvensi. Dan beberapa nama dari internal partai pun digadang-gadang sebagai capresnya.

Rekrutmen Kepemimpinan Nasional oleh Parpol

Diusungnya kandidat capres dan cawapres dari internal partai sebenarnya punya dampak positif baik bagi partai politik yang bersangkutan maupun perkembangan demokrasi itu sendiri. Parpol sudah mulai menunjukkan peranannya; rekrutmen kepemimpinan nasional.

Terlebih, dalam konstitusi kita (baca: UUD ) dijelaskan bahwa pasangan capres dan cawapres diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Hal ini menutup kemungkinan adanya calon independen (perseorangan). Sehingga hanya dari partai politiklah kandidat presiden dan wakil presiden akan muncul.

Partai politik tentu mempersiapkan orang nomor satu yang akan diajukan, yakni ketua umumnya. Atau paling tidak, elite partai yang dirasa bisa merepresentasikan partainya. Di samping itu, bagi partai politik yang sudah dengan serius mengajukan capres dan cawapres lebih awal akan berdampak pada pemilu legislatif. Kalau elektabilitas capres dan cawapresnya tinggi maka dengan sendirinya perolehan partainya dalam pemilu legislatif pun akan tinggi.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah mengenai persyaratan dari partai untuk bisa mencalonkan. Undang-Undang Pemilu Presiden saat ini masih dalam pembahasan dan deadlock terkait ambang batas partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Kalau mengacu persayaratan yang lalu (baca: UU No 42 tahun 2008) maka syaratnya, partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara pemilu legislatif sekurang-kurangnya 25 persen atau perolehan kursi di DPR sekurang-kurangnya 20 persen. Hal ini bisa menutup peluang partai politik dengan perolehan suara yang tidak seberapa.

Langkah partai politik untuk mencalonkan kadernya sendiri patut diapresiasi. Dan memang kalau seseorang akan menjadi pemimpin negeri atau politisi salurannya adalah partai politik.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana