GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Dian Chandra Buana

Kenaikan BBM dan Negara Kesejahteraan Indonesia

By

Negara Kesejahteraan Indonesia

Seorang penarik becak: potret Negara Kesejahteraan Indonesia

Isu kenaikan BBM beriring BLT serta serangan impor besar-besaran, memaksa negeri ini untuk berpikir kembali tantang kebenaran Negara Kesejahteraan Indonesia. Tumpang-tindih persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan political will konsisten dan pro-rakyat.

Para pendiri Republik ini telah sepakat bahwa tujuan sentral negara pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan segenap rakyatnya. Maka ketika Republik lahir, para pendirinya sepakat pula bahwa salah satu tugas pokok yang harus diperjuangkan bersama-sama adalah mewujudkan sebuah Negara Kesejahteraan. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahfud MD mengungkapkan, sejak didirikan pada 17 Agustus 1945, konsep yang dipakai oleh negara Indonesia adalah konsep Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari Dasar Negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia. Membangun kesejahteraan umum adalah inti dari keadilan. Oleh karena itu, tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa Indonesia, berdasarkan Pancasila, menganut konsep Negara Kesejahteraan.

Ide dasar Negara Kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

Potret Kesejahteraan di Indonesia

Korupsi yang selama ini telah memiskinkan masyarakat jelas menjadi penghambat dalam mencapai kesejahteraan. Perbuatan itu pun telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Transparency International memberikan laporan, terkait dengan penyuapan pejabat publik, suap dalam pengadaan sarana publik, penggelapan dana publik, serta kekuatan dan efektivitas upaya sektor publik dan anti-korupsi di negara-negara seluruh dunia. Indonesia menempati urutan ke-100 dari 182 negara terkorup di dunia dengan skor 3.

Kemudian data yang disampaikan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2011, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara yang dikajinya di Asia Pasifik. Dalam survei tersebut, Indonesia mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan hasil survei pada September 2011 tentang jumlah rakyat miskn di Indonesia. BPS mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Negara Kesejahteraan Tanpa Instrumen

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, pembangunan nasional harus berdasarkan semangat kebersamaan dan atas kekeluargaan, bahwa ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’.

Sri Edi Swasono mengungkapkan, pembangunan nasional seharusnya sebagai proses pemberdayaan terhadap rakyat miskin, karena pembangunan membentuk polarisasi ekonomi, kemudian mentransformasi diri menjadi proses polarisasi sosial, sehingga peran pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi mutlak diperlukan agar yang miskin tidak bertambah miskin.

Tetapi, masalah yang muncul kemudian adalah proses penyusunan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diamanahkan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak mempunyai instrumen/pelaksana karena setelah amandemen UUD 1945, GBHN dihapus.

Aidul Fitriciada, seorang pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan bahwa setelah adanya penambahan pada ayat (4), dicantumkannya ‘efisiensi berkeadilan’ sebenarnya merupakan dua konsep yang bertolak belakang. Konsep ‘efisiensi’ dalam konteks neo-liberalisme mengandung implikasi, diantaranya bagi kebijakan privatisasi bagi perusahaan negara dan sebagai upaya untuk menghentikan segala bentuk intervensi negara dalam perekonomian.

Ketiadaan GBHN menunjukkan bahwa negara tidak dapat melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Intervensi negara diperlukan agar pembangunan yang terjadi sekarang tidak lagi dibangun melalui mesin-mesin globalisasi dengan kepentingan pemilik modal (private sector) yang kemudian mengantagoniskan masyarakat sipil dan menyebabkan krisis.

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat instrumen dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945 (GBHN) bersama-sama dengan pemerintah. Itu pun jika kita tidak menjual mimpi dan harapan akan kesejahteraan kepada perusahaan transnasional. Itu pun jika mimpi tentang kesejahteraan para pendiri bangsa dan 220 juta rakyat Indonesia memang layak untuk diperjuangkan.

Melupakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

By

Bumi cukup memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang manusia yang serakah.

Mahatma Gandhi

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan UU terakhir yang berlaku saat ini. UU ini diharapkan mampu menjawab persoalan lingkungan, mengingat persoalan lingkungan ke depan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi dan semakin terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat/lokal ketika berhadapan dengan korporasi besar. Tetapi hingga saat ini (19 bulan sejak UU PPLH disahkan) belum ada satu pun peraturan pelaksana yang diundangkan. Padahal UU PPLH mengamanatkan maksimal satu tahun harus sudah ada peraturan pelaksana. Kondisi ini jelas akan memperlemah aktualisasi penegakan hukum lingkungan hidup secara efektif. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana (PP, Perpres) UU ini tidak mungkin dapat memberi implikasi nyata pada persoalan lingkungan.

Landasan hukum yang dipakai dalam UU PPLH yang mendasar adalah pasal 28H ayat 1 yang mengadopsi ketentuan dalam konvenan hak asasi manusia (HAM) tentang hak mendapat lingkungan yang baik dan pasal 33 ayat 1 berbicara tentang prinsip demokrasi ekonomi Indonesia. Maka jika menggunakan kedua pasal tersebut sebagai sandaran hukumnya maka minimal ada dua hal penting yang harus menjadi titik tekannya, yaitu penguatan hak masyarakat sipil (meningkatnya partisipasi masyarakat) dan tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berbicara konsistensi antara kedua prinsip tersebut di atas dengan materi yang terdapat dalam UU PPLH ini, terdapat beberapa ketentuan yang tidak konsisten. Berikut adalah beberapa pasal tersebut, pasal 26 ayat (2) “Bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.” Dalam pasal ini tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian pasal 26 ayat (4), “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.” Pasal ini juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan. Bagaimana prosedur mengajukan keberatan masyarakat yang menolak dokumen amdal tersebut?

Kemudian dalam pasal 66, ”Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Dalam penjelasan pasal ini berbunyi, “Bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” Pasal ini seharusnya tidak perlu dicantumkan karena janji dalam pasal ini berlawanan dengan kemandirian peradilan, di mana setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam proses persidangan.

Dalam pasal 92 ayat (3), “Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

  1. Berbentuk badan hukum
  2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
  3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

Dalam pasal ini, hak organisasi lingkungan hidup dikebiri sehingga hak organisasi lingkungan menjadi sulit karena adanya persyaratan yang memberatkan. Tidak dicantumkannya hak-hak organisasi masyarakat dan pondok pesantren lainnya juga memperlemah hak gugatan sengketa lingkungan. Padahal persoalan lingkungan hidup adalah persoalan bersama dan harus ditanggung bersama oleh setiap komponen bangsa.

Kemudian dalam pasal 15, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, danatau program.” Tidak adanya pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari sebuah kewajiban. Ketentuan tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya.

Kearifan Lokal dan Prinsip Keadilan
UU PPLH belum bisa dikatakan menjadi UU/peraturan yang baik dalam mewujudkan visi ideologisnya. Tidak adanya keserempakan antara UUD 1945, UU PPLH, dan tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) membuat UU PPLH ini tidak dapat diterapkan.

Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasiskan negara ke pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat dipandang penting untuk dilakukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang diamanahkan konstitusi. Pemberian ruang bagi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, penghargaan, dan pengakuan atas kearifan lokal.

Yang perlu dipertegas adalah prinsip keadilan yang meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, dan adanya sanksi bagi para perusak. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk perwujudan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. Dengan adanya prinsip ini diharapkan terwujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Membangun Hukum Lingkungan Berbasis Tatanan Lokal

By

“Jika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, sungai terakhir telah mengering, manusia baru sadar kalau uang tak dapat dimakan.”  Suku Indian

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang pertama yang menggunakan prinsip modern pengelolaan lingkungan dan pengembangan yang terus-menerus dan merupakan lanjutan dari konsep peraturan dari masa kolonial Belanda seperti Nuisance Ordinance (peraturan gangguan) 1926, Wild Animal Protection Ordinance (peraturan perlindungan hewan liar) 1931 dan Nature Protection Ordinance (peraturan perlindungan alam) 1941.

Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menghamba Pemilik Modal

Pasca Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung masif. Perekonomian Indonesia dihadapkan dengan gelombang globalisasi yang mempunyai kecenderungan kepada ekonomi global. Ekonomi global yang cenderung menganut aliran liberal kapitalistik atau sistem kapitalis global menuntut adanya privatisasi pada hampir segala bidang kehidupan perekonomian suatu negara. Asumsi yang muncul adalah bahwa privatisasi tersebut dilakukan agar perusahaan asing dapat masuk dan menanam modal atau saham sekaligus menanamkan pengaruhnya pada skala ekonomi nasional.

Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002), perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumber daya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 UU yang dibuat, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi.

Pada level di bawah UU juga terdapat peraturan yang banyak disorot, di antaranya PP No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Persoalan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat banyak dan membingungkan, diakibatkan banyaknya peraturan yang satu dengan yang lain saling bertabrakan dan tidak adanya konsistensi antara undang-undang yang satu dengan yang lain maupun dengan UUD 1945, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Pembentukan hukum di bidang sumber daya alam mempunyai keberpihakan kepada pemilik modal dengan adanya privatisasi. Sebagai contoh munculnya UU No 4 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengubah fungsi air dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara, karena memberikan kesempatan masuknya investor, yang terjadi kemudian privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (baik air tanah, air permukaan, maupun air sungai) secara komersial oleh badan usaha dan individu, namun juga penguasaan asing tidak terelekkan lagi, akibatnya masyarakatlah yang menjadi korban, terutama para petani.

Permasalahan berikutnya dalam pengelolaan kehutanan yaitu adanya kebijakan konservasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berupa penetapan sejumlah kawasan tertentu menjadi taman nasional, yang telah menggusur masyarakat adat dari wilayah adatnya. Dalam proses penetapannya menjadi kawasan Taman Nasional oleh pemerintah, ada banyak konflik yang timbul, berawal dari tidak diikutsertakannya masyarakat lokal/adat di sekitar kawasan, terutama dalam proses penetapan tata batas. Kemudian fakta yang diungkapkan oleh Greenpeace mengenai kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia terkenal sebagai pembalak hutan nomor satu di dunia. Menurut Thomas E Walton, “Secara lebih mendasar, kerusakan hutan merupakan akibat dari kapasitas berlebihan dalam proses pengelolaan kayu, kurang dihargainya hutan, pengasingan masyarakat sekitar hutan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah, korupsi aparat, serta gagalnya pemerintah maupun kedaulatan hukum.”

Memperkuat Komunitas Lokal

Prof Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa hukum nasional sebagai beban untuk komunitas lokal, artinya hukum nasional hanya satu lapis tipis yang menutupi sejumlah lapisan tebal di bawahnya. Tatanan lokal masyarakat Indonesia telah ada sebelum datangnya era hukum nasional. Paradigma bahwa pembuatan hukum nasional bisa menyelesaikan dan menjadikan satu keragaman ternyata gagal karena terjadinya kesemrawutan hukum dalam komunitas lokal. Cara berhukum daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat berbeda, setiap komunitas mempunyai norma sendiri dalam mengatur tatanan masyarakatnya.

Masyarakat adat yang turun temurun telah mempraktikkan cara-cara mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan secara bijak dan baik sehingga antara alam dan masyarakat terjadi hubungan yang harmonis. Di antara praktik-praktik masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan antara lain dikenal adanya Parak di Sumatra Barat, Rimbo Larangan dan Hutan Adat di Jambi, Repong di Lampung, Tembawang di Kalimantan Barat, Simpung di Kalimantan Timur, dan sebagainya, adalah sedikit dari banyak contoh keberhasilan masyarakat adat mengelola hutan.

Dalam disertasi Bernard L Tanya disebutkan, bahwa hukum nasional tidak selalu compatible dengan hukum lokal di Sabu. Bernard kemudian merumuskan bahwa bagi masyarakat Sabu hukum nasional banyak menjadi beban. Definisi kebenaran menurut hukum nasional berhadapan dengan kebenaran lokal. Seperti halnya yang terjadi sampai saat ini antara masyarakat Sikep di Sukolilo Pati yang mempunyai pandangan hidup selaras dengan alam, hidup bercocok tanam, menjaga hutan di wilayah Pegunungan Kendeng terusik dengan rencana PT Semen Gresik yang akan mendirikan pabrik di lokasi itu. Hukum nasional seakan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini karena ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa mempedulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat.

Pengelolaan alam berbasiskan masyarakat adat harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, merupakan suatu upaya pemenuhan hak-hak masyarakat adat baik dalam tataran sosial, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan oleh masyarakat hukum adat harus dikaitkan dengan konsepsi hak asasi manusia khususnya dikaitkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. (*)

Pragmatisme Pendidikan Indonesia

By

Beberapa kasus terakhir dalam dunia pendidikan kita yang terungkap antara lain kasus dugaan adanya kecurangan dalam ujian nasional (Unas) di SDN 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kasus contekan massal di SD Gadel II Surabaya, dan kasus contekan guru dalam sertifikasi di Jawa Barat menunjukkan mental bangsa kita yang lemah.

Kasus-kasus kecurangan dan kebohongan tersebut mencerminkan mental bangsa yang semakin memprihatinkan. Orientasi pendidikan yang menekankan pada tingkat kelulusan, tingginya nilai akademik, dan kualitas sekolah dengan embel-embel RSBI dan SBI membuat bangsa kita terancam tidak mempunyai generasi yang berkualitas. Minimnya pendidikan karakter di Indonesia juga mengakibatkan bangsa ini berjalan tanpa ideologi dengan hilangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki tiap-tiap daerah.

Pengaruh kapitalisme dan rendahnya pendidikan karakter yang masuk di dunia pendidikan mengubah masa depan dunia pendidikan hanya menjadi sebuah proses alat reproduksi produksi, di mana hilangnya mental bangsa dan hanya fokus pada penekanan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (kapitalisme). Pragmatisme pendidikan ini terlihat dari kasus-kasus kecurangan di atas, di mana murid maupun guru berlomba-lomba untuk (hanya) lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau hanya mendapat pekerjaan.

Institusi pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dewasa ini lebih menekankan bagaimana menciptakan alat produksi (baca: tenaga kerja) dan menyiapkan calon tenaga kerja (proses reproduksi) untuk kebutuhan kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dengan pengoptimalan sumber daya alam yang terbatas. Globalisasi di dunia pendidikan di Indonesia membuat negara ini seakan tidak mempunyai kemampuan dan sekuritas untuk melindungi warga negaranya, karena tidak memiliki aspek strategi dan lemahnya legitimasi yang ada.

Masa depan generasi yang akan datang ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh kualitas pendidikan, dan hal ini mutlak menjadi peran negara. Konstitusi mengamanahkan kepada negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Amanat pasal 31 UUD 1945 yang mengharuskan negara wajib membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara dan tujuan besar pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam UU Sisdiknas pasal 12 ayat 1 poin d yang menyebutkan bahwa, “Peserta didik mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.”

Kemudian hal tersebut tidak sejalan dengan fakta dari data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010 yang mengungkapkan, bahwa jumlah anak Indonesia yang terancam putus sekolah saat ini mencapai 13 juta yang terdiri dari usia 7 sampai 15 tahun. Dan hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun yang digalakkan pemerintah karena usia anak yang putus sekolah adalah usia anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian berdasarkan data Human Development Indexs (HDI) tahun 2009, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 180 negara mengenai standar pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di dunia.

Belajar dari Taman Siswa
Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah, artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dll. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Konsepsi dasar Taman Siswa untuk mencapai cita-citanya adalah kebudayaan, kebangsaan, pendidikan, sistem kemasyarakatan, dan sistem ekonomi kerakyatan. Pokok pikirannya adalah bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan jati diri, menjaga keutuhan dalam berbangsa, menjalankan pendidikan yang baik untuk mencapai kemajuan, terjadinya harmonisasi sosial di dalam bermasyarakat, serta menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam antarwarga negara.

Pendidikan Taman Siswa mempunyai ciri khas Pancadarma, yaitu kodrat alam (memperhatikan sunatullah), kebudayaan, kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok), kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).

