GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Erik Satrya Wardhana

Institusionalisasi Politik Demokratis Menuju Masyarakat Madani

By

Masyarakat Madani merupakan gambaran masyarakat yang merujuk pada bagaimana politik dikelola semasa Rasulullah Saw hidup dan memimpin umat di Madinah, yaitu model jami’ah yang damai dan penuh toleransi antara Anshar dan Muhajirin atau antar-agama dan keyakinan, baik Nasrani, Yahudi, dan Majusi.

Dalam arus besar wacana demokratisasi di Indonesia, gambaran masyarakat Madani sering kali menjadi narasi titik tuju arah demokrasi. Di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, terjadinya distribusi kekuasaan yang dijalankan dengan kontrol secara berimbang dan dihargainya kebebasan sebagai bagian dari energi demokrasi itu sendiri.

Sementara demokrasi di Indonesia, dalam prosesnya, telah melampaui tahap pelembagaan, atas berbagai capaian. Di antaranya sistem politik yang lebih demokratis, kebebasan pers, Pemilu (legislatif, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah) secara langsung, supremasi sipil dan pemisahan TNI dan Polri; sehingga ada pembedaan otoritas pertahanan dan keamanan (reformasi sektor keamanan).

Sistem dan Institusi Politik

Secara epistemologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema, berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sistem politik dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen/unsur yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, institusi politik demokratis merupakan pelembagaan dari sistem politik, sebagaimana definisi di atas, dengan dijalankan secara demokratis untuk meraih tujuan bersama.

Dalam konteks Indonesia tujuan bersama kita adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu empat cita-cita kemerdekaan bangsa: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Problem Aktual

Sistem politik di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan krusial dan berbagai kelemahan. Sehingga bukan saja fungsi dan tujuan tidak berjalan, akan tetapi juga membuat distorsi demokrasi. Beberapa masalah itu, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, ideologi yang mengawang, penuh narasi besar, sehingga tidak operasional. Kondisi ini tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya, tetapi juga sulit mengidentifikasi ragam dan membedakan antara entitas politik satu dengan yang lain.

Kedua, aspek internal organisasi di dalam sistem kepartaian kita, sebagai bagaian dari institusi politik demokratis. Di mana partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai, daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota. Fakta lainnya sering terdapat partai yang sebenarnya merupakan kumpulan oligarki.

Ketiga, konsekuensi dari lemahnya ideologisasi dan organisasional tersebut berakibat pada aspek-aspek eksternal, yaitu akuntabilitas lembaga politik, baik partai maupun organisasi masyarakat. Banyak dijumpai lembaga politik yang merupakan domain publik akan tetapi kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Membangun Sistem Politik

Pembangunan bidang politik dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah 2011 bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas berikut.

Pertama, Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi: Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Revisi), Undang-Undang Partai Politik (Revisi), dan Undang-Undang Ormas (Revisi).

Kedua, peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi: Undang-Undang Ormas (Revisi).

Ketiga, peningkatan peran informasi dan komunikasi: implementasi UU Kebebasan Informasi Publik dan Pembentukan Komisi Informasi Daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai pemasalahan dan isu krusial yang menyita perhatian publik, sehingga membutuhkan pendalaman kajian, guna menghasilkan kesepakatan dan konsenus bersama.

National Outlook 2011

By

Situasi global masih dalam proses pemulihan akibat krisis keuangan dunia yang sangat berat pada tahun 2008. Bagaimana dengan situasi nasional kita?

Sebagai konsekuensi globalisasi, di mana kondisi ekonomi-politik setiap negara saling berhubungan dan memengaruhi, dalam kaca mata nasional, proses pemulihan global sangat penting direspons, baik dalam dimensi ekonomi maupun politik. Sehingga strategi kebijakan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Sejumlah analis kerap meyakinkan bahwa perekonomian di berbagai negara mengalami pemulihan dan kinerja yang membaik. Akan tetapi, keyakinan tersebut erat kaitannya dengan pembentukan persepsi agar optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan ekonomi global dapat terhindar dari depresi. Demikian halnya dengan Indonesia, di mana makro ekonomi relatif terjaga, dengan ditopang oleh stabilitas politik dan reguralitas penyerapan anggaran.

Namun, stabilitas dan linieritas angka makro ekonomi kita bukan tanpa risiko. Setidaknya, ada beberapa catatan, yang layak sebagai basis kewaspadaan (early warning) pengelolaan kebijakan.

Pertama, terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global dan pengangguran dengan segala gejolak dan konsekuensinya. Kedua, tingginya defisit anggaran dan beban utang negara-negara maju, khususnya AS dan Eropa sebagai konsekuensi awal pemulihan gejolak sektor keuangan, sehingga berpengaruh terhadap laju modal.

Ketiga, terhambatnya pemulihan aliran modal ke negara berkembang akibat lambatnya restrukturisasi perbankan global. Keempat, peningkatan harga-harga komoditas global akibat ‘pemulihan’ permintaan dunia (cost recovery).

Gambaran umum situasi di atas menunjukkan bahwa peta geopolitik dunia terus bergerak sejalan dengan perubahan aliansi, daya saing, dan kecerdikan para pemimpin negara. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat global, mempunyai sejumlah keunggulan (advantage), di mana apabila terkelola dengan baik, dapat menjadi modal penting untuk menjadi pemegang peran dinamika global.

Salah satu tumpuan harapan itu terletak pada kaum muda, sebagaimana sejarah telah membuktikannya. Peran kaum muda tertoreh dalam berbagai konsensus nasional yang pernah terjadi secara monumental dalam sejarah bangsa. Peristiwa-peristiwa itu tidak pernah lepas dari keterkaitan pergerakan polarisasi politik dunia (geopolitik global).

Konsensus 1928 yang ditandai dengan Ikrar Sumpah Pemuda, dimungkinkan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I pada 1918 yang berikutnya mengubah konstelasi politik internasional. Peristiwa Konsensus 1945 tentang Proklamasi Kemerdekaan, tidak bisa dilepaskan dari gejolak politik dunia seiring dengan berakhirnya perang Dunia II. Begitu juga embrio konsensus Orde Baru pada 1966, juga tidak terlepas dari situasi politik dunia yang mulai memasuki masa puncak perang dingin (cold war).

Konsensus Politik

Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat melewati masa trasisi politik dalam waktu yang relatif singkat. Transisi politik itu secara umum dapat dibagi menjadi tiga fase penting konsensus politik.

Pertama, konsensus awal periode transisi pada tahun 1999, di mana terbentuk pemerintahan sementara yang merupakan kepanjangan tangan kekuasaan sebelumnya, dengan tugas menjalankan, secara gradual dan kompromistis, tuntutan gerakan reformasi. Di antaranya demokratisasi, kebebasan pers, berserikat dan berkumpul, desentralisasi, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum secara bebas dan multipartai pada tahun 1999.

Kedua, konsolidasi konstitusi dan sistem nasional yang ditandai dengan amandemen kali pertama dalam empat tahap UUD 1945 hingga tahun 2002.

Ketiga, fase palaksanaan hasil amandemen konstitusi, beserta konsekuensi-konsekuensi derivatifnya yang meliputi sistem hukum tata negara, aturan perundang-undangan sebagai turunan dari produk hukum beserta aturan pelaksaanaanya. Fase terakhir ini terjadi hingga saat ini.

Kinerja Pemerintah

Pemerintahan hasil Pemilu 2009 telah satu tahun berjalan, akan tetapi sejumlah persoalan mendasar belum ada tanda-tanda penyelesaian. Padahal, modal dan komposisi politik pemerintahan ini mempunyai syarat kuat untuk menjalankan mandat rakyat dan menyelesaikan sejumlah permasalahan krusial, tanpa kompromi.

Menurut Pabottinggi, tiap negara-bangsa hanya bisa tumbuh baik dengan tiga persyaratan. Pertama, jika kebijakan-kebijakan nasionalnya menguntungkan warga negara secara merata. Kedua, jika pemerintah tekun menyimak hasrat-hasrat bajik dari rakyat di seluruh bagian negeri dan mengindahkan tiap hasrat itu dalam aneka kebijakannya.

Ketiga, jika negara-bangsa terus bekerja mengukuhkan kemandiriannya atau konsisten meningkatkan pengendaliannya atas segala bentuk kegiatannya secara terpuji tanpa didikte atau dilecehkan oleh kepentingan-kepentingan asing.

Merdeka atau Makin Terjajah

Dalam satu tahun terakhir, keamanan tidak menjadi isu sentral. Pemerintahan berjalan relatif lancar, namun berbagai peristiwa hukum, khususnya beragam kasus skandal dan korupsi, menyita energi publik nasional. Hal ini tentu mengganggu berkembangnya fase-fase demokrasi, apabila kondisi ini harus diperhadapkan dengan ketiga persyaratan di atas.

Sejak awal, upaya reformasi, energi, legislasi, kebijakan, dan praktik pemerintahan tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi perbaikan hidup rakyat secara keseluruhan, apalagi untuk meningkatkan daya tahan nasional serta kelestarian hidup berbangsa. Berbagai kekayaan alam dan sumber-sumber daya kita terus dijarah secara bebas dan besar-besaran.

Dalam hal kebijakan pembangunan, perdagangan, serta minyak dan gas, misalnya, sangat terasa kecenderungan atau bahkan perbudakan pada kepentingan-kepentingan asing. Dan sorotan paling tajam harus ditujukan pada kian beratnya beban utang yang harus ditanggung oleh bangsa kita selama beberapa generasi. Dalam kondisi demikian, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir ketiga kriteria yang kita utarakan di depan sama sekali tak terpenuhi.

Sejatinya, Indonesia tak punya pemimpin yang kredibel dan berkomitmen kepada rakyat. Kondisi sosial-ekonomi dan politik terperosok ke dalam situasi darurat. Sejak reformasi hingga sekarang, sesungguhnya Indonesia berada dalam kondisi darurat, namun selalu dikesankan normal dan terkendali. Itu terbalik dibanding dengan saat era Orde Baru, di mana kondisi normal selalu disebut darurat.

Positioning Pemuda

Pemuda dengan berbagai perannya menjadi kunci bagi katup-katup perubahan. Di mana saat ini kita dihadapkan pada arah kebijakan yang berjalan lamban di tengah keperluan untuk menemukan terobosan kebijakan yang tepat. Demokrasi terkesan hanya berhasil secara prosedural, dan kurang mencapai substansi dalam bentuk derajat representasi dan efektivitas pemerintahan.

Demokrasi dan efektivitas pemerintahan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan pelayanan publik, memang kemudian perlu dipertanyakan secara bersamaan. Demokrasi tak boleh hanya berhenti pada pluralisasi kekuasaan dan representasi prosedural, tetapi juga harus berujung pada peningkatan efektivitas pemerintahan. Perlu peningkatan ‘kualitas demokrasi’ atau apa yang disebut Mac Pherson sebagai developmental democracy.

Secara umum, situasi saat ini menunjukkan lemahnya tiga aspek pokok syarat penyelenggaraan negara.

Pertama, kepemimpinan (leadership). Pemimpin adalah sosok yang, dengan segenap potensi dan kewenangan yang ada, mampu memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk secara sadar dan sukarela berpartisipasi di dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi.

Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan mengorganisasi dan memobilisasi potensi, sehingga dapat terdistribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab di masing-masing lapis (layer) struktur, untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan organisasi.

Kedua, kepemerintahan (governability). Meliputi beberapa aspek, di antaranya keberanian dan ketegasan dalam mengambil kebijakan dan posisi politik, soliditas koordinasi, dan konsistensi antara sikap dan tindakan.

Ketiga, keterwakilan (representativeness). Kemampuan mengagregasi kepentingan, mengakomodasi aspirasi, dan memobilasasi partisipasi rakyat, sehingga seluruh produk kebijakan mempunyai kemanfaatan langsung bagi rakyat.

Distorsi Bea Keluar Barang Ekspor

By

Terjadi distorsi antara potensi dan eksistensi Penerapan Bea Keluar pada industri sawit. Industri sawit berpotensi luar biasa besar mewujudkan visi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (progrowth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan pengentasan kemiskinan (pro-poor).

Keberadaan industri sawit ditekan oleh berbagai hambatan, seperti moratorium, ketidakjelasan tata ruang wilayah, hingga pengenaan Bea Keluar. Kendati dalam keterbatasan, industri sawit RI tetap mampu memproduksi 21,5 juta ton minyak sawit (crude palm oil/CPO) pada 2010 dan menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

Sementara itu, jumlah devisa yang dihasilkan sebesar US$ 15 miliar, sekaligus penerimaan negara dari Bea Keluar ditaksir Rp 16 triliun serta menyerap tenaga kerja lebih dari dari 17 juta orang. Selain itu, sawit juga menjadi instrumen pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah.

Guna mengoptimalkan potensi itu, tentunya berbagai hambatan yang telah diidentifikasi penyebabnya perlu ditata ulang, sehingga menghasilkan nilai keekonomian yang tinggi dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat, serta mempunyai optimalisasi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dalam konteks penerapan Bea Keluar pada industri sawit, perlu ditinjau kembali.

Penerapan Bea Keluar pada komoditas kakao juga menghadapi masalah yang sama. Indonesia merupakan produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Produksinya mencapai 600 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, 74 persen kakao harus diekspor karena tak terserap di dalam negeri. Sebesar 96 persen kakao diproduksi para petani.

Para eksportir merasa keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/PMK.011/2010 tentang Pelaksanaan Ekspor Biji Kakao. Sejak penerapan Bea Keluar, ekspor kakao kuartal pertama 2010 mengalami penurunan hingga 20%-35% bila dibanding tahun 2009.

Menurunnya ekspor ini mengakibatkan kelebihan biji kakao di dalam negeri, karena industri kakao olahan lokal hanya mampu mengolah 200 ribu ton per tahun, sedangkan produksi kakao domestik sebesar 600 ribu ton per tahun.

Dengan menurunnya ekspor, petani kakao sangat dirugikan, karena harga jualnya terpotong oleh Bea Keluar. Sebagai contoh, harga kakao US$ 3200/ton. Dengan adanya Bea Keluar kakao maka petani mendapat potongan harga sebesar US$ 530/ton. Padahal, tanpa Bea Keluar, potongan petani berkisar US$ 250/ton.

Bea Keluar yang diatur dalam PMK 67 Tahun 2010 menyulitkan para eksportir kakao. Untuk itu, PMK perlu ditinjau ulang. Soalnya, dalam PMK diatur besaran pajak ekspor yang berubah tiap enam bulan. Hal semacam itu tidak cocok untuk para eksportir, karena perdagangan kakao menggunakan sistem forward trading.

Bea Keluar

Bea Keluar atau dikenal sebagai pajak ekspor adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Dasar hukum penerapan bea keluar ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK011/2008, dan beberapa kali mengalami revisi dalam Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK011/2009, dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK011/2010. Pertimbangan dari keluarnya peraturan itu sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK.011/2008, penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berlaku untuk rotan (15%-20%), kulit (15%-25%) dan kayu (2%-15%) serta kelapa sawit, CPO dan produk turunannya (hingga 25%).

Sedangkan dalam Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar meliputi kakao (5%-15%). Saat ini, sedang digodok rencana penerapan Bea Keluar untuk kelapa. Adapun hasil dari kajian itu akan menjadi dasar dikeluarkannya Permenkeu terkait Bea Keluar kelapa.

Sebagai pelaksanaan PP No 55 tahun 2008, pertimbangan dan tujuan pemerintah menerapkan Bea Keluar adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis atau menjaga stabilitas harga dari komoditas ekpor tertentu di pasaran internasional, dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri (hilirisasi).

Distorsi Kebijakan

Letak distorsi kebijakan pemerintah dalam penerapan Bea Keluar terlihat dari pengabaian berbagai potensi industri atas komoditas yang dikenai Bea Keluar. Bea Keluar merupakan salah satu contoh regulasi yang menghambat pengembangan bisnis tersebut.

Berdasarkan PMK No 223/PMK011/2008, ekspor sawit dikenai Bea Keluar progresif dari 0-25%. Jika CPO dunia harganya US$ 700 per ton atau kurang, dipungut Bea Keluar sebesar 0%. Dan jika harga CPO dunia lebih atau sama dengan US$ 1.251 per ton, dikenai Bea Keluar sebesar 25%.

Dampak dari penerapan Bea Keluar ini dapat diperkirakan akan menghilangkan potensi pendapatan ekspor (disinsentif ekspor), menghambat investasi di sektor sawit dan berpotensi meningkatkan inflasi. Begitu juga yang terjadi pada industri kakao.

Semula, Bea Keluar atau dulu dikenal sebagai pajak ekspor (PE) bertujuan untuk normalisasi harga minyak goreng dalam negeri, karena pemerintah khawatir, CPO nasional lebih banyak diekspor ketika harganya naik, sehingga industri hilirnya seperti minyak goreng akan kesulitan mendapatkan bahan baku.

Namun, paradigma semacam itu telah bergeser. Sebab, sebagian besar industri minyak goreng telah memiliki perkebunan sawit yang cukup luas, sehingga masalah kekurangan pasokan bahan baku dapat diantisipasi.

Artinya, kebijakan Bea Keluar sudah saatnya dievaluasi, karena tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Terlebih lagi, industri hilir dalam negeri hanya menyerap sekitar 8 juta ton dari total produksi sawit nasional sekitar 21,5 juta ton.

Sawit sebagai Primadona Ekspor

Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar sawit di dunia. Kebijakan yang diambil pemerintah di sektor sawit dapat memengaruhi harga komoditas tersebut di dunia. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pasokan domestik, orientasi ekspor, serta kesejahteraan petani agar tingginya Bea Keluar CPO tidak merugikan petani sawit.

Revisi atau peninjauan kembali penetapan Bea Keluar ekspor CPO perlu mendapat perhatian serius pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan domestik, orientasi ekspor, serta kesejahteraan petani. Untuk itu, aturan dan penerapan regulasi sektoral tidak dapat dilakukan secara parsial, dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas dan menjadi bagian dari grand desain perekonomian nasional.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan industri sawit untuk menjadi ‘primadona ekspor’ karena berbagai kelebihan yang dimilikinya. Pengenaan Bea Keluar justru menjadi bumerang, karena menyebabkan harga CPO Indonesia menjadi tidak kompetitif, dibanding misalnya, dengan Malaysia.

Dilihat dari sisi petani, pengenaan Bea Keluar juga sangat merugikan, karena berpengaruh pada harga tandan buah segar (TBS). Akibatnya, petani harus menekan keuntungan agar bisa menjual TBS dengan harga kompetitif. Akibat penerapan Bea Keluar ini, TBS sawit anjlok 15,3% pada Juni 2011. Menurut studi ekonometrik, setiap kenaikan 1% pajak ekspor akan menurunkan produksi TBS 0,14% (Koran Tempo, 30/1-2007)

Skema Kesejahteraan Petani

Ada indikasi, skema Bea Keluar ekspor CPO dan kakao ini dipakai sebagai instrumen penerimaan negara. Seharusnya, dana Bea Keluar dikembalikan ke petani untuk membantu peremajaan tanaman kelapa sawit, membangun infrastruktur di areal perkebunan, atau dana subsidi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng dalam negeri.

Selama ini, berbagai pungutan pajak ekspor komoditas CPO dan komoditas lainnya masuk dalam pos APBN dalam bentuk Penerimaan Negara (pajak). Dengan demikian, Bea Keluar, kalau pun harus diterapkan dengan persentase rasional, seluruh pendapatan pajaknya harus dikembalikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani, di mana komoditas terkena Bea Keluar.

Pola pengembalian itu bisa dalam berbagai macam bentuk program empowering dan proteksi untuk meningkatkan pendapatan petani, dalam bentuk peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan (R&D) untuk pengembangan komoditas, subsidi benih, pupuk dan biaya produksi lainnya.

Pungutan pajak yang ada juga harus dikembalikan dengan mendirikan industri hilir, yang dapat dikelola oleh petani dalam bentuk koperasi. Bertambahnya industri hilir akan meningkatkan permintaan produk CPO lokal. Kalau permintaan tinggi, harga tentu juga akan bagus. Kalau di dalam negeri bagus, untuk apa ekspor.

Meritokrasi Politik: Syarat Konsolidasi Partai

By

Dari berbagai ranah opini publik, tak terkecuali di meja seminar dan ajang konsolidasi pergerakan, tersirat pesan bahwa demokrasi sebagai buah dari reformasi politik tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Deretan paradoksi justru menyertainya. Jumlah rakyat miskin semakin bertambah di tengah perbaikan sistem demokrasi yang belum jua menemukan titik tujuan.

Merujuk pada konstitusi, termaktub secara jelas di dalam Mukadimah UUD 45, tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), tahun 2010 mendatang, jumlah penduduk miskin diperkirakan bakal mengalami kenaikan sebanyak 200.000 penduduk menjadi 32,7 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 32,5 juta. Sementara pada 2008 kemarin mencapai angka 35 juta penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini disebabkan tingkat inflasi yang diperkirakan naik menjadi 5,6 persen pada tahun depan atau lebih tinggi dari target pemerintah 5 persen, pada 2010. Naiknya angka inflasi ini dipastikan akan menurunkan pendapatan riil masyarakat dan mendorong meluasnya populasi garis kemiskinan.

Selain itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka kemiskinan. Semakin ofensifnya dampak perdagangan bebas, kenaikan harga minyak dunia, inefisiensi pemerintahan, korupsi, sampai infrastruktur politik yang tidak memadai. Faktor terakhir menarik dianalisis karena saat kemiskinan kian tidak terkontrol, menjadi tantangan bersama, sejauh mana infrastruktur politik bisa menjadi instrumen pembendung atau jaring pengentas kemiskinan. Kegagalan menjawab hal tersebut akan mengantarkan kita kembali pada hal paradoks: ranah politik semakin ramai digeluti fungsionarisnya, sementara itu keberadaan partai politik kian tidak dirasakan manfaatnya bagi kemakmuran rakyat.

Pergeseran Orientasi

Secara normatif, fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan integrasi politik. Fungsi partai politik memegang peran sentral dalam infrastruktur kehidupan bernegara. Sebagai contoh, fungsi pendidikan politik tidak hanya bagi kader partai, tetapi juga masyarakat luas agar terwujud masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, partai politik sebagai ranah agregasi kepentingan, sekaligus merupakan ruang partisipasi warga negara.

Partai juga mempunyai kontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran dan menciptakan partisipasi aktif serta kepercayaan rakyat kepada sistem formal kenegaraan. Semakin baik fungsi pendidikan politik partai politik, baik bagi kader parpol maupun masyarakat, kian aktif dan kondusif pula relasi negara dan masyarakat. Fungsi artikulasi kepentingan dimanifestasikan parpol sebagai perpanjangan suara rakyat, sebagai institusi formal negara yang menyerap aneka kepentingan dan kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan melalui mekanisme perwakilan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Kepada parpol, rakyat menitipkan amanah untuk diperjuangkan dan diwujudkan.

Namun agaknya, produk hukum regulasi politik, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 menjadi bagian dari penyebab pergeseran fungsi Parpol secara sistematis. Pemilu 2009 lalu menjadi contoh kasat mata. Politik kita dalam pemilu diwarnai dengan maraknya aksi narsistis yang ingin menggapai kekuasaan dengan cara membangga-banggakan diri dan ambisi secara berlebihan.

Istilah narsistis berasal dari akar kata narsis, kepercayaan diri berlebih yang berbasis egosentris. Ditilik dalam konteks psikologi dikenal kasus narcissistic personality disorder (NPD) sebagai salah satu bentuk dari gangguan kepribadian.

Aksi narsistis para politikus muncul berupa iklan di media masa, poster, baliho, selebaran dan lewat panggung hiburan. Tak terkecuali, aksi sosok selebritis yang menjual kegenitan dan  dangkal. Akibatnya, di kemudian hari para konstituen akan menyesal karena sosok selebritis yang dipilih sebagai wakilnya ternyata kedodoran dalam mengartikulasikan aspirasi dan mengalami kebuntuan dalam menggagas solusi kebangsaan.

Pergeseran ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman pimpinan (baca: elite) terhadap tujuan dan fungsi parpol atau bisa disebabkan oleh perubahan orientasi fungsi parpol. Amat mengkhawatirkan jika orientasi parpol menjadikan ranah politik sebagai ‘entitas bisnis’, tempat mencari nafkah. Juga disayangkan jika orientasi fungsi parpol hanya perpanjangan ambisi elite partainya. Jika ini benar, amat jauh mengharapkan partai politik sebagai institusi yang menciptakan elite berkarakter negarawan.

Meritokrasi dan Ideologisasi

Untuk memperbaiki fungsi parpol, tidak ada jalan lain kecuali membangun meritokrasi politik. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Dalam konteks politik, menunjuk suatu bentuk atau proses promosi atau pencalonan pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Singkatnya, kader yang berprestasi harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan reward dan apresiasi. Dengan demikian, ada syarat untuk memenuhi kompetensi dalam memanfaatkan kesempatan dan tanggung jawabnya. Proses di atas haruslah fair, bebas KKN dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keberhasilan Jepang, China, dan India, serta empat ‘macan Asia’ lainnya, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, salah satunya ditopang oleh adopsi sistem politik meritokrasi. Menurut Kishore Mahbubani, sistem politik meritokrasi merupakan satu prinsip yang mampu menjaring beragam kemampuan di aneka sektor di dalam masyarakat. Meritokrasi merupakan salah satu pilar kebajikan dalam nilai-nilai universal.

Memperkuat meritokrasi dalam sistem kepartaian merupakan langkah awal untuk memasuki wilayah paling genting dalam memperbaiki sistem kepartaian. Pertama, dengan memperkokoh ideologi partai sebagai nilai dasar perjuangan. Kedua, membentuk sistem kaderisasi partai yang sistematis.

Partai politik tanpa ideologi ibarat raga tanpa jiwa; tidak memiliki arah dan cita-cita perjuangan. Ideologi menjadi nilai bersama yang mengarahkan tiap pimpinan dan kader partai tentang konstruksi dan cita-cita kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan ideologi, parpol dapat menentukan apakah koalisi dengan parpol lain dapat dibangun atau tidak. Berbagai produk perundang-undangan harus berdasar nilai ideologi parpol, termasuk menentukan apakah aset BUMN harus diprivatisasi, subsidi rakyat harus dicabut, dan bagaimana mengatur niscaya pasar bebas agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, berbagai produk perundang-undangan lebih banyak diarahkan pada kepentingan kapitalisme global. Parpol kehilangan jiwa dan nilai untuk membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sinilah ideologi harus berperan.

Faktor kedua, kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak dapat melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan memassalkan ‘nilai ideologi’ kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak instan, tetapi berjenjang, dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, hingga pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat.

Proses inilah yang akan membentuk calon legislatif dan calon Presiden/Kepala Daerah. Bukan sebaliknya, mendukung calon non-kader dalam Pemilu/Pilpres/Pilkada. Penguatan ideologi parpol dan kaderisasi adalah kunci membenahi infrastruktur politik di Indonesia. Dengan demikian, ada korelasi antara perbaikan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan instrumen dalam sistem politik. Wallahu a’lam bi shawab.

Laporan dari Senayan

By

Rapat Paripurna DPR

Rapat Paripurna DPR

Akuntabilitas adalah hal penting bagi Wakil Rakyat. Membangun relasi positif berkesinambungan dengan rakyat dalam program-program nyata adalah hal penting lainnya. Berikut kinerja saya selama setahun sebagai Anggota Komisi IV DPR RI dan kini, sebagai Anggota Komisi VI DPR RI. Pertama, tentang tiga RUU berpengaruh. Kedua, tentang Penganggaran dan Pengawasan. Semoga berguna. [Read more…]

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Indonesia sebagai Island of Integrity

Integritas yang kuat merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh elite politik negeri ini, sehingga dapat berpolitik dengan jujur, gigih, ulet, dan berkompetisi dengan sehat.

Koperasiana