Sistem Among menjadi dasar pendidikan Taman Siswa, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orangtua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Melihat konsep Taman Siswa dengan realitas sekarang telah terjadi disorientasi pendidikan yang berawal dari proses kapitalisme membuat pelaku pendidikan, mulai dari murid, orangtua, maupun guru dan pemangku kewenangan, berpikiran sempit, menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk mendapat pekerjaan. Yang terjadi kemudian tersedianya lumbung-lumbung tenaga kerja bukan lumbung intelektualitas di satu sisi dan personalitas di sisi yang lain.

Industrialisasi Kesehatan

By

Industrialisasi membawa bencana bagi semua segi kehidupan, termasuk dunia kesehatan. Globalisasi melahirkan tatanan dunia yang rusak dengan timbulnya berbagai dampak bagi kehidupan umat manusia, salah satunya adalah efek pemanasan global yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan manusia. Teori Blum menyebutkan, bahwa di antara keempat faktor yang mempengaruhi derajat/status kesehatan individu maupun masyarakat menempatkan faktor lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya penyakit pada manusia.

Eksploitasi lingkungan yang dilakukan manusia tanpa memperhatikan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan akan berakibat pada terjadinya pergeseran keseimbangan alam. Dampaknya adalah suatu proses awal terjadinya kerusakan yang berkesinambungan.

Kemiskinan merupakan kata kunci yang harus segera dipecahkan dengan didukung oleh strategi dan berbagai bentuk legitimasi yang dikeluarkan oleh negara. Paradigma pembangunan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal asing memberi tamparan bagi sektor agraris, di mana di sektor ini sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya. Data BPS pada Maret 2011 menyebutkan, sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yaitu 63,20%. Sedangkan 57,78% penduduk miskin itu bekerja di sektor pertanian.

Kemiskinan juga berdampak dengan tidak diperhatikannya kesehatan oleh masyarakat, dikarenakan kebutuhan untuk perawatan kesehatan habis untuk kebutuhan hidup. Data dari BPS menyebut akibat kemiskinan pengeluaran makanan mendominasi yaitu sebesar 72,98% dan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) sebesar 27,02%.

Peran negara dalam melindungi rakyatnya di sektor kesehatan harus dimulai dengan melihat seberapa besar masyarakatnya bisa mengakses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas mutlak disediakan oleh negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi UUD 1945 dalam pasal 34 ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga diperlukan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mengakses sektor kesehatan yang layak dan murah.

Berobat ke Singapura
Fakta mengungkapkan bahwa jumlah pasien non-Singapura yang berobat di Rumah Sakit Singapura mencapai 30 persen. Dari jumlah pasien internasional itu, sekitar 60 persennya berasal dari Indonesia. Faktor kepercayaan terhadap kualitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia golongan menengah ke atas yang berobat ke luar negeri, terutama Singapura merupakan salah satu faktor ketidakmampuan negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan murah.

Fakta tersebut kemudian tidak direspons dengan peningkatan pelayanan kesehatan di dalam negeri tetapi dengan kebijakan PP No 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Kepemilikan Modal Asing menyebutkan, bahwa sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang dapat dimiliki dengan modal asing. Kebijakan ini membuka peluang bagi masuknya investor asing sehingga akan terjadi pergeseran fungsi sosial rumah sakit menjadi fungsi ekonomi, di mana institusi kesehatan akan berlomba-lomba meraih keuntungan dari sektor kesehatan. Industrialisasi dunia kesehatan akan berpihak pada mereka yang mempunyai kesediaan uang yang cukup, bukan pada mereka yang tidak mampu.

Peran negara yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 sudah sebagai pengganti UU No 23 Tahun 1992 memberikan tanggung jawab yang besar kepada negara dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Juga sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna pembangunan nasional juga harus mampu mereduksi nilai-nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat. Sejak awal bangsa ini dihadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar, yaitu meneruskan perjuangan pasca penjajahan kolonialisme dalam bentuk pembangunan nasional pada setiap dimensi sosial masyarakat. Akan tetapi persoalannya apakah amanah yang mulia ini dapat dijalankan dengan mudah. Mungkin hal ini tidak perlu dijawab karena realitas kehidupan saat ini dapat menggambarkan potret Indonesia dalam menjalankan program pembangunan nasional pasca merdeka dari penjajahan tahun 1945.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana